Home » Berita » Tak Patuhi Komnas HAM, Gubernur DIY Kembali Disomasi

Tak Patuhi Komnas HAM, Gubernur DIY Kembali Disomasi

Z. Siput Lokasari dan Willie Sebastian kembali mengirim somasi kepada Gubernur DIY, Kamis (20/10). Foto oleh Aziz/EKSPRESI

Z. Siput Lokasari dan Willie Sebastian kembali mengirim somasi kepada Gubernur DIY, Kamis (20/10). Foto oleh Aziz/EKSPRESI

Ekspresionline.com—Setelah  hampir sebulan tidak ada tanggapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Z. Siput Lokasari melayangkan somasi keduanya pada Kamis (20/10). Somasi tersebut terkait dengan aturan warga negara Indonesia (WNI) yang dianggap nonpribumi tak boleh mempunyai hak milik tanah di Yogyakarta. Masih sama dengan isi somasi pertama, Siput berharap Gubernur DIY melaksanakan rekomendasi Komnas HAM untuk mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi aturan diskriminatif tersebut. “Kami mohon agar beliau melaksanakan dan memenuhi rekomendasi Komnas HAM sebagai upaya menaati konstitusi,” ungkap Siput di Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan.

Aturan diskriminatif yang dimaksud adalah Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada WNI nonpribumi. Oleh Komnas HAM, aturan tersebut dinilai melanggar HAM jika tetap diberlakukan. Pada pertengahan Agustus 2014, Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi bernomor 037/R/Mediasi/VIII/2014. Surat itu berisi imbauan agar Gubernur DIY segera menyatakan tidak berlaku lagi Instruksi Wagub 1975. Setahun kemudian, karena rekomendasi tersebut diabaikan, Komnas HAM kembali mengirim rekomendasi yang kedua kepada Gubernur DIY. Kendati demikian, rekomendasi bernomor 069/R/Mediasi/VIII/2015 itu sampai saat ini juga tak kunjung dilaksanakan.

Siput datang ke Kantor Gubernur DIY bersama Willie Sebastian, ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi. Mereka berdua mengaku kecewa lantaran tidak bisa bertemu langsung dengan Sultan yang sedang pergi ke Jakarta. Sebelumnya, saat Siput melayangkan somasi yang pertama pada 14 September 2016, dia juga gagal bertemu dengan gubernur. Saat itu, Sultan sedang menghadiri acara yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

Jika dalam kurun waktu 30 hari somasi lagi-lagi tidak ditanggapi, Siput mengaku akan mengambil langkah ke pengadilan. Langkah ke pengadilan, kata Siput, terpaksa harus dilakukan jika dalam 30 hari ke depan masih tidak ada tanggapan apapun dari Gubernur DIY. “Saya cinta kepada Sultan, tapi saya lebih cinta kepada konstitusi,” ungkap Siput.

Muhammad Aziz Dharmawan

Reporter: Rimba

Check Also

Aliansi Mahasiswa Proklamasi Yogyakarta Menuntut Pencabutan Surat Drop Out

Massa Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) Yogyakarta di gedung DPRD DIY. | Sunardi/EKSPRESI Massa yang tergabung …