Home » Berita » Tolak Pakta Integritas, LPM Pendapa Dibredel

Tolak Pakta Integritas, LPM Pendapa Dibredel

Lembar bertuliskan "Parmin Dilarang Masuk" tertempel di pintu kantor redaksi LPM Pendapa UST pada Kamis (17/11) - Arfrian/EKSPRESILembar bertuliskan “Parmin Dilarang Masuk” tertempel di pintu kantor redaksi LPM Pendapa UST pada Kamis (17/11). Foto oleh Arfrian/EKSPRESI.

Peka Tariska selaku Pemimpin Umum LPM Pendapa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta menegaskan menolak menandatangani Pakta Integritas yang telah dibuat oleh Rektorat UST. “Pakta Integritas yang dikonsepkan oleh Rektorat UST adalah bentuk dari pembungkaman kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi,” alasannya ketika ditemui di kantor redaksi LPM Pendapa, pada kamis (17/11). Sebab menolak menandatangani, LPM Pendapa kemudian diberedel dengan tidak diturunkannya Surat Keputusan (SK) Kepengurusan periode 2016-2017 oleh Rektor UST, Dr. H. Pardimin, M.Pd,.

Peka menyoroti poin-poin pada Pakta Integritas yang menurutnya merupakan pembungkaman dalam kebebasan berekspresi, yaitu; Pada poin nomor 5 yang memuat, LPM Pendapa harus berkonsultasi kepada Wakil Rektor III (selaku penasehat) dalam penerbitan buletin dan Majalah Pendapa, dan poin nomor 8 yang memuat, menaati kebijakan yang ditetapkan Pimpinan Universitas (UST-red). “Kami menolak tanda tangan, sebab ada beberapa poin yang membuat terbitan LPM Pendapa harus discreening dulu oleh rektorat sebelum dicetak,” keluhnya.

Selain dana kemahasiswaan sebesar Rp23.850 juta yang tidak turun, dalam rilisan medianya, pada Jumat (11/11), pihak LPM Pendapa mendapat informasi bahwa pihak Rektorat UST akan mengosongkan kantor redaksi milik LPM Pendapa. LPM Pendapa juga tak diakui sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UST yang dibuktikan dalam sebuah surat pelarangan jam malam yang diberikan oleh Drs. Widodo Budhi, M.Si selaku Wakil Rektor III, tidak tercantum nama LPM Pendapa dalam daftar.

Senin (14/11), pihak LPM Pendapa menemui Widodo untuk mengklarifikasi terkait pembredelan dan dibenarkan, bahwa LPM Pendapa sudah bukan UKM di UST dan kantor redaksi LPM Pendapa akan segera dikosongkan. Mengenai hal ini, Taufik Nurhidayat, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI) Yogyakarta mengecam pemberangusan kebebasan berekspresi dan mahasiswa untuk berorganisasi. “Kami akan terus mengadvokasi kasus ini hingga mencari solusi terbaik antar kedua belah pihak,” tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, Surat Keputusan Pembekuan LPM Pendapa belum dikeluarkan oleh Rektor UST. Ketika dihubungi oleh EKSPRESI untuk dimintai klarifikasi pada Rabu (16/11), Widodo berujar, “Maaf, ini urusan internal UST. Jadi, saya minta dengan hormat, saudara tidak usah ikut campur”.

Arfrian Rahmanta

Check Also

Untuk Kesekian Kali, AP I dan Aparat Kembali Berupaya Membersihkan Lahan

Ratusan aparat kepolisian kembali dikerahkan dalam kegiatan land clearing (pembersihan lahan) di Kecamatan Temon, Kulon …