Home » Opini » Tuntut Hak Nonton Film

Tuntut Hak Nonton Film

Salah satu adegan dalam film Alkinemokiye | Dok. Istimewa

Kabar buruk datang dari Malang. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dianns Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) mengabarkan bahwa terjadi pembubaran paksa pemutaran dan diskusi film Alkinemokiye dan Samin Vs Semen. Pembubaran terjadi ketika pemutaran tengah berlangsung pada Jumat, 1 Mei 2015, pukul 20.30 WIB di lantai 1 Gedung A FIA UB. Pihak birokrat dan pasukan keamanan kampus menjadi provokator pembubaran ini. Dalihnya, belum ada izin dari dekanat FIA guna memfasilitasi agenda kajian intelektual antarmahasiswa tersebut. Padahal surat izin penyelenggaraan sudah diberikan Rektorat UB kepada panitia. Kampus pun terkesan setengah hati menjamin ajang belajar dan kebebasan bertukar pendapat bagi mahasiswanya. Persoalan izin yang tidak jelas menjadi senjata pengekang supaya mahasiswa bungkam.

Kesal. Mungkin begitu perasaan segenap pegiat LPM Dianns selaku panitia agenda tersebut. Bermaksud baik mewadahi wacana kritis lintasmahasiswa, justru dibubarkan paksa oleh sekelompok pihak yang mestinya mengayomi gerak intelektual mahasiswa di dalam kampus. Artinya, birokrat kampus tidak menganggap penting kajian-kajian intelektual kritis ala mahasiswa.

Pembubaran yang terjadi ketika pemutaran film tengah berlangsung merupakan wujud anggapan remeh birokrat kampus menilai manfaat positif kajian kritis mahasiswa. Bagi mereka, kegiatan tersebut begitu berbahaya. Sehingga izin pun dipersulit, bahkan terekam pula oknum dosen yang mencap kajian tersebut sarat provokasi. Maka, seolah pelarangan pun menjadi absah. Ingat, memprovokasi sekawanan mahasiswa untuk duduk bersama menonton film serta memikirkan nasib rakyat tertindas merupakan edukasi positif. Tujuannya jelas: membangun nalar kritis dan kepedulian mahasiswa. Namun memprovokasi sekawanan mahasiswa supaya membatalkan agenda kajiannya, itu baru provokasi kurangajar. Camkan itu!

Usai pembubaran, sudah dipastikan banyak pihak yang kecewa. Orang-orang yang kecewa inilah yang kemudian mengecam birokrat kampus UB sebab tidak mau menjamin kebebasan ajang belajar mahasiswanya. Twitter pun menjadi ramai semalaman oleh kecaman tersebut. Dukungan pun berdatangan dari akun-akun pers mahasiswa (persma) untuk sekedar mencuit dukungan moral kepada LPM Dianns atau mengecam birokrat kampus UB. Gerakan retweet kronologi pembubaran dari akun @DIANNS_Media pun gencar berulang-ulang. Namun perlu dipahami, bahwa cerewet mencuit via twitter pun belum tentu memberi efek jera bagi si birokrat kampus apalagi menjebol kerangkeng kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Perlawanan atas perlakuan tidak nyaman tersebut perlu digencarkan. Hak-hak kebebasan mahasiswa yang terampas pun perlu terus diperjuangkan. Jika momen untuk berkumpul memikirkan nasib rakyat tertindas via media film saja sudah diberantas, lantas kapan golongan rakyat tertindas dalam dua film dokumenter tersebut merdeka? Wajib hukumnya bagi sekawanan mahasiswa yang mengalami kejadian nahas ini untuk segera bergerak menuntut pihak birokrat kampus menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat mereka kemudian hari.

Beragam upaya bisa dilakukan untuk menuntut hak yang dirampas ini. Agenda-agenda seperti bermediasi, surat terbuka, pemberitaan, literasi, dan demonstrasi bisa jadi alternatif penyampaian tuntutan. Perjuangan menuntut hak yang dirampas ini pun tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Supaya penuntutan hak terasa lebih mengena dan solidaritas benar-benar terwujud konkret, maka perlu menggalang aliansi massa yang terdiri atas golongan-golongan pro-kebebasan berpengetahuan. Ini penting mengingat kebutuhan berekespresi dan mengakses pengetahuan merupakan kebutuhan banyak golongan terdidik. Melihat geliat aktivis di Malang begitu potensialterdiri atas persma, organ ekstrakampus, serta komunitas-komunitas intelektual—sudah semestinya kawan-kawan aktivis di sana beraliansi menindak kasus ini.

Syukurlah apabila ada pihak-pihak yang mau bersikap. Akan tetapi hanya bersikap pun tak juga menyelesaikan persoalan. Sikap bukanlah jaminan pasti untuk terus melawan penindasan intelektual. Komitmen atas sikap pun bisa berubah-ubah terserah kepentingan masing-masing pihak. Nah, kepentingan beraliansi inilah yang nantinya bisa mengikat komitmen bersama secara terkoordinasi. Dalam aliansi pun akan lebih jelas terbaca bahwa pihak-pihak mana saja yang bergerak serius melawan penindasan tersebut.

Di Yogyakarta, 11 Maret 2015 lalu, Front Pro-Demokrasi (FPD) berhasil melaksanakan agenda pemutaran dan diskusi film Senyap yang kerap terjadi aksi pembubaran oleh oknum ormas. Belajar dari kasus-kasus pembubaran sebelumnya, LPM Rhetor UIN Sunan Kalijaga berinisiatif untuk mewadahi persma, organ ekstrakampus, LSM, serta komunitas pro-demokrasi guna beraliansi mengakali tindakan pembubaran tersebut. Alhasil terbentuklah aliansi bernama FPD. Ketika agenda berlangsung, FPD yang telah melakukan pembacaan pergerakan secara matang mampu menghalau ormas pengacau agar tidak masuk kampustanpa kerusuhan. Nonton dan diskusi fim pun aman hingga segolongan ormas angkat kaki dari area kampus dengan muka masam. Ini bisa jadi teladan bagi kawan-kawan aktivis Malang guna menghalau represivitas birokrat kampus. Cobalah sekali-kali beri efek kejut untuk arogansi birokrat kampus dengan memberi tekanan progresif dari aliansi yang terdiri atas golongan aktivis intra maupun ekstrakampus.

Hak nonton film serta mendiskusikan wacananya bukanlah kegiatan main-main belaka. Lagipula, agenda semacam itu bukan cuma lifestyle agar terlihat sebagai intelektual keren. Jika memang mau serius, agenda tersebut bisa menjadi proyek pergerakan jangka panjang plus berefek dahsyat: bebas dari represivitas.

LPM Dianns tidak sendirian. Masih banyak insan intelektual yang mengorganisir dirinya untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi. Apalagi jika kebebasan itu menyangkut urusan nasib rakyat tertindas. Segeralah beraliansi tuntut hak kalian!

Taufik Nurhidayat

Check Also

Komune Sebagai Budaya-Tanding: Memungkinkan Ketidakmungkinan

Oleh Laksmi A. Savitri (Dosen antropologi UGM) La comuna o nada (the commune or nothing) …