Home » Berita » Aliansi Mahasiswa Proklamasi Yogyakarta Menuntut Pencabutan Surat Drop Out

Aliansi Mahasiswa Proklamasi Yogyakarta Menuntut Pencabutan Surat Drop Out

Massa Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) Yogyakarta di gedung DPRD DIY. | Sunardi/EKSPRESI

Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) Yogyakarta melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (10/8) di gedung DPRD DIY untuk menuntut pencabutan surat drop out yang diberlakukan kepada 22 mahasiswa Universitas Proklamasi (UP) 45.

Wardi, salah satu mahasiswa yang terkena drop out sekaligus anggota aksi mengatakan, “kami meminta Gubernur DIY dan DPRD DIY untuk bersikap tegas terhadap dunia pendidikan di DIY.” Wardi juga mendesak agar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ikut andil dalam menyikapi persoalan dalam dunia pendidikan di Yogyakarta khususnya dalam kasus yang menimpa 21 mahasiswa lainnya.

Desakan lain juga ditujukan kepada Kopertis Wilayah V agar bertindak tegas meminta Rektor UP45 Yogyakarta mencabut pemberhentian terhadap 22 mahasiswa yang dianggap tidak selaras dengan amanat konstitusi. Selain itu, dalam tuntutannya yang lain, AMP meminta kampus untuk menghentikan tindakan pembungkaman terhadap aspirasi mahasiswa. Namun, Dalam aksi tersebut, masa aksi AMP tidak berhasil menemui langsung pimpinan DPRD.

“DPRD sedang ada kunjungan kerja, yang penting surat kita diterima, kemudian kita segera bisa melakukan pertemuan difasilitasi DPRD, perwakilan mahasiswa dan rektor atau pimpinan UP45,” kata Nur Fatah selaku koordinator lapangan aksi.

Sementara itu, massa aksi AMP hanya bisa bertemu dengan Budi Nugroho, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (kabag humas) DPRD. “Senin, insyaallah, begitu pimpinan rawuh saya akan menghadap ke beliau,” kata Budi. Ia juga berharap jika pimpinan DPRD sudah hadir ada perwakilan mahasiswa yang mengurus surat yang diberikan, sehingga bisa ia pertemukan antara pimpinan DPRD, mahasiswa, dan pihak rektor UP45.

Dalam rilis kronologi, pemberhentian terhadap 22 mahasiswa dilakukan oleh rektor dengan mengeluarkan surat edaran penegasan status pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap 22 mahasiswa UP45 tertanggal 21 Juli 2017. Rilis yang disebarkan AMP juga dituliskan bahwa rektor telah melanggar hasil mediasi di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY pada 2 Juni 2017.

Sebelumnya, pemberhentian terhadap 22 mahasiswa UP45 ini adalah buntut dari aksi yang dilakukan mahasiswa UP45 pada 11 April 2017 yang menolak pelantikan Bambang Irjanto sebagai Rektor UP 45 karena ada dugaan maladministrasi.

Dalam kasus ini, Wardi juga mengungkapkan jika statusnya di laman forlap.ristekdikti.go.id masih aktif sebagai mahasiswa. Menurutnya keputusan surat drop out tersebut muncul dari usulan kuasa hukum rektor. “Masalah drop out bagi saya bukan kebijakan yang sembarangan. Harus ada masalah akademik yang dimiliki mahasiswa harus ada masalah kriminal yg dimiliki 22 mahasiswa untuk di drop out.” Kata Wardi.

Dari masalah ini juga Wardi menambahkan, barangkali Rektor UP45 tidak berani melaporkan ke Kemenristekdikti. Jadi statusnya sampai saat ini masih aktif di Kemenristekdikti.

Sunardi

Reporter: Ahmad Wijay

Check Also

Tunjang Kuliah Kewirausahaan, FIP Adakan Lokakarya

Senin (20/11), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) mengadakan lokakarya simulasi kewirausahaan “ECONOSPHERE 2” yang bertempat di Auditorium UNY. Acara …