Home » Berita » Gestob Aksi Tolak Bandara Kulon Progo Jelang Kedatangan Presiden

Gestob Aksi Tolak Bandara Kulon Progo Jelang Kedatangan Presiden

Massa aksi Gestob membawa rontek penolakan pembangunan Bandara Kulon Progo, Jumat (20/1). Foto oleh Aziz/EKSPRESI

Ekspresionline.com – Sekitar seratus demonstran, pada Jumat (20/1), melakukan aksi penolakan pembangunan Bandara Kulon Progo di gedung DPRD DIY. Aksi ini dilakukan menjelang rencana peletakan batu pertama yang bakal dihadiri Presiden RI Joko Widodo pada Senin (23/1). Meski sudah mengajukan surat audiensi beberapa hari sebelumnya, tidak ada satupun anggota dewan yang berada di kantor yang bisa ditemui.

Budi Nugroho dari bagian kesekretariatan Kantor DPRD menyatakan seluruh anggota dewan yang terbagi menjadi tiga panitia khusus (pansus) tengah pergi ke ibukota. “Tiga pansus yang membahas keistimewaan, pokok-pokok pikiran, dan transportasi tengah konsultasi di Jakarta,” ungkap Budi. Keinginan massa aksi untuk audiensi tentang sikap DPRD yang tidak mencoba menahan proses peletakan batu pertama atau Groundbreaking ini pun kandas. Padahal, menurut mereka masih banyak terjadi masalah yang belum beres, seperti cacat hukum terkait izin pembangunan dan warga Wahana Tri Tunggal (WTT) yang tegas menolak pembangunan bandara.

Selain itu, koordinator lapangan aksi Arsyad Arifin juga menyerukan salah satu poin tuntutan mereka yang lain yakni mencabut IPL Gubernur Nomor 68/KEP/2015 dan IPL Menteri Perhubungan nomor KP.1164. IPL tersebut karena dinilai melanggar hukum karena diterbitkan tanpa adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelumnya.

Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (Gestob) memulai aksi pukul 11.00 WIB dari Tempat Parkir Abu Bakar Ali menuju Kantor DPRD DIY. Karena tidak mendapat respons dari DPRD sampai jam satu siang, massa aksi yang kecewa kemudian melanjutkan aksi di sepanjang jalan Malioboro menuju titik nol KM.

Warga WTT, Martono, mengatakan bahwa akan tetap melakukan penolakan sekalipun ada presiden yang hadir. Hal itu dikarenakan selain izin yang dikeluarkan cacat hukum, pembangunan bandara itu juga menyalahi tata ruang. Lebih dari itu, Martono mengatakan bahwa warga WTT sudah sejahtera dan punya hidup mapan di sana dengan menjadi petani.

WTT mencatat sekitar 30 ton cabai, 30 ton semangka, 60 ton melon, 30 ton gambas, dan 45 ton terong per hektare dihasilkan tiap tahun di lokasi mereka. Saat ini, masih terdapat sekitar 300 kepala keluarga di desa Sindutan, Palihan, dan Glagah di Kulon Progo yang menolak pembangunan bandara. Luas daerah yang dimiliki warga WTT sekitar 50 hektare, sedang Bandara membutuhkan total lahan sebanyak 637 hektare.

Ditanya soal konsinyasi atau ganti rugi yang dititipkan melalui Pengadilan Negeri Wates, Martono bilang tidak akan menggubris. Menurutnya, hal itu tidak bisa dijadikan penyelesaian karena tidak ada pendekatan maupun tatap muka sebelumnya dengan warga. “WTT tidak percaya kalau konsinyasi bisa berhasil jika pemrakarsa maupun pemerintah tidak turun langsung menemui warga,” ungkap Martono.

Menurut laporan Kedaulatan Rakyat, peletakan batu pertama akan diundur hingga akhir Januari. Hal ini dikarenakan masih harus menyesuaikan dengan agenda Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hasil pertemuan Direksi PT Angkasa Pura I dan Sekretariat Negara jadwal yang kini diusulkan untuk peletakan batu pertama jatuh pada tanggal 30-31 Januari 2017.

Muhammad Aziz Dharmawan

Reporter: Ahmad Wijayanto

Check Also

KMP Education Research Conference Buka Pekan Raya KMP 2017

Senin (13/11), suasana ketika KMP Education Research Conference berlangsung. Foto dokumen KMP. foto oleh Danang/EKSPRESI …