Home » Opini » Senyum SPK

Senyum SPK

Oleh Nurfathi Robi

(Sie penegak kedisiplinan PKKMB-Sikrab PBSI UNY 2017)

Mahasiswa baru (maba) sedang melingkar di ruangan. Ketika itu, kami, sie penegak kedisiplinan (SPK), meminta salah seorang dari mereka untuk maju. Adalah seorang mahasiswi bertubuh kecil dan matanya menyiratkan kecanggungan. Dirinya terlihat gugup dan bingung. Namun kami sudah bersepakat bahwa dia harus mempertanggungjawabkan tulisannya.

Privat Senyum untuk SPK, itulah judul surat dari maba tersebut. Namun, sudah jadi skenario awal untuk menghakimi—dengan cara SPK—maba tersebut. Setidaknya dia mengatakan, dengan terbata-bata, bahwa dirinya hanya menyuarakan aspirasi teman-temannya; mempertanyakan sikap SPK yang kelewat hemat tersenyum.

Sebelum tulisan maba itu, saya tidak pernah bersungguh-sungguh mempertanyakan: apakah SPK boleh tersenyum? Oleh karena itu, setidaknya sebagai bagian dari kedua pihakpernah menjadi maba dan tahun ini SPK—saya mencoba untuk menjawab.

Pembentukan SPK dalam jajaran kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)—tahun lalu disebut Ospek—baik tingkat universitas, fakultas, jurusan hingga beberapa prodi di UNY, tidak lepas dari tujuan yang mencakup kedisiplinan, ketertiban, dan keamanan. Kehadiran seksi ini diyakini secara menahun mampu menjamin kegiatan berjalan dengan baik, tanpa mengesampingkan peran seksi yang lain.

Selanjutnya job description (jobdesc) tersebut dipresentasikan dengan pakaian serba hitam, ban pita merah, dan tata laku intimidatif. Dengan demikian, berhemat senyum, yang sudah menjadi konvensi, menemukan alasan logisnya.

Akan tetapi, masihkah SPK yang demikian itu relevan? Kita tidak bisa menampik pentingnya kehadiran SPK di satu sisi, tetapi di sisi lain ia juga berpotensi memicu polemik berkepanjangan.

SPK dirasa mampu menjamin berlangsungnya acara dengan tertib tanpa gangguan nonteknis. Sebabnya antara lain kemampuannya dalamcrowd control”. Sebuah otoritas yang mampu menjaga maba dan panitia agar tidak kelewat batas. Otoritas untuk menjamin jalannya acara dengan cara yang dianggap perlu. Sebenarnya, otoritas ini sebelumnya dimiliki oleh seksi acara, hanya saja, jobdesc seksi acara semakin lama semakin spesifik, akhirnya otoritas ini harus diserahkan pada seksi lain, yakni SPK.

Meskipun begitu, tetap saja SPK memiliki kelemahan. Bias antara “menjamin jalannya acara dengan cara yang dianggap perlu” dan “senioritas” mengalami pembauran. Oleh karenanya, saya tidak bisa menyalahkan apabila kinerja SPK dianggap sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap amanat pemerintah dalam menjalankan masa orientasi kampus. Sebab, terdapat daftar panjang mengenai kasus yang melibatkan maba dan SPK.

Karena itu, saya, di satu sisi sepakat dengan adanya SPK, tetapi di sisi lain saya pun beranggapan bahwasanya memasukkan SPK ke dalam jajaran kepanitiaan ibarat “bermain-main dengan api”. Dengan tulisan ini, saya berusaha setidaknya menawarkan sebuah konsep alternatif. Meski untuk menerapkannya masih banyak variabel yang patut dipertimbangkan.

Pertama-tama, mari kita telaah jobdesc SPK dengan dekonstruksi.

Kunci utama dekonstruksi adalah ‘defer’ (menunda) dan ‘differ’ (memberi jarak), kata Jacques Derrida. Dengan demikian, teks akan mampu dibebaskan dari beban konteks asalinya. Sejauh ini, logika tersebut bisa saya definisikan kurang lebih begini: makna A muncul dari dalam teks di konteks B, dengan dekonstruksi, kita bisa merekontekstualisasi teks dalam C sehingga muncul makna A.

Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, jobdesc SPK selama ini diartikulasikan menjadi langkah-langkah represif. Namun, dekonstruksi membuka celah untuk pemahaman baru. Sebuah artikulasi di mana SPK tidak lagi identik dengan wajah-wajah garang.

Negosiasi dan Kompromi

Lantas, bagaimana cara SPK mengartikulasikan makna ‘alternatif’ dalam jobdesc-nya? Saya menawarkan dua prinsip: negosiasi dan kompromi.

Prinsip tersebut muncul berdasarkan pengalaman empirik. Sebagai instrumen penegak tata tertib, SPK memiliki privilese. Ia punya potensi untuk mengontrol aktivitas nonteknis maba. Hal ini tidak hanya didasari oleh konvensi dalam forum kepantiaan, melainkan oleh konstruksi sosial. Dengan demikian, dapat kita cermati, dalam pelaksanaan tugas SPK, terjadi proses komunikasi di sana.

Hemat saya, proses komunikasi tersebut bisa disisipi oleh dua prinsip yang saya tawarkan sebelumnya. Langkah-langkah represif dan intimidatif dapat digantikan dengan pendekatan kultural yang lebih santun. Dengan negosiasi dan kompromi, setidaknya seorang SPK akan mampu menjalin kontrak sosial “yang menyenangkan”, alih-alih “mencekam” kepada mabanya.

Tentu saja bukan maksud saya untuk menolak tata tertib dan penugasan selama PKKMB. Keduanya merupakan komponen yang penting. Sebab, dalam kegiatan PKKMB perlu adanya batas-batas yang mencakup dua hal: yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini berkaitan dengan sistem “reward and punishment”. Namun, berpegang pada hasil dekonstruksi, ada potensi bagi maba untuk mengakses sistem tersebut dengan partisipatoris.

Secara teoritis, baju hitam, ban merah, plus hemat senyum bukan lagi satu-satunya cara untuk mengartikulasikan jobdesc SPK. Namun, sekali lagi, saya mengakui, penerapan tawaran saya ini butuh perjalanan panjang.

Check Also

Indonesia Darurat Bunuh Diri

Pada 10 Oktober 2017, seorang pria bernama Mamat Ali ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di …