Home » Margin » Laut Panas Nelayan Roban

Laut Panas Nelayan Roban

Foto oleh Triyo/EKSPRESI

Aktivitas melaut warga terusik. Berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang dinilai bakal merugikan mata pencaharian nelayan.

Sekira lima belas meter jarak rumah itu dari galangan kapal. Sebelah kanan ada setapak kecil menuju Pantai Ujungnegoro yang bisa ditempuh berjalan kaki selama lima menit. Seberangnya lagi berdiri kamar mandi sekitar empat meter berdampingan dengan jembatan bambu yang menjadi penghubung ke tempat singgah perahu nelayan. Pada 21 Juni 2016, tampak lima belas perahu bersandar di sebelah timur.

Rumah yang didominasi warna hijau muda, dan dilengkapi biru pada bagian jendela, menyita perhatian tepat di bagian atasnya. Terlekat kertas HVS A4 bertuliskan: “Tolak PLTU Harga Mati!”. Zaini, begitu dia akrab disapa, sering kali menggunakan rumahnya sebagai tempat musyawarah bersama warga nelayan. Terutama semenjak persoalan PLTU bergaung tahun 2011 hingga 2016.

“Saya dan beberapa orang sering kumpul dan membahas masalah di sini, kadang juga di rumah Pak Rokiban,” ujar Zaini saat kami jumpai pagi hari di kediamannya. Dalam pertemuan itu mereka membincang upaya agar PLTU tidak berdiri di Batang. Salah satunya adalah musyawarah terkait masa depan pesisir tempat PLTU berdiri.

Berawal dari desas-desus yang menyebar di kalangan nelayan, Zaini bercerita bahwa awalnya warga tak tahu menahu soal PLTU. Diperkirakan pada 2010 isu mengenai pembangunan mulai terdengar. “Dan yang memberi kabar akan dibangun PLTU adalah Pak Handoko,” terang lelaki yang kini berusia 42 tahun.

Handoko Wibowo merupakan seorang pengacara, sekaligus pendiri Omah Tani yang berlokasi di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Sebuah lembaga yang dikelolanya untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada petani. Ia dianugerahi Penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun 2015, yang secara rutin diberikan pada sosok yang telah berjasa dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Saya menjumpai di kediamannya, yang juga merupakan kantor Omah Tani. Handoko mengaku memang mendapat kabar akan dibangun proyek besar PLTU. “Kalau tidak salah tahun 2010-an saat belum ada apa-apa. Saya bilang pada warga nelayan, jangan menggampangkan persoalan ini (pembangunan, Red.),” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

***

Kekhawatiran akan masa depan laut, terutama terkait mata pencaharian, selalu hinggap dalam benak warga Roban. Seperti dirasakan Sahadi, nelayan pendatang dari Demak. Bersama keluarga ia hijrah ke Roban pada 2014 untuk mencari pendapatan yang lebih baik. “Saya sampai cari ikan ke Batang karena di Jepara susah,” terangnya. Jepara adalah salah satu kawasan berdirinya PLTU pada pertengahan 1990, tepatnya berada di Semenanjung Muria.

“Di Jepara, nelayan juga mulai takut cari ikan, nanti tersedot bisa mati. Lha wong perahu nelayan itu lho kecil,” ujar Sahadi.

Seraya mengacungkan telunjuknya ke atas ia berujar lagi, “Kita dijajah Jepang. Dadi nenek moyang Jepang tinggalane ning Indonesia iso seturut-turut (Jadi peninggalan nenek moyang Jepang di Indonesia bisa turun-temurun). Di Jepara juga Jepang yang membangun. PLTU yang menguasai Jepang. Podo ora mikir tanah e didol nang Jepang (Pada tidak berpikir kalau tanahnya dijual ke Jepang).”

Pertentangan yang menjadi landasan warga Roban menolak pembangunan PLTU dikarenakan kawasan Pantai Ujungnegoro-Roban masuk dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Hal ini sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012.

Adapun dalam KKLD terdapat lima poin penting. Pertama, menjamin kelestarian ekosistem laut untuk menopang kehidupan masyarakat yang tergantung pada sumber daya yang ada. Kedua, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut. Ketiga, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Keempat, pengelolaan sumber daya laut dalam skala lokal secara efektif. Kelima, pengaturan aktivitas masyarakat dalam kawasan pengelolaan.

Senada dengan penuturan Aliman, nelayan Roban yang juga aktif berjuang melakukan penolakan, “Dinas Provinsi sudah beri keputusan untuk melestarikan laut di Ujungnegoro. Itu kawasan konservasi, banyak terumbu karang.”

Seperti yang ditulis Dinar Bayu, aktivis Greenpeace Indonesia, dalam artikelnya berjudul “Tolak PLTU Batubara, Energi Kotor Harus Dihentikan”, alasan pemerintah membangun PLTU adalah untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat. Sementara berdasarkan data yang dikeluarkan PLN tentang rasio elektrifikasi di Indonesia, di Jawa sudah 90% wilayahnya teraliri listrik.

***

Abdul Hakim, nelayan yang kesehariannya mengajar mengaji di Masjid Muhajirin, mengutarakan, “Perusahaan bilang pembangunan itu untuk rakyat, tapi semua itu tidak benar.” Abdul menilai tidak ada pertimbangan terhadap nasib rakyat kecil.

Kendati dalih yang digunakan perusahaan PLTU dibangun untuk kebutuhan listrik masyarakat. “Itu tidak benar,” sergah Abdul. “Listrik dibangun untuk kebutuhan industri. Ini urusan perusahaan yang memenangkan tender pembangunan PLTU Batang,” tegasnya.

Profesi nelayan telah memberi penghidupan masyarakat Roban. Abdul, yang juga adik kandung dari Aliman dan Rokiban, mengatakan, dari hasil menangkap ikan di laut, nelayan bisa membangun rumah dan membeli motor. “Jadi, kalaupun PLTU punya rencana akan menawarkan lapangan kerja ke masyarakat Roban, saya yakin itu bohong,” tegasnya.

Ia juga meyakini, bahwa nanti, rakyat kecil hanya akan jadi kuli panggul. “Perusahaan pasti butuh tenaga minimal ijazah SMA, bahkan S1,” ujar nelayan yang pernah menjabat sebagai Ketua Paguyuban Nelayan tahun 2001-2011.

Dari penuturan Abdul pula, diketahui penghasilan nelayan mencapai Rp400 ribu sampai Rp500 ribu dalam jumlah bersih per hari. Dipotong biaya operasional sebesar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu untuk solar dan lain-lain. Sehingga total bisa sampai Rp700 ribu sampai Rp750 ribu dalam hitungan kotor. Sejauh ini, sekitar 250 perahu telah menjalankan roda perekonomian warga.

Atas dasar kesejahteraan itulah masyarakat Roban terus menolak pembangunan. “Saya tidak terima terhadap PLTU. Kalaupun nyawa yang jadi taruhan, kami warga Roban siap. Kalah atau menang bukan urusan kami, itu adalah hak Tuhan,” kata Abdul yakin.

***

Handoko memiliki pandangan lain terkait permasalahan yang melanda rakyat Batang. “Wajah industri di Indonesia memang musuh rakyat,” ujarnya. “Kalau ada peluang ya harus cari celah dong. Piye celah e? Itu tugas NGO, tugas kaum terpelajar, tugas kaum intelek. Cari siasat. Kalau enggak mengerti perjuangan, ya demo terus,” jelas pengacara yang juga dikenal akrab oleh warga Roban. Terhitung sampai lima puluhan kali warga melakukan aksi.

Pendampingan terkait kasus pembangunan PLTU selama ini dilakukan oleh LBH Semarang, KIARA, dan Greenpeace Indonesia, dengan fokus yang berbeda satu sama lain. Didukung pula oleh seniman dan musisi-musisi yang turut aktif menemani aksi mereka, seperti Marjinal, Taring Padi, dan Akar Rumput.

Perihal situasi panas yang terjadi di tengah warga nelayan, Handoko sudah merencanakan strategi: membuat tim terdiri dari nelayan, pemerintah, dan BPI. Tujuannya untuk mengadakan dialog di antara ketiga pihak tersebut. “Saya ingin mengawal, kalau terbukti BPI salah, bisa dituntut ke pengadilan. Tetapi kalau warga enggak mau, ya sudah,” tuturnya menyayangkan. Karena sampai detik ini pun tawaran tersebut tak digubris.

Sementara kekhawatiran warga makin memuncak seiring berdirinya PLTU. Di mana batu bara sebagai bahan dasar akan membuang jutaan air panas langsung ke dalam laut yang berdampak pada ekosistem sekitar. Seperti dituliskan Dinar, hasil pembakaran melalui cerobong terdapat kandungan racun yang tinggi. Ikan, udang, cumi-cumi, gurita, dan kerang akan mati karena perubahan komposisi air laut akibat buangan dari PLTU. Kalaupun hidup, kondisi biota laut itu buruk, sehingga tak layak dikonsumsi.

***

Pantai Ujungnegoro berada wilayah Roban, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Selain dikenal kampung nelayan, Roban juga memiliki sebutan “Roban Siluman” berdasarkan cerita leluhur. “Dulu di Roban pohon masih besar-besar, kata Bapak saya, di sini banyak bangsa siluman. Makanya kalau mau tidur tidak berani cuci kaki, nanti bisa meninggal,” ujar Bejo Glopot. Bejo adalah kakak ipar Zaini. Masyarakat mengenalnya sebagai penduduk yang mengerti sejarah Roban.

“Waktu itu, kalau orang Roban menanak nasi, terus ditinggal pergi, pas pulang dibuka isinya darah semua,” kenang Bejo akan cerita almarhum bapaknya.

Sebutan “Roban Siluman” merupakan kebanggaan penduduk nelayan. Juga menjadi semangat identitas mereka melakukan perlawanan terhadap PLTU. Kendati pun semangat mereka berulang kali dikecewakan. “Kami sudah berupaya minta tanggapan masalah laut ini, tetapi enggak pernah ada yang merespons. Saya cemas, bagaimana dengan nasib anak dan cucu saya nanti?” kata Bejo mengenang aksi penolakan yang telah berulang kali dilakukan warga.

Profesi nelayan telah menjamin kesejahteraan warga Roban. Penghasilan dari laut selama ini mampu melangsungkan proses penghidupan mereka. Sementara, berdirinya PLTU mencipta suasana bekerja diliputi kekhawatiran. Perlahan-lahan keleluasaan melaut bisa tersingkir. Warga pesisir, terutama para nelayan, akan menanggung dampak pembangunan yang membahayakan.

Warga mengakui dampak PLTU akan merugikan mereka. Para nelayan yang hijrah melaut dari daerah asalnya, yang juga disebabkan PLTU, seperti Cilacap, Jepara, dan Indramayu, memilih Batang sebagai tempat persinggahan dengan hasil tangkapan yang terkenal subur. Sejalan dengan yang disampaikan Sahadi, “Terus sampe mrene, kan usaha supoyo lancar. Lah kok ono kahanan PLTU dibangun. Nah terus mlayu ngendi neh? Kan urip wis nyoro, wis sesek reno-reno, nyambut gawe serba ora tenang (Lalu sampai di sini, usaha agar lancar. Ternyata ada pembangunan PLTU. Terus lari ke mana lagi? Hidup sudah berusaha, sudah sesak macam-macam, Red.)”

***

Pada Agustus 2015, Greenpeace Indonesia mengeluarkan data mengenai Ancaman Maut PLTU Batu bara. Di dalamnya dipaparkan bahaya yang dikeluarkan PLTU berupa polusi yang dapat meracuni udara. Di mana dampaknya menyebabkan gangguan kesehatan, serta kerugian pada lahan pertanian dan perikanan.

Itulah yang menjadi keresahan masyarakat, pembangunan PLTU akan merenggut mata pencaharian warga. Wilayah yang menjadi tempat pembangunan tepat berada di kawasan konservasi. Sementara, wilayah itu merupakan tempat berkembangnya habitat laut yang jadi sumber kesejahteraan ekonomi nelayan.

PLTU ngadhek iki nelayan do nangis, sopo sing nulungi? Sambat yo arep nyang sopo? Ora ono sing nulungi, demo nyatane ora ditemoni (PLTU berdiri ini nelayan menangis, siapa yang mau membantu? Mengeluh mau sama siapa? Tidak ada yang membantu, aksi nyatanya tidak ditemui),” kata Sahadi bernada geram. Berangsur-angsur mereka mempertanyakan upaya yang dilakoni selama ini. Sebagai rakyat kecil yang terkena imbas, tak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali menolak dan menolak.

Zaini menyampaikan posisi dilematis perjuangan warga. Ia merasa walaupun di Roban sering mengadakan kegiatan seperti musyawarah, dan sesekali menghadiri undangan terkait kesejahteraan nelayan dari LSM, semua itu ternyata belum menjawab kebingungan yang dialaminya sekarang. “Saya sebagai warga yang kontra, puyeng. Melihat situasi PLTU sudah berdiri, apalagi. Nelayan pendatang yang mencari ikan ke sini juga mengeluh,” katanya saat kembali saya jumpai setelah lebaran, 18 Juli 2016.

Cerita Zaini mengenai saran Handoko yang pernah disampaikan kepadanya semakin membuatnya bingung. “Istilahnya, saya itu disuruh pasang kuda-kuda (strategi, Red.). ‘Enggak semua perlawanan membawa senapan kan?’ Pak Handoko nyuruhnya gitu. Kalau saja dia yang turun, PLTU enggak bakal berdiri,” ujarnya berharap, mengingat segala usaha yang telah dilewati belum membuahkan hasil. Sementara, belakangan PLTU di wilayah Pantai Ujungnegoro kokoh berdiri.

Walau begitu, jargon “Tolak PLTU Harga Mati” yang senantiasa mereka gemakan sudah komitmen dari awal. Sampai titik darah penghabisan, keyakinan mereka sama: menolak. Seperti aksi yang dilakukan berulang kali untuk mendesak agar PLTU tidak dibangun di Batang. Itu menjadi cara riil warga dalam menuturkan kekecewaan pada korporasi maupun pemerintah.

Sembari mengingat musyawarah yang sering dilakukan oleh warga, dengan nada sedikit menyayangkan, Zaini mengaku bahwa memang dalam perjuangan ada kekalahan. Namun, mereka kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Karena warga tetap optimis dan tidak patah semangat. “Sampai sekarang, mau PLTU berdiri atau tidak, kami tidak kendur. Kami tidak pasrah,” ujarnya dengan nada geram dan bersemangat.

Kini sudah lima tahun berselang. Upaya tak henti dikerahkan warga menolak pembangunan PLTU yang merugikan laut mereka. Mewakili kampung nelayan dan wilayah “Roban Siluman”—nama-nama yang mengabdikan diri dalam profesi melaut—telah menjadi penyambung lidah rakyat senasib sepenanggungan. Mereka adalah Zaini, Abdul Hakim, Aliman, Sahadi, Bejo Glopot, dan Rokiban yang teguh mendidik penguasa dengan melakukan perlawanan.[]

Winna Wijaya

Tulisan ini kali pertama tayang di majalah EKSPRESI Diskriminasi Rasial Pertanahan Yogya.

Laporan 1: Laut Panas Nelayan Roban

Laporan 2Orang-Orang yang Diperburuh

Check Also

Penyelamat Arsip Musik Indonesia

David Tarigan adalah pendiri Aksara Records, juga salah satu inisiator pengarsipan digital rilisan fisik piringan …