Home » Opini » Rumah Kaki Seribu itu Tinggal Satu

Rumah Kaki Seribu itu Tinggal Satu

Tak ada yang asli lagi dari kebudayaan masyarakat suku-suku Arfak setelah mereka mulai disusupi “pembangunan” terselubung yang disodorkan pemerintah Jakarta pada masyarakat Papua. Perubahan yang terjadi pun tidak mengarah pada yang lebih baik sesuai dengan kebudayaan setempat. Justru sebaliknya.

Tepatnya di Gunung Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Rumah kaki seribu yang masih mengikuti pakem sebagai rumah adat hanya tinggal satu. Lainnya, rumah kaki seribu sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan bahan bangunan rumah pada umumnya.

Rumah kaki seribu yang masih asli itu pun sudah tidak dipakai untuk hidup sehari-hari. Rumah itu hanya akan dijadikan pajangan alias pameran sebagai rumah adat suku-suku Arfak. Kata pemiliknya, Mathius, saat saya temui pada awal April 2016 di rumah adat yang tinggal satu itu, masyarakat Papua memang sudah diinterupsi untuk tinggal di rumah yang lebih “modern”—rumah yang beratapkan seng dan berdinding semen, layaknya rumah di kota-kota luar sana.

Pengalihan penggunaan dari rumah kaki seribu ke rumah model baru dibenarkan oleh salah satu pegawai pemerintahan kabupaten Arfak. Menurutnya, mereka meninggalkan rumah kaki seribu atas perintah dari pemerintah pusat yang berada di Jakarta.

Sekilas, pengalihan penggunaan dari rumah kaki seribu ke rumah “modern” gedung a la kota-kota besar merupakan bentuk “keprihatinan” pemerintah pusat Jakarta pada masyarakat Arfak. Pemerintah menganggap suku-suku Arfak tinggal di rumah yang tidak layak: rumah kaki seribu yang tiang dan kaki rumahnya terbuat dari kayu, dinding dan lantai hanya dilapisi kulit kayu, begitu juga atap yang hanya terbuat dari daun-daun yang diambil dari hutan. Karena itu, pemerintah, dengan mengatasnamakan “pembangunan”, merombak rumah-rumah adat yang dianggap tidak layak itu menjadi rumah “modern”a la pemerintah.

Pada dasarnya, bentuk “keprihatinan” pemerintah pusat Jakarta seperti itu tidak membuat masyarakat pegunungan Arfak lebih mandiri dan sejahtera. Sebaliknya, hal tersebut membuat masyarakat pegunungan Arfak mulai hidup ketergantungan. Diawali dengan harus membeli bahan-bahan bangunan, seperti semen, atap seng, paku, cat, dan bahan-bahan lainnya yang sangat kompleks untuk membuat rumah “modern” yang diinginkan oleh pemerintah. Tentu untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut tidak sepenuhnya gratis. Walaupun di beberapa tempat, pemerintah menyediakan rumah “modern” gratis agar masyarakat mau dibujuk pindah rumah.

Masyarakat pegunungan Arfak, yang pada awalnya untuk membuat rumah kaki seribu tinggal mengambil bahan-bahan bangunan dengan gratis dari hutan yang melimpah, kali ini “dipaksa” untuk membeli bahan-bahan bangunan “modern” yang tidak gratis. Di tanahnya sendiri masyarakat Papua harus bekerja sebagai buruh pabrik dan sebagai pekerja kasar lainnya, tentu saja untuk mendapatkan uang agar bisa membangun rumah “modern” yang diinginkan pemerintah. Sebagian mereka berlomba-lomba, sering kali dengan dibantu pendatang, menggadaikan kekayaan alam mereka sendiri untuk mendapatkan uang, yang justru perlahan-lahan nantinya membuat mereka miskin dan terasing di tanah mereka sendiri.

Proses panjang seperti itu, berakhir pada kehidupan masyarakat Papua yang tidak lagi bisa hidup gratis—sekaligus tidak bisa hidup mandiri. Mereka tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan alam seperti dulu lagi. Saat ini, ketika masyarakat Papua telah masuk ke dalam sistem kehidupan “modern”, segala hal mulai diperhitungkan dengan uang.

Proses panjang tersebut seperti efek domino dimana permasalahan akan tumpang tindih. Proyek “pembangunan” yang digaungkan pemerintah lebih layak disebut sebagai proses pemiskinan terstruktur dan teratur. Pembuatan rumah “modern”a la pemerintah, perintisan jalan aspal yang sedang digalakkan di Pegunungan Arfak, pembangunan infrastruktur pemerintah, dan lainnya di tanah Papua, nyatanya lebih berpihak pada kebutuhan pabrik daripada kebutuhan masyarakat asli Papua itu sendiri.

Dampaknya, masyarakat mulai tidak lagi percaya akan kemampuan dirinya. Bahwa mereka pada dasarnya bisa hidup mandiri tanpa uang sekalipun. Adat istiadat yang mereka pegang tidak lagi mampu menghadapi terjangan arus modernisme, dimana nilai-nilai modernisme tidak sepenuhnya baik. Justru sebaliknya, modernisme kerap kali membawa petaka bagi mereka.

Tanpa bermaksud antipati terhadap kesejahteraan pembangunan dalam masyarakat Papua. Toh, pada dasarnya, pembangunan yang ditawarkan pemerintahan dari Jakarta tidak menjawab persoalan yang ada. Solusi yang dibawa hanya menjadi bibit permasalahan. Pemerintah sengaja membangun tanpa memerhatikan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, sebab pembangunan oleh pemerintahan Jakarta memang tidak ditujukan untuk masyarakat Papua. Pemerintah lupa—atau memang sengaja melupakan—hal dasar yang dibutuhkan masyarakat Papua: pendidikan, kesehatan, dan tentu kemerdekaan.

Dengan tersisa satu-satunya rumah adat kaki seribu, pemerintah berhasil membuat adat istiadat serta kearifan lokal masyarakat suku-suku Arfak mulai luntur dan hilang. Dampaknya, masyarakat akan menganggap adat hanya sebagai kenangan yang patut dipajang. Sebagian dari mereka—setelah dihasut oleh pemerintah—menganggap dengan tinggal di rumah “modern” dan menghilangkan rumah kaki seribu, menunjukkan bahwa mereka terlihat lebih beradab. Walaupun sebenarnya, diam-diam hal itu bertujuan untuk menghilangkan jati diri masyarakat Papua itu sendiri.

Imam Ghazali

Check Also

Agar Kita Tak Terburu-buru Menghakimi Mourinho

Apa yang paling dikenang dari Piala Dunia 1974? Keindahan? Sepanjang hajatan terbesar sepak bola yang …