Home » Opini » Rokok Aidit dan Kompleksitas Sejarah

Rokok Aidit dan Kompleksitas Sejarah

Dok. Istimewa

Oleh Erltisda Kustyanto

(Mahasiswa Ilmu Sejarah UNY 2013)

Beberapa hari lalu dunia sosial media sedang dihebohkan dengan pertengkaran yang sedang mencari kebenarannya masing-masing tentang Dipa Nusantara Aidit –pemimpin senior Partai Komunis Indonesia (PKI)— merokok atau tidak merokok.

Pada 25 September 2017, saya mengikuti sebuah seminar kearsipan. Bonnie Triyana, pemimpin Majalah Historia membawa isu ini ke dalam diskusi seminar. Untuk mengorek fakta tersebut, Bonnie melakukan wawancara kepada empat orang terdekat Aidit. Salah satu yang diwawancarainya tersebut adalah anak dari Aidit. Dari empat orang tersebut, semua berkata hal yang sama yakni Aidit itu tidak merokok.

Namun di lain pihak Bonnie juga menemukan fakta berbeda, bahwa ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Aidit merokok. Fakta tersebut salah satunya dari hasil wawancara antara Aidit dengan salah seorang pewawancara. Pewawancara menceritakan bahwa saat dia mewawancarai Aidit, dia melihat Aidit merokok. Selain itu, ada lagi fakta dari Majalah Tempo yang menyebutkan bahwa saat akan dieksekusi, Aidit meminta sebuah rokok.

Dari sumber yang Bonnie dapatkan tersebut, tentu susah mengambil kesimpulan dari perdebatan antara Aidit merokok atau tidak merokok. Bagaimana kalau Aidit memang merokok tapi dia bukan perokok? Begitu kata Bonnie.

Begini, saya akan memberi sebuah contoh. Misalnya, apakah saya adalah seorang peminum alkohol atau tidak. Ketika yang diwawancarai adalah keluarga atau orang tua, maka saya kira jawabannya tentu adalah tidak. Namun akan berbeda halnya jika yang diwawancara adalah teman terdekat, maka mereka akan menjawab sebaliknya. Lantas bagaimana jika saya memang meminum alkohol tapi bukan peminum berat?

Bisa jadi Aidit juga seperti itu. Aidit mungkin sedang berlagak seperti seorang ayah yang memperingatkan bahaya rokok kepada anak-anaknya. Untuk itulah, dia tidak merokok di depan anak dan keluarganya. Tetapi di luar lingkup dan ruang tersebut, dia menjadi pribadi yang tidak menolak merokok. Lantas apa itu salah?

Inilah kompleksitas manusia. Inilah bukti kompleksitas sejarah juga. Begitu kata Bonnie. Hal ini yang terkadang tidak dipahami masyarakat. Kasus Aidit tersebut, bagi Bonnie sebuah gambaran masyarakat kita dalam melihat atau memahami sejarah.

Isu-isu Aidit tersebut telah mendapatkan legitimasinya sendiri dari pihak-pihak tertentu. Beberapa waktu lalu, ditemukan sebuah foto Aidit merokok. Namun, Bonnie sendiri berkata bahwa dia sedang melacak keberadaan foto tersebut. Sayangnya, masih belum ada kejelasan perihal foto tersebut. Akan tetapi, beberapa pihak sudah mengklaim kebenaran atas foto tersebut: kebenaran bahwa Aidit merokok.

Hal ini pun berimbas pada kesimpulan yang menyatakan kebenaran sejarah atas film “Pengkhianatan G30S/PKI” – film yang menjadi awal kehebohan Aidit merokok atau tidak merokok. Film tersebut yang membuat stigma negatif dilabelkan kepada PKI. Kebencian terhadap PKI menjadi sesuatu yang dibenarkan. Dari kasus kehebohan mempertanyakan kebenaran apakah Aidit merokok atau tidak, harusnya masyarakat kita juga berani mempertanyakan apakah film “Pengkhianatan G30S/PKI” itu benar atau tidak?

Sepertinya masyarakat kita memang mudah melegitimasi kebenaran, seakan kebenaran menjadi sesuatu yang tunggal sifatnya. Bukankah itu yang selalu kita pelajari bertahun-tahun? Sehingga apabila sesuatu telah dinyatakan sebagai kebenaran (contohlah film “Penghianatan G30S/PKI”), maka yang lain di luar itu dinyatakan sebagai sebuah kesalahan atau kebohongan belaka (contohlah film Jagal: The Act Of Killing, Senyap: The Look of Silence, The Shadow Play, 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy dan banyak film yang memungkinkan kebenaran lainnya).

Selain Bonnie, pembicara lainnya adalah Nadia F. Dwiandari, seorang arsiparis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam makalahnya dia menulis, “Jika berharap negara akan adil berarti akan ada arah menuju pemaksaan kebenaran tunggal, yang akan gagal. Konsekuensi kedua adalah bahaya yang ditimbulkan karena ‘penyerahan pengaturan’ keadilan pada negara berimplikasi bahwa alih-alih pembebasan, justru akan ada pendisplinan,” (Archives and Politics Remembrance, hlm. 3).

Pertanyaannya, bagaimana bisa keadilan dimaknai sebagai keberpihakan atau sebuah bentuk pemaksaan negara kepada satu kebenaran tunggal? Jika keadilan bagi negara ditakuti sebagai sebuah keberpihakan yang berimbas pada pendispilinan, maka apa yang sedang dilakukan negara saat ini? Paling sederhana, contohlah ANRI –sebagai salah satu lembaga negara— masih saja membuat larangan tegas untuk membuka arsip-arsip tragedi 1965 bagi masyarakat umum.

Sejarah memang ladang pertempuran kebenaran, tidak ada yang namanya kebenaran tunggal. Maka tidak ada namanya sejarah yang objektif. Tetapi yang selalu kita temukan adalah sebuah tuntutan atas satu kebenaran sejarah. Perdebatan tentang kebenaran tidak akan ada habisnya, tetapi bukankah ada kebenaran intersubjektif?

Seorang teman berkata kepada saya bahwa dia tidak menyukai sejarah. “Sejarah itu milik penguasa. Susah, nggak ada yang jelas dan bener. Jadi males sama sejarah.”

Saya sebagai mahasiswa sejarah bisa apa?

Check Also

Pemilwa dan Perburuan Massa

Sesaat lagi kita akan merayakan pesta tahunan organisasi mahasiswa (ormawa): pemilihan ketua dan wakil ketua …