Home » Berita » Lingkup Kampus » Empat Tuntutan Aksi 121 di Yogyakarta

Empat Tuntutan Aksi 121 di Yogyakarta

Seorang mahasiswa berorasi dalam aksi 121 di halaman Gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (12/1). Foto oleh Bagas.

Ekspresionline.com—Kamis (12/1), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengadakan aksi 121 yang dilakukan serentak di 19 titik di Indonesia. Aksi di Yogya menunutut empat hal. Tidak hanya BEM SI dalam aksis 121 ini, Kesatauan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga berpartisipasi di dalamnya. Aksi yang dimulai dengan berjalan kaki dari Tugu Pal Putih ke gedung DPRD Provinsi DIY diikuti sekitar 200-an masa aksi.

Empat tuntutan tersebut ialah pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia. Penolakan kenaikan tarif listrik golongan 900 VA. Meminta pemerintah mengembalikan mekanisme penetapan harga BBM kepada pemerintah lagi. Serta penjaminan terpenuhinya kebutuhan BBM bersubsidi di semua SPBU.

Eko Susanto, selaku Koordinator Lapangan Aksi 121 wilayah Yogya dari UNY, berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dilakukan dengan cara tidak tetap. “Karena semua itu keluarnya hampir bebarengan, masyarakat jadi memikirkan banyak hal, seperti kenaikan harga sembako dan kebutuhan pokok,” ujar Eko.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah hanya menerapkan cara-cara praktis untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebab, kenaikan harga BBM pasti akan diikuti dengan naiknya harga lain. Eko juga menjelaskan tentang aksi kali ini yang disebutnya Reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2 adalah satu konsensus yang diusung oleh BEM SI untuk menyemangati mahasiswa agar terus mengawal pemerintah supaya tidak main-main dalam menangani Negara. “Kalau satu dua minggu ke depan nggak ada perubahan, kita bikin aksi lagi,” kata Eko.

Ahmad Yasin

Check Also

UNY Klarifikasi Surat Edaran Jadwal Masuk Perkuliahan

Rektor UNY, Sutrisna Wibawa segera mengklarifikasi perihal surat edaran yang muncul dengan nomor 1020/UN34/TU/2018 tentang …