Home » Opini » Memelihara Ketakutan

Memelihara Ketakutan

Ilustrasi oleh Andhika/EKSPRESI.

Oleh Geger Riyanto

(Peneliti sosiologi, bergiat di Koperasi Riset Purusha)

Saya paham betapa mengerikannya penguasaan tanah satu negeri oleh segelintir orang. Saya paham, tak ada pikiran waras yang dengan sendirinya dapat membenarkan angka dari Badan Pertanahan Nasional. Angka yang menunjukkan, 56 persen properti, tanah, dan perkebunan di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk.

Namun begitu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang risau warganya kehilangan hak mereka atas lahan, seyogianya pun paham, apa yang sejatinya mengancam para warga bukanlah komunitas etnis tertentu. Apa yang riskan memelaratkan bukan hanya warga Yogyakarta melainkan juga 99,8 persen penduduk Indonesia, adalah keringkihan sistem yang membuka keleluasaan bagi modal-modal besar menyerobot sumber penghidupan hidup warga setempat ini.

Tanah, dengan harganya yang kian menjulang, kian rentan menjadi obyek spekulasi. Belum lagi, dengan harga-harga komoditas perkebunan yang menggila beberapa puluh tahun terakhir, industri-industri besar merambahkan tangannya untuk memperoleh tanah hingga ke pelosok-pelosok yang tak terjangkau sebelumnya. Namun, pengaturan terhadap pemilikan lahan sekalipun, hal pertama yang akan terpikir untuk menjamin hak setiap warga negara atas tanah, kebanyakan daerah di Indonesia belum mempunyainya.

Kendati demikian pula, bagi pemerintah daerah yang benar-benar hirau dengan kemaslahatan warganya, ini artinya di depan mata mereka tersedia sebentang ruang yang sangat luas untuk berkreasi. Mereka dapat memulai dengan, misalnya, berpikir dua kali perihal investasi yang dalam praktiknya belum tentu menjamin kemaslahatan warganya. Mereka dapat mulai dengan merenungkan bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi tak secara magis mengisyaratkan daerahnya menjadi lebih baik melainkan juga punya serenteng efek samping yang perlu diperhitungkan matang-matang.

Intinya, ada pusparagam cara tersedia untuk menghadang agar ketimpangan kepemilikan lahan yang mencekik tidak berlarut-larut. Dan, intinya lagi, pemerintah semestinya membela warganya dari kemelaratan.

Apa yang terjadi, pada kenyataannya, menunjukkan, pemerintah belum bisa melangkah sejauh itu. Entah karena logika kekuasaan berbeda dengan logika keberpihakan riil kepada warganya; entah karena pertimbangan-pertimbangan lain yang saat ini tak kasat mata bagi kita. Mereka tahu, mereka setidaknya harus tampak membela warganya dari kemelaratan. Namun, hal tersebut dilakukannya dengan membela warganya dari warganya yang lain yang mereka imajinasikan secara berlebihan memiliki rencana jahat memelaratkan kelompok-kelompok yang lebih lemah.

Permasalahannya, tak ada yang bisa dibenarkan dari kenyataan tujuh puluh satu tahun selepas Indonesia merdeka dan menandaskan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai dasar negaranya. Satu komunitas yang lahir, bekerja, dan tak pernah mempunyai rumah selain di Indonesia tak bisa mempunyai tanah sebagaimana warga Indonesia lainnya. Dan, perkara kepemilikan tanah bahkan baru satu persoalan. Dalam aturan tersebut, mereka harus menanggung panggilan nonpribumi dan, kita seyogianya ingat, betapa menyakitkannya predikat ini.

Predikat ini, dalam sejarahnya, selalu mencuat untuk menegaskan bahwa mereka tak sama dan tak layak untuk disamakan dengan orang Indonesia lainnya. Bahwa mereka, seakan warga asing yang menumpang, harus memiliki surat-surat untuk tinggal di Indonesia. Bahwa mereka dapat sewaktu-waktu menjadi kambing hitam dari kemalangan warga lain yang tidak ada hubungannya—hal yang, memang, puncaknya terjadi pada momen-momen tertentu seperti 1998 tetapi mereka rasakan sewaktu-waktu.

Cobalah peroleh kesaksian apa yang terjadi pada komunitas ini pada 1998. Ia adalah satu predikat yang dipekikkan kepada mereka seiring rumah dan toko mereka dibakar serta anggota keluarganya diancam, diperkosa, atau dibunuh.

Apa yang diharapkan satu pemerintahan, lantas, dengan mempertahankan predikat ini pada satu komunitas warganya dan secara samar-samar mengambinghitamkan mereka sebagai ancaman terhadap kemaslahatan warganya? Berharap tampak membela warganya? Satu hal yang harus kita pahami dari pretensi heroik semacam ini adalah, betapapun ia berfaedah bagi pencitraan pihak yang melansirnya, kita tak banyak menemukan tindakan lain yang lebih nista dibanding merogoh keuntungan dari mengorek-ngorek trauma pihak lain semacam ini.

Menyedihkannya, kita bisa memahami mengapa segelintir pihak tak mau beranjak dari pengambinghitaman-pengambinghitaman komunitas Tionghoa ini. Ia merupakan retorika yang terjamin ampuh untuk menyedot perhatian massa dan memobilisasi mereka. Ia merupakan manuver yang paling gampang ditempuh untuk mengalihkan warga kebanyakan dari kemalangan serta kenestapaan nyata yang terlalu ruwet untuk dijelaskan. Di masa silam, hal itulah yang terjadi. Di masa kini, itulah yang juga terjadi.

Saya percaya, kita memiliki pemerintah yang lebih cerdas untuk berpikir melampaui pelabelan-pelabelan serba menyederhanakan dan tak bertanggung jawab. Namun, kita tak selalu bisa percaya mereka mempunyai niat untuk menempuh langkah-langkah konkret yang merepotkan dan panjang untuk menjamin kepemilikan atau akses lahan setiap warganya dan belum tentu berfaedah untuk citra sesaat.

Padahal, tempat yang pantas bagi kebijakan yang demikian diskriminatif hanyalah dalam lembaran sejarah. Ia bergeming abadi bersama dengan kebijakan-kebijakan semacam dari pemerintah kolonial di masa silam.

Tulisan ini kali pertama tayang di majalah EKSPRESI Diskriminasi Rasial Pertanahan Yogya.

Check Also

Komune Sebagai Budaya-Tanding: Memungkinkan Ketidakmungkinan

Oleh Laksmi A. Savitri (Dosen antropologi UGM) La comuna o nada (the commune or nothing) …