Home » Berita » Langgar Kode Etik Jurnalistik, Kedaulatan Rakyat Menuai Kecaman

Langgar Kode Etik Jurnalistik, Kedaulatan Rakyat Menuai Kecaman

Repro. EKSPRESI
Repro. EKSPRESI

Rabu, (20/1), beberapa aktivis dari Jaringan Perempuan Yogyakarta dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikapnya, atas kasus anak yang diarak bugil karena dituduh mencuri sandal di Sragen (10/01). Dalam pernyataanya, mereka mengecam penghukuman yang tidak manusiawi serta meminta Kedaulatan Rakyat yang melanggar kode etik jurnalistik Dewan Pers dalam pemberitaannya, untuk mencabut berita tersebut dari media daringnya.

Pemberitaan Kedaulatan Rakyat di media cetak dan daringnya, pada hari Selasa (12/1) dengan judul “Hanya mencuri Sandal, Anak SMP Diarak Bugil”, telah melanggar kode etik jurnalistik. Menurut Shinta Maharani salah satu anggota AJI Yogyakarta, bahwa ada beberapa kode etik jurnalistik yang dilanggar Kedaulatan Rakyat. Pertama, menuliskan secara lengkap identitas keluarga dan alamat pelaku kejahatan yang masih dibawah umur. kedua, judul berita yang menghakimi anak tersebut mencuri sandal, padahal belum terbukti secara hukum. “Pemberitaan KR (Kedaulatan Rakyat) itu sensitif terhadap anak serta tak sesuai dengan panduan UNICEF mengenai bagaimana jurnalis meliput anak,” jelas Shinta saat dihubungi melalui aplikasi media sosial.

Berita yang dikeluarkan oleh Kedauatan Rakyat tersebut menyalahi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 64 ayat (2) huruf g yang telah mengatur perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi. Shinta berpendapat bahwa akibat pemberitaan yang menampilkan identitas keluarga dan alamat lengkap, anak tersebut menanggung beban berat psikis. “Akibat pemberitaan, bisa saja anak tersebut ingin mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menanggung malu,” kata Shinta.

Para aktivis ini pun dalam pernyataan sikapnya meminta pemerintah Sragen untuk melakukan upaya pemulihan hak korban baik secara fisik maupun psikis dan menyediakan fasilitas yang diperlukan korban selama masa pemulihan. Dan meminta Kepala Kepolisian Resort Sragen, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku main hakim sendiri dengan adil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Anak yang berhadapan dengan hukum, harusnya diproses dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak dan hak anak,” jelas Shinta.

Arfrian Rahmanta

Check Also

Aliansi Mahasiswa Proklamasi Yogyakarta Menuntut Pencabutan Surat Drop Out

Massa Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) Yogyakarta di gedung DPRD DIY. | Sunardi/EKSPRESI Massa yang tergabung …