Home » Opini » Statuta dan Polemik Pengangkatan Organ Kelembagaan UNY

Statuta dan Polemik Pengangkatan Organ Kelembagaan UNY

ORGANISASI Tata Kerja (OTK) dan Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menjadi dua produk hukum yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan perguruan tinggi pemerintah. Pemerintah. dalam hal ini adalah Kementrian Pendidikan, menciptakan sebuah inovasi baru terkait mekanisme pembuatan statuta perguruan tinggi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Statuta UNY yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 85 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan Statuta Perguruan Tinggi. Permendiknas tersebut kemudian dijadikan pedoman atau dasar pembuatan statuta perguruan tinggi, termasuk UNY sebagai salah satu LPTK pemerintah. Sayangnya, proses pembuatan statuta UNY sebagai salah kebijakan yang mengatur pengelolaan perguruan tinggi hanya berada pada tatanan elit UNY. Seluruh stakeholders yang terdapat di kampus UNY tidak dilibatkan. Hal ini dibuktikan dengan terdapat beberapa polemik yang kemudian terjadi seiring adanya Pemilihan Organ Kelembagaan UNY.

Permendiknas Nomor 34 Tahun 2011, dalam hal penulisan atau redaksional tidak mengikuti panduan penyusunan pada Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008. Apa saja aspek yang perlu dipertanyakan?

Pertama, jika pada panduan penyusunan Statuta Perguruan Tinggi hanya terdapat 15 BAB, pada Statuta UNY terdiri dari 18 BAB. Di samping itu, susunan atau tata urutan dari setiap item juga tidak sesuai dengan pedoman penyusunan statuta yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Bagaimana UNY memandang kedudukan panduan tersebut? Sekedar referensi atau menjadi pedoman dasar? Jika hanya digunakan sebagai sebuah referensi, bisa dikatakan bahwa pencantuman Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008 semata-mata bukan merupakan hal yang penting atau prinsip. Dengan kata lain, tidak perlu dicantumkan pun tidak menjadi soal. Sebaliknya jika produk hukum tersebut dijadikan pedoman dasar dalam penyusunan statuta, sistematika dan substansi pada setiap BAB yang harus sesuai dengan panduan yang ada. Kenyataannya, secara urutan hingga redaksional statuta UNY tidak mengikuti panduan. Oleh karena itu, diperlukan adanya revisi terhadap Statuta UNY agar sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan.

Kedua, selain jumlah BAB yang tidak sesuai dengan pedoman, ternyata ada satu BAB yang “menghilang” atau tidak terdapat pada Statuta UNY, padahal sudah ditetapkan melalui Permendiknas. Lantas bagaimana bisa dikatakan bahwa Statuta dapat dijadikan sebagai hukum dasar pengelolaan perguruan tinggi di UNY? Jika dilihat dengan cermat terdapat BAB yang hilang dari Statuta. Jika ingin lebih spesifik, pembaca sekalian dapat menyimak pada BAB V, VI, dan VII. Ada 1 BAB yang dihilangkan.

Ketiga, pada aspek substansi terdapat kecenderungan bahwa Statuta UNY mengesampingkan nilai dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada aspek penjabaran pengelolaan Tri Dharma, juga peletakan kegiatan akademik setelah bagian organ kelembagaan serta tata cara pengangkatan organ. Jelaslah menunjukkan bahwa statuta dibuat dalam rangka sebagai dasar dalam pemilihan organ, bukan pedoman untuk mengembangkan kultur akademik di UNY. Padahal, dalam panduan penyusunan statuta pun juga diberikan acuan bahwa penulisan organ dan mekanisme pengangkatan diletakkan setelah penjelasan tentang pelaksanaan Tri Dharma dan pengembangan kultur akademik.

Keempat, pada periode ini kampus UNY melaksanakan salah satu bentuk demokrasi, yaitu pengangkatan organ kelembagaan (dekan, wakil dekan dan wakil rektor). Acuan dalam mekanisme pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada statuta UNY. Dasar hukum pemilihan yang digunakan dalam statuta UNY adalah dengan menggunakan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor/ketua/direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, jelas bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dijadikan pedoman untuk menentukan mekanisme pengangkatan dekan, wakil dekan, dan wakil rektor. Secara substansi, produk tersebut hanyalah memberikan acuan dalam rangka mengangkat dan memberhentikan rektor sebagai pimpinan organ pengelolan perguruan tinggi.

Jika tetap bersikeras bahwa pedoman itu bisa digunakan, mari sejenak kita merunut pada Pasal 10 ayat 1  Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut dinyatakan “Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu rektor, pembantu ketua, pembantu direktur, dekan dan pembantu dekan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 67 Tahun 2008 tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru”. Hal tersebut akan memperjelas bahwa mekanisme yang digunakan adalah bukan dengan proporsi 35 % dan 65 % seperti yang tertuang dalam mekanisme Pemilihan Organ Rektor.

Sejauh ini belum ada peraturan perubahan atau peraturan baru tentang mekanisme pemilihan wakil rektor, dekan, maupun wakil dekan. Pada statuta UNY pun masih menggunakan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Maka dari itu, mekanisme pemilihan wakil rektor, dekan, dan wakil dekan masih mengacu pada Permendiknas Nomor 67 Tahun 2008 yang tidak menyatakan adanya proporsi 35 % dan 65 %. Sesuai dengan penjelasan pada pasal tersebut, meski Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 telah ditetapkan dan berlaku, sepanjang belum ada peraturan baru tentang pemilihan wakil rektor, dekan dan wakil dekan, maka tetap menggunakan peraturan sebelumnya, bukan lantas membuat inovasi dengan menerjemahkan Permendiknas 24 Tahun 2010.

Dalam beberapa statuta perguruan tinggi yang telah ada, terdapat perbedaan penafsiran mengenai pemilihan organ kelembagaan. Ada perguruan tinggi yang tidak menggunakan proporsi 35 % dan 65 % pada pemilihan wakil rektor dan wakil dekan, tapi digunakan untuk memilih dekan dan ketua jurusan. Di UNY khususnya, perlu adanya perubahan atau perbaikan dalam Statuta UNY. Setidaknya, mekanisme pemilihan dekan, wakil dekan, dan rektor harus dikembalikan pada Permendiknas Nomor 67 Tahun 2008.

Kelima, Statuta UNY adalah salah satu wujud representasi dari produk kebijakan pengembangan organisasi UNY. Akan tetapi, sepengetahuan penulis, belum terdapat uji publik, karena sejauh ini statuta masih menjadi konsumsi para elit UNY. Bagaimana sebuah kebijakan dapat secara baik dan efektif mengakomodasi kepentingan civitas akademika UNY jika dalam proses penyusunannya pun tidak melibatkan unsur civitas akademika secara keseluruhan (dosen, organisasi mahasiswa dan karyawan)? Perubahan terhadap Statuta UNY perlu dilakukan dalam rangka menjaring pendapat dan beberapa usulan dari unsur seluruh civitas akademika. Agar Statuta UNY benar-benar merupakan representasi dan pedoman umum bagi pengembangan UNY yang takwa, mandiri, dan cendekia.

Sudah selayaknya ada upaya untuk perbaikan Statuta UNY. Beberapa hal diatas merupakan bahan kajian yang dapat dipelajari oleh semua civitas akademika di UNY. Harapannya, ada upaya yang baik dari jajaran elit UNY, khususnya Senat Universitas, untuk dapat membuka ruang uji publik bagi Statuta UNY. Dari hasil uji publik tersebut, penyusunan statuta juga akan jadi melibatkan gagasan dan saran dari seluruh civitas akademik di UNY. Selanjutnya, perbaikan dan perubahan Statuta UNY dilakukan agar menjadi sesuai dengan pedoman penyusunan.

Akhirnya, perubahan atau amandemen terhadap Statuta UNY adalah harga mati. Amandemen harus ditempuh jika menginginkan adanya perubahan penyelenggaraan Tri Dharma yang lebih baik sesuai harapan civitas akademika UNY. (Budi Setiyo Prabowo, Pengamat Ormawa)

Check Also

Rivalitas Panas Grup A Piala Presiden 2018

Piala Presiden 2018 akhirnya resmi bergulir. Turnamen pramusim ini diikuti oleh 20 tim dan dibagi …