Home » Berita » UKT, Negara Abaikan Pendidikan Rakyat  

UKT, Negara Abaikan Pendidikan Rakyat  

Massa aksi GNP berkumpul di Titik Nol Yogyakarta, Senin (2/5). Foto oleh Triyo.

Massa aksi GNP berkumpul di Titik Nol Yogyakarta, Senin (2/5). Foto oleh Triyo/EKSPRESI

Ekspresionline.com—Senin (2/5), Viky Arthindo Putra, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Sema UIN Suka), menilai penerapan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) menunjukkan negara abai dalam kewajiban memenuhi pendidikan bagi rakyat. “Subsidi silang dalam sistem UKT menunjukkan negara tidak mengurusi rakyat lagi,” ujarnya. Viky menuntut negara mencabut sistem UKT dan membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya dengan murah dan mudah.

Di Hari Pendidikan Nasional, Sema UIN Suka yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) bersama 17 organisasi lain mengadakan aksi di Titik Nol Yogyakarta. GNP dalam pernyataan sikap poin dua menuntut pencabutan sistem UKT.

Viky menilai sistem UKT cacat hukum. “Misalnya di UIN Suka, mahasiswa angkatan 2013 yang sudah membayar uang pangkal juga masih dikenakan sistem UKT,” jelasnya. Padahal, menurutnya, dalam Undang-Undang UKT dijelaskan bahwa mahasiswa yang sudah membayar uang pangkal tidak dikenakan sistem UKT.

Arshad Arifin, Koordinator Umum aksi Gerakan Nasional Pendidikan (GNP), menilai sistem UKT tidak akomodatif bagi rakyat. Pasalnya, penentuan besaran UKT dilakukan hanya pada awal masuk kuliah. “Padahal banyak penghasilan orangtua mahasiswa yang tidak menentu,” papar Arshad ketika diwawancarai usai aksi GNP.

Menurut Arshad, kenaikan UKT menunjukkan liberalisasi dan kapitalisasi perguruan tinggi. Sistem UKT juga dinilai menciptakan paradigma yang pragmatis. ”Mahasiswa diminta cepat lulus karena dibebani UKT,” ujarnya.

Triyo Handoko

Check Also

HUT ke-25, UKMP Luncurkan Jurnal Penelitian

Unit Kegiatan Mahasiswa Penelitian meluncurkan jurnal bertepatan dengan ulang tahun ke-25 di Foodcourt UNY, Jumat …