Home » Berita » Gestob Tolak Kedatangan Jokowi dalam Groundbreaking NYIA

Gestob Tolak Kedatangan Jokowi dalam Groundbreaking NYIA

Zhoel Moti dari perwakilan Gestob (tengah) menyatakan sikap bahwa akan menolak kedatangan Joko Widodo dalam peletakan batu pertama Bandara Kulon Progo. Foto oleh Imam/EKSPRESI

Ekspresionline.com – Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (Gestob) menyatakan sikap menolak kehadiran Joko Widodo dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo. “Kami akan terus berupaya untuk membatalkan pembangunan bandara Kulon Progo,” tegas Zhoel Moti, selaku narahubung Gestob dalam konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Kamis (26/08).

Gestob mengaku akan terus-menerus melakukan penolakan, baik dalam bentuk aksi massa, panggung kebudayaan, ataupun kampanye sosial media. Hal itu dikarenakan pembangunan NYIA akan berpotensi besar menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi di Yogyakarta. “Bandara adalah titik awal bagaimana investasi itu masuk dengan skala besar-besaran,” tambah Zhoel.

Halik Sandera, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, juga menyatakan bahwa rencana peletakan batu pertama oleh presiden melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan daerah rawan bencana. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali pasal 46 ayat 9 huruf D, Kulon Progo merupakan kawasan lindung geologi yang termasuk dalam zona rawan bencana alam.

Begitu juga dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032, Kecamatan Temon merupakan salah satu kawasan rawan bencana tsunami. Pendapat itu senada dengan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami (2012, hlm. 17).

Purnomo Susanto dari divisi nonlitigasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta, menyatakan kehadiran presiden Joko Widodo sama saja membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan negara. Selain itu, Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan NYIA Nomor 68/KEP/2015 melanggar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

(Baca juga: Langgar Aturan, Sultan Terancam Dipenjarakan)

Selain terjadi banyak pelanggaran hukum, menurut riset Wahana Tri Tunggal dan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo, pembangunan Bandara Kulon Progo juga akan banyak menghilangkan lapangan pekerjaan masyarakat pertanian: 12.000 pekerjaan petani terong dan gambas, 60.000 pekerjaan petani semangka dan melon, 4000 pekerjaan petani cabai. Tiap tahun dalam hektar akan menghilangkan 60 ton gambas, 180 ton melon, 30 ton cabai, 90 ton terong dan semangka.

Mewakili pekerja seni yang hadir dalam konferensi pers, Naomi Srikandi menyatakan bahwa pembangunan bandara justru akan membahayakan kepentingan umum karena tidak memenuhi syarat. “Kita harus kritis, pembangunan bandara Kulon Progo tidak menjamin keselamatan kita semua, maka harus kita tolak” ujarnya.

Imam Ghazali
Repoter: Aziz Dharma

Check Also

AMP UP 45 Kembali Gelar Aksi Solidaritas

Suasana ketika diadakan dialog antara AMP UP 45 dengan pihak Dewan Pendidikan Yogyakarta. Foto oleh …