Home » Margin » Orang-Orang yang Diperburuh

Orang-Orang yang Diperburuh

Seorang petugas PLTU melintas di luar pagar seng. Foto oleh Triyo/EKSPRESI

Lima tahun berjuang mempertahankan sumber penghidupan. Puncaknya, tanah resmi dirampas dengan penetapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.

Selasa, (20/09), hari masih dini, baru sekitar pukul lima lebih. Sepagi itu, seorang perempuan paruh baya menyusuri rel dari arah barat, menantang matahari. Dari kejauhan, tampak gubuk bambu didominasi warna merah dan kuning. Perempuan itu sempat berhenti di depan gubuk selama beberapa menit. Dari arah rel, ia melihat lokasi lahan miliknya. Wajahnya cemas. Ia sempatkan diri untuk berdoa.

Ialah Daspi—demikian ia biasa disapa—mengeratkan genggaman pada sabit di tangannya. Ia bergegas turun ke area persawahan. Beberapa meter di depannya, pagar seng sepanjang lima kilometer menghalangi perjalanan. Daspi membuka satu di antara seng-seng itu. Seng yang memang telah sengaja dirusak warga untuk dijadikan jalan satu-satunya menuju lahan. Kala itu, Daspi harus melangkah, membungkuk melewati celah. Setelah berada di dalam, ia menutup kembali seng itu.

Daspi tidak sendiri, setelahnya dua perempuan dari arah yang sama membuka celah. Mereka masuk secara bergantian. Mereka membawa cething kosong dalam gendongan. Mereka datang untuk memanen sisa-sisa padi yang masih bisa dihasilkan oleh sawah mereka masing-masing.

Sekitar satu jam kemudian, Temu beserta istrinya datang. Mereka tidak langsung ke sawah. Keduanya duduk di depan gubuk itu. Lama mereka terdiam. Hingga akhirnya sang istri yang memulai percakapan terlebih dahulu. “Ayo pak,” ajak perempuan itu.

Kowe wae. Satpam mesti ora tega karo wong wadon. (Kamu saja. Satpam pasti tidak tega dengan perempuan),” jawab Temu.

Sang istri tidak menjawab. Wajahnya nyata menampakkan ketakutan. Beberapa detik itu ia gunakan untuk terus memandang antara lahan dan suaminya. Bagi mereka, tak ada hari yang dilewati tanpa kekhawatiran ketika menuju ke sawah.

***

Siangnya, Cahyadi menyusul datang, tapi ia tidak turun ke lahan. Ia masuk dan duduk di gubuk itu. Tidak ada yang ia kerjakan. Capingnya yang bertuliskan “Cahyadi” dengan cat biru, ia lepaskan dari kepalanya. Capingnya meninggalkan jejak keringat di keningnya.

Tak berselang lama, beberapa warga menghampirinya dengan tergesa-gesa. “Pak Cahyadi, tanahe nyong diuruk. Priwe iki? Tolong! (Pak Cahyadi, tanah saya diuruk. Bagaimana ini? Tolong!)” tutur Wagini. Sekejap itu, Cahyadi tidak bisa berbicara apa-apa. Ia ikut panik. Sementara Wagini terus saja meminta bantuan.

Warga mengambil tindakan. Beberapa di antaranya gegas berlari menuju lahan yang sedang dalam pengerukan itu. Wagini yang merasa lahannya sedang terancam, berada paling depan. Ia mengambil langkah berbeda. Di depan pagar itu, ia merangkak masuk. Sementara yang lain menunggu di luar.

Mas, tanah orong didol ka diduruk, Mas! (Mas, tanah belum dijual, kok diuruk, Mas!)” teriak Wagini. Seketika itu, keberaniannya berhasil menghentikan mesin ekskavator yang sedang melakukan pengerukan. “Pagar iki kuwi pelanggaran,” ucap Cahyadi seraya menggedor-gedorkan tangannya ke pagar hingga mengeluarkan bunyi yang cukup keras. “Perampasan lahan warga!”

Sejak keluarnya surat pemberitahuan dari PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) tertanggal 21 Maret 2016, warga dilarang masuk ke persawahan. Pemagaran ini dilakukan tanpa persetujuan warga. Jika ada warga yang ketahuan masuk, akan dikejar dan diintimidasi oleh penjaganya.

Padahal, kata Cahyadi, masih ada sekitar 20-an hektar tanah warga ada di dalam pemagaran. Tanah tersebut ditandai dengan plang-plang, walaupun ada juga yang tidak. Ia adalah tanah-tanah yang tidak mau dijual kepada BPI oleh pemiliknya. Termasuk Cahyadi, tanah ini adalah satu-satunya sumber penghasilan baginya. Cahyadi mempertanyakan pemerintah yang katanya akan menyejahterakan warga, “Tidak mungkin akan sejahtera, tidak mungkin!”

Di sisi lain, menilik sejarahnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dimulai pada 2011. Pemerintah menunjuk PT BPI untuk melakukan pembangunan PLTU berkapasitas 2×1000 Megawatt di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pembangunan ini didanai oleh Japan Bank International Cooperation (JBIC) dan dicanangkan akan menjadi proyek terbesar se-Asia Tenggara. Tidak tanggung-tanggung, dana tersebut sebesar Rp56 triliun. Adapun pengadaan lahan yang diperlukan proyek ini 226 hektar. Yaitu lahan persawahan produktif milik warga.

Hal ini memunculkan penolakan warga terhadap pembangunan. Lima Desa yang secara terang-terangan menolak adalah Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban (UKPWR). Warga desa-desa inilah pemilik lahan itu.

Awal mula pihak BPI memperkenalkan proyek PLTU, sosialisasi pertama rencana pembangunan langsung mendapat penolakan dari warga. Penolakan ditandai dengan aksi-aksi dan warga tidak bersedia menjual tanahnya. Warga juga telah melihat secara langsung dan berkaca pada penderitaan masyarakat Cilacap, Jepara, dan Cirebon. Debu bertebaran ke mana-mana dan mengganggu lahan pertanian di sekitar PLTU yang ada di tiga lokasi itu. Demikian yang ditakutkan warga jika pembangunan PLTU di Batang tetap terlaksana nantinya.

Tidak tanggung-tanggung, penolakan yang sudah berjalan 5 tahun ini sempat membuat proyek tertunda selama tiga kali, yaitu pada 2011, 2013, dan 2014. “Sampai kapanpun tanah tidak akan saya jual. Warisan untuk anak cucu saya,” ungkap Cahyadi.

Akan tetapi, masalah lahan yang terus berlarut-larut ini akhirnya kebobolan pada 2015. Proses pembebasan lahan seluas 12,5 hektar—menurut Cahyadi sebenarnya masih 20-an hektar—dilakukan dengan cara penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 oleh pemerintah. Undang-undang ini berisikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

***

Rumah Daspi berdinding bambu. Atapnya terbuat dari daun lontar. Pelataran rumahnya luas, beberapa pohon nangka tumbuh di sana. Gundukan bebatuan berada di salah satu sisi pohon tepat di depan rumah Daspi. Di rumah itu Daspi hanya tinggal berdua dengan anak laki-lakinya. Ayah dan ibunya belum lama itu telah meninggal.

Di pelataran itu, Daspi teringat kembali peristiwa ketika ia harus melawan rasa takut saat menuju lahannya. Sore itu Daspi ditemani Dauni—kakaknya—duduk di bebatuan depan rumahnya. Itu adalah panen terakhir. Sawahnya sudah tidak bisa lagi dikelola dan ditanami. Pagar yang ia masuki dulu, sudah diperbaiki pihak proyek PLTU dan tidak bisa dibuka lagi, katanya. Panen terakhir itu hanya menjadikan beras 30 kg. Karena dipagar seng, padi tidak bisa dirawat. Akhirnya, padi rusak dimakan tikus.

Adapun tanah yang dirampas itu seluas 250 m². Ia adalah tanah warisan dari orang tuanya. Surat tanah masih bernama ayahnya. Dan, di sanalah Daspi menggantungkan sumber penghidupan. Tanaman padinya, sebelum di pagar, biasa menghasilkan 6 kuintal dan ia gunakan untuk konsumsi sehari-hari. Ia tidak menjualnya. Sekali panen itu bisa memenuhi kebutuhan nasi 2 tahun. Namun, kalau berniat menjual ke juragan, ia bisa mendapatkan Rp5 juta.

Di hari yang semakin gelap itu, Daspi bercerita tentang ayahnya. Suatu hari, ayah Daspi mengeluh, dalam sehari rumahnya bisa didatangi lima sampai tujuh orang secara bergantian. Mereka mencoba menemui ayah Daspi dan memaksanya untuk menjual lahan.

Koe da mrene ngapa? Nyong ora pan adol sawah. Men ditanduri anake, men pada panen. Nyong egen doyan mangan, men dipaculi! (Kamu ke sini mau apa? Aku tidak akan jual tanah. Biar tanah ditanami anakku, biar bisa panen. Aku masih mau makan, biar dicangkuli!),” teriaknya pada orang-orang itu.

Akan tetapi, mereka yang ingin ayah Daspi menjual lahannya, tidak serta-merta langsung menyerah. Esoknya mereka bisa datang lagi, atau bahkan berganti orang ke rumah Daspi, tujuannya sama. Namun, pendirian ayah Daspi tetap: menolak memberikan lahan. “Barang tinggalane wong tua, ora pan tak dol! (Tanah peninggalan orangtua, tidak akan saya jual!)” Melihat kegigihan ayahnya dalam mempertahankan lahan itulah Daspi ikut berjuang. Kini, setelah ayahnya meninggal, orang-orang suruhan proyek sudah tidak pernah lagi datang ke rumahnya.

Kabarnya, setelah ditetapkannya UU No 2 Tahun 2012, maka lahan secara hukum resmi milik BPI. Warga yang belum menjual lahannya mendapat uang pengganti yang dititipkan ke pengadilan. “Dulu pernah disuruh mendet teng pengadilan, tapi kulo mboten mau,” jawab Daspi. Ketika ditanya lagi mengenai jumlah uang pengganti. Ia cenderung mengatakan tidak tahu.

Kini, karena lahannya sudah dirampas oleh pembangunan PLTU, Daspi tidak lagi punya pekerjaan. Ia yang biasanya setiap pagi sudah di sawah, kini waktunya hanya untuk berada di rumah. Dan, bukan hanya ia yang kehilangan pekerjaan, banyak warga juga menjadi pengangguran oleh disebabkan proyek ini.

***

Dalam sebuah pertemuan di rumah Abdul Hakim di Desa Roban, Khumaidi memaparkan tentang keadaan lahan. Katanya, sekarang ini pihak PLTU semakin mempersulit keadaan. Setelah pemagaran yang dilakukan, sampai-sampai surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanah yang berada di lingkar proyek, tidak diterima warga tahun ini. Yang ditakutkan, jika surat pajak tidak juga dikeluarkan, tanah sudah bukan lagi milik mereka, ungkapnya.

“Bagaimana ini?” tanyanya dalam forum itu, mungkin lebih kepada diri sendiri.

Padahal, Papar Khumaidi, tanah punya arti yang sangat besar untuknya. Ia sedari kecil hingga kini berumur 73 tahun bertani. Hasil pertaniannya untuk menghidupi 11 anak. Semua anaknya ia sekolahkan, hingga kini mereka sudah ada yang bekerja sebagai pegawai kantoran, pegawai negeri, kantor KUA, tukang batu, dan tiga di antaranya supir angkutan umum. Walaupun semua anaknya telah menikah, tutur Khumaidi, ia tetap memberikan hasil panen berupa beras untuk keseharian anak-anaknya.

Sekarang, melihat anak-anaknya sudah dewasa dan bisa menghidupi kebutuhannya sendiri, Khumaidi berniat hasil panennya akan ia tabung dan untuk naik haji. Dalam setahun Khumaidi bisa panen tiga kali dan setiap panen bisa mencapai 5 ton. Jika ia ingin naik haji, katanya lagi, ia hanya perlu menabung dalam dua tahun dari hasil tanahnya. “Saya berpikir saya sudah tua, saya mau naik haji. Jebule trep dari tahun 2011 sampai sekarang,” sesalnya. Harapannya pupus ketika melihat sawahnya sudah tidak bisa dikelola. “Kerugian aku uwis seberapa ya uwis hanyut,” tambahnya.

Harapan untuk naik haji sebenarnya sudah pernah ada. Ketika pihak BPI datang untuk membeli tanahnya dengan harga yang tinggi, ia justru dengan tegas menolaknya. “Sudah berulang kali orang BPI itu bilang, kalau bapak ikut, saya kasih bonus 300 juta. Mau bayar sekarang boleh,” cerita Khumaidi. Namun, ia menolaknya secara tegas. Anaknya yang kelima, M. Imron, ketika akan membangun musala juga sempat ditawari uang sejumlah 1 Miliar. Namun, anaknya juga tidak mau mengambil uang itu. “Nek aku melu, mengko masyarakat terpecah belah. Seng jenenge disuap ya mending ora. (Kalau aku bersedia, nanti masyarakat akan terpecah belah. Yang namanya suap, mending tidak).”

Kekecewaan juga diterima oleh Cayani. Ia adalah satu-satunya pengepul bunga melati. Sawah Cayani sekitar 1 ha lebih. Tanaman melatinya bisa menghasilkan dua kuintal sekali panen per hari. Biasanya Cayani panen setiap pagi, dan sore akan ia kirimkan ke salah satu perusahaan di Pekalongan. Namun, hal itu sudah tidak pernah dilakukannya lagi. “Sejak bulan tiga (Maret) saya sudah tidak pernah lagi ke sawah,” ucap Cayani. Tanaman melatinya sudah tidak disentuhnya lagi untuk dirawat. Cayani juga tidak memanen. Bahkan Ia sudah tidak tahu lagi bagaimana keadaan tanamannya sekarang.

Padahal Cayani telah memiliki tanaman melati itu sejak 1995. Para pekerjanya berjumlah puluhan orang. Sayangnya, karena proyek PLTU ini mereka harus diberhentikan. “Kita biasanya punya tenaga kerja. Sekarang saya malah jadi tenaga kerja,” ungkapnya. Karena Cayani sudah tidak bisa lagi mengelola sawahnya, ia kini beralih profesi menjadi buruh tani. “Memang keahlian mencangkul ya saya kerja mencangkul. Tidak punya pengalaman lain,” tambahnya.

Robiatun, istri Cayani, yang saat itu duduk di sampingnya, mengingat satu janjinya yang ia tujukan kepada anaknya. Ia berjanji akan membelikan anak pertamanya sebuah sepeda motor jika anaknya sudah lulus dari kelas tiga. Kini ketika anaknya menagih janji itu, tak ada yang bisa ia lakukan, kecuali memberikan senyuman pahit.

Opo bisa tuku Scoopy, Bu? (Apa bisa beli Scoopy, Bu?)” sahut anaknya melihat ibunya itu.

“Memang di mana-mana keadilan itu susah diperjuangkan. Apalagi yang memperjuangkan itu rakyat biasa, yang tidak punya uang. Di Indonesia seperti itu yang bicara uang,” ucap Robiatun.[]

Khusnul Khitan

Tulisan ini kali pertama tayang di majalah EKSPRESI Diskriminasi Rasial Pertanahan Yogya.

Laporan 1: Laut Panas Nelayan Roban

Laporan 2: Orang-Orang yang Diperburuh

Check Also

Dilema Kuliah Sabtu PTSP

Terdampak proyek Islamic Development Bank (IDB), Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan (PTSP) kuliah Senin sampai …

  • Yonky Munandhar

    Puja dewi telusur