Home » Margin » Sejarah May Day ialah Penuntutan Kesejahteraan

Sejarah May Day ialah Penuntutan Kesejahteraan

Aksi May Day yang dilakukan Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta di kawasan Nol Kilometer Yogyakarta (1/5). Dokumen ArahJuang.com

Tiba-tiba Reva merengek ingin pulang. Entah karena tak tahan panas terik matahari atau karena riuhnya orang-orang berteriak dengan speaker keras-keras di atas mobil bak terbuka. Reva belum tahu kalau orang-orang yang berteriak di sekitar Reva tengah aksi memperingati Hari Buruh sedunia. “Bu, muleh yuk,” rengek Reva sambil menarik-narik baju ibunya.

Reva, anak laki-laki berusia lima setengah tahun itu ikut berpeluh bersama ibunya. Namun, ia belum mengerti sepenuhnya untuk apa ratusan orang dewasa yang tidak semuanya saling kenal itu berkumpul dan berpanas-panasan. Yang ia tahu hanya ikut festival perayaan di Nol Kilometer Yogyakarta. Kebetulan tanggal 1 Mei tahun ini memang jatuh pada hari Minggu. Selain itu, Pretti terpaksa mengajak putranya karena tak ada yang menjaga di rumah. “Lha piye mas, tidak ada yang momong,” ucap Pretti sambil tertawa.

Reva yang sedang dipangku oleh Pretti berada di kerumunan massa aksi May Day Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta di kawasan Nol Kilometer. Foto oleh Prima/EKSPRESI

Reva yang sedang dipangku oleh Pretti berada di kerumunan massa aksi May Day Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta di kawasan Nol Kilometer. Foto oleh Prima/EKSPRESI

Pretti yang sehari-hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) itu ikut aksi May Day bersama ratusan buruh lain yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY). Tak kurang dari 53 organisasi dan paguyuban buruh dari berbagai sektor berkumpul di ARPY. Beberapa organisasi mahasiswa juga ikut tergabung di dalamnya.

Pretti memilih menjadi PRT, karena baginya pekerjaan ini dianggap paling mudah, mengingat tingkat pendidikan yang telah ia tempuh hanya sampai Sekolah Menengah Pertama. Alasan Pretti dan sejumlah PRT lainnya ikut aksi karena saat ini lebih dari 10,7 juta PRT tanpa perlindungan di Indonesia. Mereka sadar, pekerjaan informal seperti PRT rawan sekali mengalami tindak kekerasan dari majikannya. Hal ini menyebabkan PRT sangat rentang mengalami berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi. Entah kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, ataupun sosial. Terlebih Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang diajukan sejak tahun 2004 belum disahkan hingga saat ini.

Pretti dan kawan-kawannya sesama PRT pada aksi May Day 2016 ini mendesak kepada pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO nomor 189 Kerja Layak PRT. Selain itu, ia juga mengeluh akan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin melangit. “Harga sembako iku kabeh mundak, tapi upah masih segitu saja,” keluh Pretti sambil membeli Orange Juice untuk menenangkan Reva yang masih merengek.

Ucapan Pretti dibuktikan dari data yang dihimpun oleh Liga Forum Studi Yogyakarta (LFSY). Dalam rilisan LFSY tertulis upah yang didapatkan oleh buruh tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Ambil contoh, Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kota Jogja sebesar Rp1,4 juta, Kabupaten Sleman sebesar Rp1,3 juta, Kabupaten Bantul sebesar Rp1,2 juta, Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp1,2 juta dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp1,2 juta. Menurut Taufik, salah satu anggota LFSY, UMK menjadi indikator terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

***

Ketika ditemui di sela-sela aksi demonstrasi LFSY di Jalan Malioboro, Taufik sedang membagikan lembar demi lembar rilisan aksi. Semua pekerja yang masih bekerja di toko-toko kawasan Malioboro tak luput oleh tangan cekatan Taufik. Dari satpam sebuah pusat perbelanjaan ternama di sekitaran Malioboro hingga pekerja di Pasar Beringharjo, ia beri lembaran rilisan aksi tersebut. “Biar semua mengerti kenapa kita harus meliburkan diri dan berdemonstrasi ketika May Day,” cetusnya.

Ketika ditanya mengenai tuntutan aksi, Taufik dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah harus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.”Cabut PP yang meniadakan demokrasi sistem pengupahan itu!” Seru Taufik geram. Adanya PP Nomor 78 Tahun 2015 membuat buruh tidak dilibatkan untuk menentukan upahnya dan hanya akan ada kenaikan minimal setiap lima tahun sekali. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan, “Dengan diberlakukannya PP ini, upah buruh akan naik paling tinggi hanya 10 persen dan berlaku selama puluhan tahun.”

Negara, lanjut Taufik, tak berpihak pada rakyat. Negara hanya sebagai pelayan bagi pemodal. “PP ini sangat pro pemodal,” ucapnya. PP tentang pengupahan yang masuk ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid IV ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2015 lalu. Disebutkan bahwa PP ini sebagai penjabaran dari Pasal 97 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, menurut Taufik, PP ini malah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 itu sendiri.

Seperti diketahui bahwa dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah. Akan tetapi, dalam PP tentang pengupahan, dalam penetapan upah minimum, buruh tidak diajak rembug. Salah satu yang diatur dalam PP ini adalah digunakannya variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum.

Sejarah May Day

Taufik memberikan rilisan kepada masyarakat agar tahu dan mengerti kenapa para buruh tiap 1 Mei berdemonstrasi dan meliburkan diri. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anggota Lingkar Studi Sosialis (LSS) yang dalam rilisannya menuliskan sejarah 1 Mei. 1 Mei merupakan hari bersejarah bagi kaum buruh. Sekitar seratus tiga puluh tahun yang lalu, lebih dari setengah juta buruh di Amerika Serikat melancarkan aksi demonstrasi menuntut pemotongan jam kerja.

Sebelum tahun 1886, jam kerja buruh di Amerika pada umumnya dari 12 jam sampai 16 jam sehari. Kaum buruh kemudian bersatu menuntut keadilan. Ratusan ribu buruh bersatu dalam berbagai serikat buruh. Salah satunya adalah Knights of Labor. Mereka mengorganisasi diri mereka untuk melakukan aksi demonstrasi. Dalam aksi demonstrasi tersebut, tuntutan utama para buruh ialah pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari. Sehingga dalam sehari, ada 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat atau melakukan rekreasi, dan 8 jam untuk tidur.

Aksi yang diawali pada April 1886 itu hanya beranggotakan hanya 250 buruh. Dalam waktu seminggu jumlahnya meningkat menjadi 350 buruh. Pada awal Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei.

Sejarawan Asvi Warman Adam, dalam opini di harian Kompas, 1 Mei 2004 menyebutkan, International Working Men Association di Paris tahun 1889 menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan sebuah resolusi. Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan May Day, diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka.“Asosiasi buruh yang menetapkan hari buruh pada 1 Mei tersebut merupakan gabungan federasi partai-partai sosialis serta serikat buruh,” ujar Asvi Warman.

Peringatan May Day di Indonesia pertama kali terjadi pada masa kolonial Belanda yang dilakukan di Surabaya pada 1 Mei 1918. Serikat Buruh Kung Tang Hwee Koan dipercaya sebagai yang pertama kali menggelar peringatan May Daydi Indonesia. Pada saat perayaan tersebut, hadir pula tokoh sosialis asal Belanda yakni, Henk Sneevliet dan Bars yang menyampaikan pesan Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda (ISDV). Namun peringatan hari buruh pertama ini belum begitu mendapat sambutan dari masyarakat Hindia Belanda kala itu.

Dilansir dari Okezone.com, Tercatat sejak 1918 hingga 1925, gerakan buruh mulai secara rutin memperingati May Day yang biasanya dibarengi dengan pemogokan umum besar-besaran. Sebelumnya, pada perayaan hari buruh 1921, HOS Tjokroaminoto, ditemani muridnya, Soekarno ikut terlibat. Dia naik ke podium untuk berpidato mewakili Serikat Buruh di bawah pengaruh Sarekat Islam.

Kemudian May Day sedunia pada tahun 1923, Semaun sudah menyampaikan kepada sebuah rapat umum VSTP (serikat buruh kereta api) di Semarang untuk melancarkan pemogokan umum. Pemogokan tersebut mengangkat isu utama yang di antaranya, waktu kerja delapan jam, penundaan penghapusan bonus sampai janji kenaikan gaji dipenuhi, penanganan perselisihan ditangani oleh satu badan arbitrase independen, dan pelarangan PHK tanpa alasan.

Namun, setelah adanya pergolakan di tahun 1926 hingga 1927 yang dilakukan oleh kaum komunis terhadap pemerintah Kolonial Belanda, peringatan May Day sangat sulit untuk dilakukan. Pemerintah kala itu melarang kaum pekerja untuk melakukan perayaan.

Setelah kemerdekaan, May Day dirayakan kembali. Indonesia pernah memiliki serikat buruh yang berorientasi kelas, khususnya pada Era Demokrasi Terpimpin melalui Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). SOBSI bisa dikatakan underbouw Partai Komunis Indonesia (PKI) yang begitu kuat menuntut kesejahteraan.

Perkembangannya kemudian, serikat buruh digiring untuk berorientasi ekonomis. Hal itu dimulai dengan penyatuan serikat buruh yang tersisa dari huru-hara 1965 ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). FSBI adalah wadah bersatunya organisasi-organisasi buruh di seluruh Indonesia yang sebelumnya terpencar-pencar dalam berbagai organisasi.

FSBI pada masa Orde Baru (Orba) sangat dekat dengan pemerintah, bahkan terkesan sebagai birokrat, sehingga nasib buruh pun masih tidak banyak berubah. Bahkan, banyak pula dari kalangan buruh yang tidak tahu keberadaan organisasi ini.

Masa Orba merupakan masa kelam bagi kemerdekaan buruh. Stigma serikat pekerja adalah komunis membuat kebebasan buruh berserikat serta mengeluarkan pendapat di muka umum dibelenggu. Jenderal Polisi Awaludin Jamin, Menteri Tenaga Kerja saat itu, adalah salah satu tokoh yang sangat mengupayakan agar buruh tidak merayakan harinya setiap 1 Mei. Benar saja, 1 Mei 1967, peringatan May Day di Indonesia dihapus pemerintah Orba.

Dalam harian Kompas, 13 Januari 1996, Teten Masduki yang saat itu masih menjabat sebagai juru bicara komisi upah memprotes atas buruh yang tidak pernah diajak serta dalam menentukan upah layak. “Pemerintah selama ini cenderung memperlakukan buruh sebagai bahan bakar untuk memacu industrialisasi dan mendorong ekspor, hingga untuk hal-hal yang menyentuh kebijakan mereka tak pernah diajak bicara,” ujar Teten.

Soeharto tumbang, datanglah Reformasi. Harian Kompas, 2 Mei 2000 memberitakan para buruh dibantu mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut 1 Mei menjadi hari buruh di Indonesia sekaligus menetapkan hari itu pula sebagai hari libur nasional.

***

Reva masih duduk terdiam di atas trotoar sambil menyedot Orange Juice-nya, sembari sesekali terlihat ia mengusap matanya yang telah dibanjiri air mata. Ibunya ikut foto-foto ria bersama kawan-kawannya.

Ketika tengah hari, matahari di atas ubun-ubun sedikit condong ke barat, setelah azan zuhur, tampaknya aksi demonstrasi hampir usai. Ibunya mendengarkan pernyataan sikap dari ARPY yang bertemakan “Dengan Semangat May Day rebut Demokrasi Seluas-luasnya untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Selesai aksi demonstrasi hari ini, ibu dan anak ini menunggu jemputan di trotoar depan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Rumah mereka di sekitaran Jalan Kaliurang Kilometer 14. “Sek Mas, lagi ngenteni jemputan,” ucap Pretti. Di May Day kali ini, Reva mendapat pengalaman berharga bersama ibunya, walaupun yang ia ketahui hanya peringatan perayaan hari libur nasional. Setelah 15 menitan-an mereka menunggu, pulang juga mereka setelah memperingati Festival Perayaan May Day dihari libur yang bertepatan di hari Minggu.

Redaktur: Arfrian Rahmanta

Reporter: Prima Abadi S.

Check Also

Dilema Kuliah Sabtu PTSP

Terdampak proyek Islamic Development Bank (IDB), Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan (PTSP) kuliah Senin sampai …