Home » Opini » Catatan untuk Gagasan Berdaya Saing Global

Catatan untuk Gagasan Berdaya Saing Global

qrius.com

Oleh Hysa Ardiyanto

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Keolahragaan UNY 2017)

Istilah daya saing, dan persaingan tentunya, mengingatkan saya pada tokoh ekonomi klasik, Adam Smith. Menurut Fx Adji Samekto dalam Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan (2005), gagasan Smith dalam buku The Wealth of Nations adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pasar bebas. Di dalam pasar bebas itu diasumsikan terjadi persaingan yang sempurna. Adanya persaingan menuntut individu untuk mengembangkan daya saing agar sumber daya yang dimilikinya dapat menghasilkan laba maksimal. Anjuran semacam inilah yang mendasari ajaran kapitalisme.

Apakah gagasan agar akademisi berdaya saing memiliki latar belakang yang selaras dengan ajaran kapitalisme? Gagasan ini bisa jadi muncul terkait dengan kesiapan para akademisi yang lulus dari universitas untuk memasuki pasar tenaga kerja. Mungkin juga gagasan ini lahir karena jargon daya saing global yang sedemikian masif digelorakan. Gagasan untuk berdaya saing global seolah-olah diterima begitu saja sebagai istilah yang bebas dari muatan politis.

Gagasan ini sebenarnya sudah lama ditentang. Mari kita kembali ke tanggal 1 Januari 1994. Hari itu adalah hari pertama pemberlakuan North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang mengikat Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko dalam satu perjanjian dagang. Di hari bersejarah itu muncul penentangan terhadap NAFTA yang dideklarasikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Sejak saat itu agenda perdagangan (persaingan) bebas terus diwaspadai sebagai agenda kapitalis global.

Dalam buku Zapatistas: Rebellion from the Grassroots to the Global (2010), Alex Khasnabish melihat penolakan terhadap perdagangan bebas yang dideklarasikan oleh gerakan Zapatista tidak hanya mengubah peta politik di Meksiko, tetapi juga politik dunia hingga saat ini. Bagaimana agenda kapitalis global yang dianggap baik bagi kemajuan ternyata mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Jargon daya saing selalu disusupkan dalam agenda kapitalis global demi kepentingan ekonomi yang eksploitatif. Negara tidak boleh mencampuri urusan pasar, begitu pesannya. Jargon persaingan bebas ini tidak lebih dari muslihat agar negara absen sehingga ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.

Sudah daya saing, global lagi. Ini semakin menunjukkan betapa kuatnya pemikiran kapitalistik merasuk dalam kehidupan ekonomi politik saat ini. Globalisasi adalah perwujudan dari hasrat ekspansif kapitalisme. Menurut Mansour Fakih, kepentingan kapitalisme untuk menumpuk modal melalui penanaman modal mendorong ekspansi ke wilayah yang lebih luas guna penguasaan pasar, penguasaan bahan baku dan tenaga kerja murah (Samekto, 2005). Inilah pendorong terjadinya globalisasi.

Pada masa awal perkembangan kapitalisme, dorongan ekspansi muncul dalam bentuk kolonialisasi. Seiring dengan pergerakan kemerdekaan negara-negara Dunia Ketiga, penjajahan fisik tidak mungkin lagi dilakukan. Kini negara-negara maju beralih pada sistem penjajahan baru yang tujuannya sama. Strategi itu berwujud pembentukan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Model globalisasi yang dianjurkan oleh lembaga-lembaga itu adalah globalisasi yang menganut prinsip liberalisasi dan perdagangan bebas yang di dalamnya ditanamkan nilai persaingan bebas (Samekto, 2005).

Berdaya Saing dalam Dunia Pendidikan

Narasi persaingan global ini ternyata merasuk juga ke dalam tubuh pendidikan. Daya saing yang ditanamkan kepada siswa-siswa sekolah tidak lepas dari andil dunia industri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Maraknya sekolah kejuruan di Indonesia seiring dengan nilai penanaman modal yang terus naik. Sekolah kemudian berlomba menyiapkan tenaga kerja (diharapkan) siap pakai bagi industri yang dikuasai pemilik modal.

Kondisi semacam itu tidak hanya dialami negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju seperti Amerika Serikat. Anak sekolah didorong untuk menguasai ilmu yang laku di pasaran. Mengutip artikel di huffingtonpost.com (23/5/2014): “Even President Obama recently urged students to keep in mind that a technical training could be more valuable than a degree in art history.” Pernyataan Presiden Amerika Serikat saat itu bersamaan dengan pengumuman dari Gubernur Texas, Florida dan North Carolina untuk mengurangi subsidi pada jurusan liberal arts seperti bahasa Inggris, antropologi, sejarah, linguistik, filsafat dan ilmu-ilmu humaniora lainnya.

Fareed Zakaria, seorang penulis, presenter dan jurnalis India-Amerika merespons fenomena tersebut dengan menulis sebuah buku berjudul In Defense of a Liberal Education (2015). Menurutnya, berpaling dari liberal arts adalah sebuah langkah keliru. Ilmu-ilmu seperti filsafat, sejarah, dan bahasa mengajarkan manusia bagaimana menulis, mengemukakan pendapat dan belajar. Inilah ekspresi dasar manusia, yaitu hasrat untuk mencari tahu, terlepas dari apapun profesinya. Kemampuan manusia untuk mengekspresikan diri inilah yang sepertinya tidak disukai oleh penentu kebijakan industri.

Menguatnya arus pemikiran yang menempatkan daya saing global sebagai keunggulan patut dicurigai. Dalam pandangan kapitalisme, daya saing diajukan sebagai pengganti negara yang seharusnya melindungi rakyatnya. Setiap orang kemudian dinilai dari daya saing dan usahanya sendiri di pasar yang bebas. Apakah persaingan model begini sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menekankan pada keadilan sosial dan ekonomi kekeluargaan?

Bung Hatta sebagai pencetus dasar ekonomi Indonesia, belajar dari negara-negara Skandinavia. Menurut penuturan sejarawan Taufik Abdullah dalam wawancara yang dimuat di Republika (10/8/2017), Bung Hatta waktu itu masih belajar di Belanda, oleh teman-temannya di Perhimpunan Indonesia ia diongkosi untuk studi tour ke negara-negara Skandinavia. Ciri yang menonjol dari ekonomi negara-negara tersebut adalah social welfare. Itulah sebenarnya yang ingin dijadikan landasan oleh Bung Hatta pada republik yang baru berdiri.

Keberanian menerapkan ideologi ekonominya sendiri membuat salah satu negara Skandinavia, Finlandia, langganan di posisi puncak pada peringkat pendidikan dunia. Finlandia menempati urutan pertama dalam 11 negara dengan sistem pendidikan terbaik versi World Economic Forum tahun 2016 (uk.bussinessinsider.com, 18/11/2016). Meskipun laporan itu berjudul “World Competitiveness Report”, anehnya, sistem pendidikan Finlandia justru tidak berangkat dari gagasan berdaya saing. Enam tahun pertama masa sekolah anak-anak di Finlandia tidak ada sistem ranking dan penilaian sama sekali (nytimes.com, 12/12/2011). Hanya ada satu tes standar wajib dan itu pun baru diberlakukan saat siswa sudah berusia 16 tahun. Selain itu Finlandia pastinya tidak mengenal adanya kelas unggulan atau favorit (smithsonianmag.com, 09/2011). Jadi apakah saing-saingan dan ranking-rankingan dalam pendidikan itu merupakan anjuran yang sahih?

Tanpa melihat ke negara lain pun sebenarnya kita sudah memiliki teladan pada tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan yang digagasnya bernama Taman Siswa. Dalam sebuah taman, tanaman bunga anggrek tidak bersaing dengan mawar atau melati. Rumput juga tidak perlu saing-saingan dengan pohon palem. Masing-masing memiliki nilai intrinsik berbeda yang saling melengkapi. Perbedaan itu justru menambah keindahan taman.

Check Also

Perang Dingin Menjelang Pemilwa UNY

Oleh Rony K. Pratama (Alumnus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) Desember belum terlihat batang hidungnya, …