Home » Berita » Aksi Mayday di Malioboro

Aksi Mayday di Malioboro

Bertepatan dengan hari buruh sedunia, Minggu (1/5), beberapa aliansi buruh di Yogyakarta melakukan aksi di sepanjang jalan Malioboro. Dengan mengusung tema “Jogja Istimewa dengan Serikat Pekerja Media”, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Pers Mahasiswa seluruh Yogyakarta mengawali aksinya dari kantor DPRD dan berakhir di depan Gedung Agung. Selang beberapa saat massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyusul dan bergabung dengan AJI di depan gedung Agung. Pembacaan tuntutan serta aksi teatrikal dilakukan secara bergantian.

Dalam orasinya, Nezar Patria selaku ketua AJI Indonesia menegaskan bahwa dari 30 media massa di Yogyakarta, baru ada satu serikat pekerja yang terbentuk. Hal ini terjadi karena adanya “union busting” atau pelarangan berserikat yang diterapkan oleh perusahaan. Maka dari itu melalui aksi ini diharapkan muncul kesadaran pada diri para jurnalis untuk membangun serikat mereka.

Menambahkan apa yang telah disampaikan Nezar, Pito Agustin Rudiana selaku ketua AJI Yogyakarta menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan itu adalah perlindungan terhadap jurnalis, terpenuhinya hak jurnalis perempuan dan kesejahteraan jurnalis. Dengan terpenuhinya tuntutan-tuntutan tersebut diharapkan para jurnalis mendapat perlindungan dan upah yang layak. Sehingga produk yang dihasilkan pun akan jauh lebih berkualitas. “Jurnalis juga buruh!” teriak Pito.

Berbeda dengan AJI, ABY yang sempat berhenti sejenak di depan Pizza Hut menyampaikan beberapa tuntutan terkait “Good service reasonable charge”. Dalam hal ini perusahaan menghendaki para pelayan Pizza Hut mampu memberikan servis yang layak kepada para pelanggan. Namun ternyata perusahaan sendiri tidak memberikan anggaran untuk itu. Padahal jika aturan itu tidak dijalankan, pegawai akan mendapat sanksi. “Good service reasonable charge itu diambil 10% dari tamu,” ungkap Galih selaku sekretaris regional FSPM untuk Yogyakarta-Jateng.

Galih juga menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya peraturan menteri tenaga kerja No. 2 tahun 1999 servis itu justru dihilangkan. “Maka kami yang selama 10 tahun ini hanya diam mulai bergerak demi terpenuhinya hak kami,” tegas Galih. (Jihan Riza Islami)

Check Also

AMP UP 45 Kembali Gelar Aksi Solidaritas

Suasana ketika diadakan dialog antara AMP UP 45 dengan pihak Dewan Pendidikan Yogyakarta. Foto oleh …