Home » Berita » Represi Aparat Kepolisian Terhadap Aksi Damai Papua

Represi Aparat Kepolisian Terhadap Aksi Damai Papua

Massa Aksi AMP dan FRI-WP ditangkap Aparat Kepolisian pada Senin (19/12) di Titik Nol Kilometer. Dok. Istimewa Massa Aksi AMP dan FRI-WP ditangkap Aparat Kepolisian pada Senin (19/12) di Titik Nol Kilometer. Dok. Istimewa

Ekspresionline –Aparat kepolisian melakukan represi terhadap aksi damai Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dalam memperingati Tri Komando Rakyat (Trikora) tahun 19 Desember 1961 di Titik Nol Kilometer, Senin kemarin (19/12). “Kami hanya ingin menyuarakan pendapat: Trikora itu operasi ilegal dan melanggar hak asasi manusia. Mereka malah mengepung dan mengangkut kami ke dalam truk,” terang Mikael Kudiai, selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta pada EKSPRESI.

Ditemui di Polresta Yogyakarta, AKP Mohammad Kasim Akbar Bantilan, selaku Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, menyatakan bahwa massa aksi tidak mempunyai izin. “Sementara perbuatan mereka itu mengganggu ketertiban umum,” terangnya. Selain itu, menurut Akbar, proses penangkapan massa aksi tidak menggunakan kekerasan, “Kalau untuk kekerasan saya jamin tidak ada. Mereka semua itu aman, tidak diapa-apain,” jelasnya.

Mikael membantah hal tersebut. Menurutnya, surat pemberitahuan aksi sudah dikirimkan namun sengaja dipersulit. Selain itu, masih menurut Mikael, dalam proses penangkapan massa aksi ditendang, diteriaki, dan dipukuli oleh aparat berseragam dan intelijen. “Mereka bohong, kami dipukuli pakai pentungan saat kami dipaksa naik ke truk polisi. Beberapa kali pemukulan dan intimidasi kepada kami, baik saat kami mau ditangkap maupun ketika di dalam ruang Polresta,” jelas Mikael.

Selaku Kepala Departemen Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, menyesalkan sikap polisi yang mempersulit pembela publik dari LBH. “Padahal Pasal 28D UUD 1945 sudah jelas mengatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain itu, masih menurut Yogi, dalam UU 18 Tahun 2003 tentang advokat sudah dijamin bebas menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

LBH Yogyakarta menyatakan tindakan polisi terhadap massa aksi Papua telah melanggar hukum. Menurut Yogi, Pasal 28E Ayat 2 UUD 1945 telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya. Begitu juga dalam Pasal 3 secara tegas menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. “Tindakan polisi menangkap dan mengangkut peserta aksi adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Padahal polisi, sebagai aparatur negara, seharusnya melindungi dan menghormati hak tersebut,” tegas Yogi.

Adapun massa aksi yang sempat ditangkap, ditahan, dan kini telah dibebaskan, atas nama: Bendi Degei, Otnel Wenda, Julia, Yeki Wondo, Samuel Telephone, Danny iPhone, Abi Munyapa, Mikael Kudiai, Ricky Engine, Sagintak Wasiangge, Yuli Waine, Aworo Tutu, Onhy Iyai, Eto G Tabuni, Yobin Bobii, Bastian Tebai, Zayur Bingga, Jhekson Gwijangge, Ney Sobolim, Berry Boma, Petrus Waine, Meri Maria Nawipa, Noti Waker, Regy Yigibalom, Ferdinand A Madai, Yuli Gobai, Lesmin Wonorega, Janua Adii, Silveter W Kedepan, Damianus Ogetay, Barnabas Ayamob, Fransiskus Pakuai, Yunus Badokapa, Marlen, Aroek, Tata, dan Yamin La Onso.

Imam Ghazali

Check Also

HUT ke-25, UKMP Luncurkan Jurnal Penelitian

Unit Kegiatan Mahasiswa Penelitian meluncurkan jurnal bertepatan dengan ulang tahun ke-25 di Foodcourt UNY, Jumat …