Home » Opini » Cara Lama: Bungkam, Beredel, dan Bekukan

Cara Lama: Bungkam, Beredel, dan Bekukan

Repro. Ahmad/ EKSPRESI

Kasus pemberedelan terhadap pers mahasiswa (persma) kembali terjadi. Kali ini, Persma Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang menjadi korban. Sungguh disayangkan, di era demokrasi ini masih ada institusi yang mengekang kebebasan berekspresi. Padahal, kebebasan berekspresi dan berpendapat sudah dijamin penuh oleh undang-undang. Pengekangan oleh birokrat UAD tentu sudah mencederai undang-undang.

Birokrat UAD seakan ingin mengulang rezim anti-kritik Pak Harto dengan gaya otoriter. Bungkam sani-sini layaknya seorang pemimpin dengan kekuasaan absolut untuk mengatur segala sesuatu. Perbuatan yang tidak layak dilakukan lembaga pendidikan sekelas perguruan tinggi. Lembaga yang diisi sivitas akademik—para intelektual—, tapi nyatanya masih saja melakukan hal-hal yang jauh dari cerminan sikap intelektual.

Titik awal kasus ini adalah pemberitaan yang dimuat buletin magang Poros. Isi berita tersebut menyebutkan pendirian fakultas kedokteran yang tidak disertai peningkatan fasilitas di UAD. Pihak birokrat UAD kemudian tidak terima dengan isi berita. Padahal isi berita Poros sudah diproses dengan benar melalui kerja-kerja jurnalistik dan tentunya tak patut dipermasalahkan.

Menurut kronologi yang dilansir Persmaporos.com, Lalu Bintang Wahyu Putra, Pemimpin Umum Poros, dan Fara Dewi Tawainella, Pemimpin Redaksi Poros, sudah beberapa kali mempertanyakan, pada bagian mana terdapat data yang tidak sesuai ataupun kesalahan dalam melakukan kerja jurnalistik. Abdul Fadlil, Wakil Rektor III UAD, tidak mampu memberikan alasan dan jawaban yang jelas.

Abdul Fadlil hanya menyampaikan pandangannya terkait apa yang sudah dilakukan Poros. Dia menilai bahwa Poros hanya memberitakan kejelekan-kejelekan dan tidak memberikan manfaat untuk kampus. Poros juga dia anggap melemahkan eksistensi kampus UAD. Bahkan dia beranggapan bahwa Poros sudah merugikan kampus yang telah memberikan gelontoran dana untuk kegiatan.

Logika jajaran birokrat UAD termasuk Abdul Fadlil haruslah diluruskan. Tindakan-tindakan mereka patut didiagnosis sebagai penyakit sesat logika. Sebuah penyakit di mana manusia mengalami kesesatan untuk melakukan proses berpikir sesuai dengan logika yang baik dan benar.

Sudah dijelaskan bagaimana Abdul Fadlil merasa birokrat UAD dirugikan karena telah mendanai Poros. Sebab Poros tidak pernah memberitakan hal-hal yang baik terkait kampus UAD. Sungguh lucu apa yang telah dirasakan oleh Abdul Fadlil. Bukankah birokrat UAD memang sudah seharusnya mendanai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Poros. Bahkan wajib ‘ain hukumnya. Bagaimana tidak, sebab uang yang dikelola birokrat UAD sebenarnya berasal dari mahasiswa—yang harus dikembalikan ke mahasiswa. Bukan uang dari kantong Abdul Fadlil pribadi.

Paradigma bahwa persma adalah humas kampus juga perlu diluruskan. Pasalnya, persma memiliki fungsi yang berbeda dengan humas. Fungsi persma bukan sekadar menjadi media informatif, persma juga menjadi pilar keempat yakni menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol (public watchdog) terhadap kampus.

Fungsi pengawasan dan kontrol inilah tugas yang harus diemban persma untuk tetap mengkritisi kebijakan nyeleweng pihak kampus. Kritik yang dilayangkan persma sebenarnya adalah bentuk kepedulian kepada kampus. Selain itu, persma juga menjadi penyambung lidah mahasiswa. Apa yang dirasakan mahasiswa paling tidak harus disampaikan oleh persma kepada jajaran birokrat kampus, dalam hal ini UAD. Bahkan bisa dibilang, persma adalah tempat curhat bagi mahasiswa yang galau melihat keadaan kampusnya yang kian hari kian tak keruan.

Persma memiliki kewajiban menyambungkan kegelisahan-kegelisahan mahasiswa kepada birokrat. Dengan media yang ada, suara akar rumput dapat disampaikan kepada orang-orang yang diberi mandat mengelola kampus. Dan Poros sudah menunjukkan iktikad baik kepada kampus UAD dengan memberikan kritik melalui pemberitaan di buletin magang.

Sikap berani, kritis, independen, dan bertanggung jawab sudah ditunjukkan Poros. Akan tetapi, iktikad baik memang tidak selalu ditanggapi dengan baik pula. Birokrat UAD masih melihat sikap kritis Poros sebagai hal yang merugikan almamater. Wabil khusus, sikap birokrat UAD tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan sepihak melakukan pemberedelan dan pembekuan kepada Poros. Hal tersebut tidak menunjukkan sikap intelektual sama sekali. Parahnya lagi, hal tersebut dilakukan oleh beberapa pemimpin lembaga pendidikan yang diwajibkan mencetak kader-kader intelektual.

Seharusnya, jajaran birokrat UAD sadar dan paham ketika membuat persma. Paham mengenai ranah kerja yang idealnya dilakukan oleh persma. Terlebih, birokrat UAD seharusnya paham bagaimana memerlakukan Poros sebagai persma. Jika ada permasalahan dalam hal pemberitaan tentunya ada cara-cara tersendiri untuk menyelesaikannya.

Dalam dunia jurnalistik, hal itu juga sudah diatur dalam aturan main. Cara yang ditempuh birokrat UAD seharusnya dengan menggunakan hak jawab. Hak ini dapat dipakai oleh individu ataupun lembaga yang merasa dirugikan dengan pemberitaan yang ditulis. Bahkan pihak Poros wajib menerbitkan hak jawab itu.

Akan tetapi, birokrat UAD lebih senang dengan gaya otoriter: memberedel dan membekukan. Mereka tidak mencoba—atau mungkin tidak tahu—langkah-langkah dalam aturan main. Mereka menjauhi cara-cara intelektual. Maka, masih pantaskah mereka disebut intelektual? Terlebih, pantaskah pula mereka mencetak kader-kader intelektual? Dan bukankah sikap itu merupakan bentuk penindasan yang dilakukan birokrat UAD?

Kasus Poros mengingatkan kepada sepenggal puisi W.S.Rendra di salah satu adegan di film Yang Muda Yang Bercinta. Rendra mempertanyaan apa yang seharusnya mampu dijawab kaum yang mengaku intelektual. Cuplikan puisi Rendra, Sajak Pertemuan Mahasiswa, mungkin relevan jika ditanyakan kepada birokrat UAD.

Sekarang matahari, semakin tinggi.

Lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala.

Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya:

Kita ini dididik untuk memihak yang mana?

Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini

akan menjadi alat pembebasan,

ataukah alat penindasan?

Tetaplah melawan, Poros. Seperti Mochtar Lubis dan surat kabar Indonesia Raya yang lebih memilih melawan daripada tunduk kepada kepentingan politik penguasa. Teruslah melawan, hingga habis tetes darah keluar dari ujung pena.

Ahmad Wijayanto

Check Also

Rivalitas Panas Grup A Piala Presiden 2018

Piala Presiden 2018 akhirnya resmi bergulir. Turnamen pramusim ini diikuti oleh 20 tim dan dibagi …