Home » Opini » Bubarkan SPK!

Bubarkan SPK!

Oleh Rony K. Pratama

(Alumnus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS, UNY)

SPK sebagai singkatan dari Sie Penegak Kedisiplinan pada perhelatan Ospek/PKKMB dirasa kurang tepat karena cenderung mengurusi hal-hal remeh-temeh, seperti kelengkapan dan kesesuaian atribut eksternal. Belum lagi pandangan kultural yang melekat pada SPK: ekspresi bengis, ucapan pedas, bentakan absurd, dan pelbagai hegemoni personal lain.

Kedudukan SPK di bawah ketua atau koordinator, baik di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas, semestinya berjalan koordinatif. Namun, kenyataan di lapangan dijungkirbalikkan oleh SPK. Ia menginstruksi ketua dengan tuturan keras seperti tak menunjukkan dimensi sosio-kultural yang resiprokal dan konstruktif. Semua dibabat. Tak terkecuali ketua.

Ambivalensi itu kemudian menginfiltrasi persepsi maba terhadap sosok SPK. Alih-alih menarik atensi karena segan, maba justru digelayuti perasaan gelisah sepanjang Ospek. Maba sebetulnya bisa lebih fokus terhadap materi yang mendidik, tetapi gerombolan SPK yang mondar-mandir memorak-porandakan suasana kondusif itu. Di situ rasa saling curiga mulai mengemuka.

SPK tak ubahnya fenomena militerisme masuk kampus. Segala hal yang berhubungan dengan kegembiraan dan keterdidikan diancam olehnya karena diduga berpotensi merusak kemapanan serta ketertiban. Atas nama stabilitas, SPK sering kali merenggut kebebasan normatif maba dalam berekspresi. SPK, karenanya, merupakan bentuk baru dari wajah garang militer dalam skala mikro.

Redefinisi Semantik

Ambiguitas peran dan fungsi SPK mendesak untuk didedah. Pertama, sebaiknya dimulai dari makna literal SPK yang kini dipahami, bahkan dibakukan, oleh para mahasiswa secara turun-temurun. Diksi ‘kedisiplinan’ yang melekat sekaligus sebagai keterangan kata sebelumnya, yaitu ‘sie’ dan ‘penegak’, mengimplikasikan kedudukan formatif SPK.

Tugas SPK, bila mengacu pada definisi ‘kedisiplinan’, hanya seputar “ketaatan terhadap peraturan” yang telah dirumuskan bersama. Tak pelak bila SPK memasang wajah suram sepanjang Ospek. Hal itu disebabkan oleh konstruksi identitas SPK yang wajib bersolek dengan pelbagai ekspresi wajah dingin, kusam, dan mendung.

Relasi antara signifiant (penanda) dan signifie (petanda)—meminjam konsep Ferdinand de Saussure (1857-1913)—dikukuhkan oleh seragam hitam SPK. Warna gelap dengan pita merah di lengan menjadi penegas keberbedaannya di tengah konstelasi panitia Ospek. Asosiasi seragam hitam sebagai individu yang miskin senyum sangatlah relevan jika mendedah SPK melalui perspektif semiotik.

Wajar bila SPK hanya mengenal ‘benar’ dan ‘salah’ sebagai acuan tugasnya. Konsep dikotomi itu menempel pada ranah ‘hukum’ yang sejatinya merupakan induk dari ‘kedisiplinan’. Dengan demikian, penamaan SPK dengan ‘kedisiplinan’ sebagai penerang menjadi begitu problematik.

Penamaan yang lebih tepat ialah Sie Penegak Hukum (SPH). Hal ini semata-mata berpijak pada peraturan tertulis sebagai kitab referensial yang dirujuk utama. Andaikan ini diterima, maka wewenangnya jelas dan tak perlu dikonfrontasikan dengan eksistensi Ad. Hoc. yang dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).

Hubungan Ad. Hoc. bentukan DPM dan SPK sering kali renggang karena mempersoalkan seputar ranah kerja. Premis tersebut disarikan dari pengalaman empiris panitia Ospek di FBS dari 2012 sampai 2014. Konflik horizontal yang konyol semacam itu seyogianya tak terjadi bila memahami dimensi epistemologis kedua belah pihak.

Alternatif Tengah

Kesalahan besar aktivis mahasiswa, terutama panitia Ospek, adalah mengacuhkan wacana. Kecenderungan demikian menegaskan betapa benar bahwa aktivis kampus itu lebih mirip agent of oral ketimbang agent of change, sebagaimana mereka pidatokan di podium tanpa memahami dan menyadari kata-kata yang menyembur spontan dari mulutnya.

Dampak “dosa warisan” itu, karenanya, ditimpakan penuh pada generasi baru. Lebih mengenaskan lagi, generasi anyar yang digadang-gadang mampu menuntaskan masalah pendahulunya, turut memperkeruh dengan problem daif lainnya. Di situ terjadi rantai karma yang terus-menerus menjerat mereka.

Sudah begitu, lebih mengenaskan pula karena mereka tak menyadari apa yang perlu dipermasalahkan!

Tak heran bila solusi alternatif dari jeratan masalah SPK yang menggurita itu ialah membubarkannya dan kemudian membentuk format baru. Dengan dibubarkannya SPK, Ad. Hoc. yang dibentuk DPM akan jauh lebih efektif bergerak tanpa takut dicap dwifungsi.

Kendati demikian, apakah betul ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik mengingat anggotanya hanya “dipilih”?—bukan atas inisiatif sendiri seperti halnya SPK. Nilai totalitas atas pilihannya sendiri itu meniscayakan pengabdian tanpa batas daripada sekadar ditunjuk tapi tak dilandasi motivasi internal. Oleh sebab itu, sisi psikologis perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Jalan terbuka lain masih tersedia, yakni mengganti kata ‘kedisiplinan’ menjadi ‘keadilan’. Secara makna, pilihan kata ‘keadilan’ merujuk pada nuansa harmoni, damai, tenteram, aman, lega, rahayu, salam, sejahtera, sentosa, ayem, sejuk, dan tenang. Oleh karena itu, dalam konsep yurisprudensi, supremasi keadilan berada di atas supremasi hukum.

Dengan begitu, SPK dengan ‘K’ sebagai ‘Kedisiplinan’ yang semula hanya mengenal benar-salah bisa dikonversikan menjadi ‘K’ sebagai ‘Keadilan’ dengan orientasi moral dan etika. Garis besar fungsinya sudah semestinya berubah, termasuk perubahan persepsi terhadap SPK yang semula bersungut-sungut menjadi gemar menebar senyum simpul.

Editor: Putra Ramadan

Check Also

Choirul Huda dalam Pelukan dan Hati Masyarakat Lamongan

Pemain Semen Padang FC (SPFC), Vendry Mofu menerima umpan lambung tepat di kotak penalti Persela, …