Home » Berita » Warga Kulonprogo Merasa Ditipu Proyek Bandara

Warga Kulonprogo Merasa Ditipu Proyek Bandara

Maryadi di depan spanduk penolakan proyek bandara baru. Foto Imam/EKSPRESI

Maryadi di depan spanduk penolakan proyek bandara baru. Foto Imam/EKSPRESI

Ekspresionline.com—Warga Kulonprogo, Maryadi, merasa ditipu oleh PT. Angkasa Pura I dalam proyek bandara baru. “Kami ini cuma dibohongi, karena kami hanya rakyat kecil,” ungkapnya pada EKSPRESI, saat ditemui di kediamannya di Desa Palihan, Kecamatan Temon, bulan lalu (06/10). Menurut Maryadi, pemerintah dan pihak PT. Angkasa Pura I telah menindas rakyat dengan dalih Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam prosesnya, menurut Maryadi, proyek bandara baru tidak transparan, “Bahkan Tim Appraisal, yang menentukan ganti rugi, turun ke warga tanpa sosialisasi.” Selain itu, tidak ada musyawarah dalam ganti rugi pada warga terdampak bandara. “Mereka tanpa tawar-menawar, keputusan dilakukan sepihak,” ungkap Maryadi menyesali hal tersebut.

Kepala Dukuh Bapangan, Suparjo, mengaku tidak banyak tahu persoalan tersebut. “Saya sebatas dukuh, yang lebih tahu adalah Pak Kades Glagah.”Suparjo juga memperingatkan pada reporter EKSPRESI ketika ditanya perihal warga yang telah mendapatkan ganti rugi. “Nggak boleh mengorek-ngorek itu Mas, kalau risikonya mau ditanggung sendiri ya silakan, kalau saya peringatkan jangan,” tegasnya.

Menurut keterangan Kepala Desa Gagah, Agus Parmono, sebenarnya tidak ada kendala yang berarti dalam proses ganti rugi, “Kalau masyarakat kami enggak muluk-muluk, enggak nuntut macam-macam, ya asalkan bisa makan, sudah pada mau kok,” jelasnya.

Begitu juga menurut General Manager Bandara Adisucipto, Agus Pandu Purnama, pembayaran ganti rugi warga terdampak telah dilakukan sejak 14 September sampai 10 Oktober. Tim Appraisal, menurut Agus, menaikkan pembayaran ganti rugi dari 1.2 Triliun menjadi 4.1 Triliun. “Kalau ada istilah ganti rugi, ini kelihatannya malah ganti untung, karena harga pembayaran cukup fantastis,” ujar Agus yang bekerja di kantor cabang PT. Angkasa Pura I di Yogyakarta tersebut, saat berada di Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gajah Mada, pada Selasa (27/09) untuk membahas pengembangan bandara.

Maryadi membantah hal tersebut, “Mereka bilang segala tahapannya lancar, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu.” Begitu juga dengan Marwono, warga Desa Palihan yang bernasib sama, mengaku bahwa sosialisasi proyek bandara tidak sesuai kenyataan seperti yang dijanjikan. “Sosialisasi proyek bandara mimpi buruk bagi kami, bukan mimpi indah lagi,” ungkapnya.

Beberapa permasalahan, terang Maryadi, terjadi dalam proyek bandara baru. Banyak pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat. “Kalau mau gugat harus ke pengadilan, banyak yang takut, karena mereka tahu enggak bakal menang,” jelas Maryadi yang mengaku telah berusaha menggungat ke pengadilan. Selain itu, masih menurut Maryadi, Tim Appraisal turun ke lapangan hanya 6 hari, sisanya hanya mengambil foto. “Bandara sangat luas, Tim Appraisal ini jelas asal-asalan,” terangnya.

Begitu juga dalam pelatihan yang diadakan oleh pemerintah untuk menyambut bandara baru, seperti yang diungkapkan oleh Maryadi dan Marwono, warga terdampak diberi pelatihan menjadi tukang batu, tukang kayu, dan menjahit. “Pelatihan ini enggak ada hubungannya dengan bandara,” ungkap Maryadi kesal.

Maryadi yang kini mengaku masih menuntut kejelasan adanya pembangunan bandara baru, mengatakan, “Semua bujuk rayu proyek bandara serba manis, dari lapangan pekerjaan hingga kesejahteraan, menurut saya semua itu hanya jebakan.” Marwono juga memperingatkan, warga Kulonprogo jangan mau dibujuk merelakan tanahnya untuk proyek bandara. “Kita juga menyadari, di satu sisi kami dikorbankan lahannya, kami tidak mau jadi tumbal pembangunan bandara,” tegasnya.

Imam Ghazali

Check Also

AMP UP 45 Kembali Gelar Aksi Solidaritas

Suasana ketika diadakan dialog antara AMP UP 45 dengan pihak Dewan Pendidikan Yogyakarta. Foto oleh …