Home » Opini » Simulakra Kepemimpinan Mahasiswa

Simulakra Kepemimpinan Mahasiswa

dok. Istimewa

Oleh Rony K. Pratama

(Alumnus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS, UNY; Peneliti Pendidikan Literasi Yogyakarta)

Secara naluriah manusia diberi tanggung jawab moral sebagai pemimpin oleh Tuhan. Pemberian itu berlangsung sejak manusia pertama, yakni Adam diciptakan di bumi dan terus berjalan hingga akhir zaman.

Sebagai penerus Adam sudah barang tentu ruh kepemimpinan merasuk ke dalam daging kita—disadari atau tidak—pada setiap detak dan detik arloji kehidupan yang terus berjalan tanpa jeda barang semomen pun.

Pembeda individu satu dengan yang lain ihwal kepemimpinan itu ditandai oleh kesadaran manusia, baik melalui perspektif “ego” maupun “super ego”. Demikian, setidaknya, disinyalir oleh Sigmund Freud.

Manusia modern mereduksi makna kepemimpinan hanya sebatas kekuasaan administratif. Bila manusia sudah menduduki kekuasaan pada jenjang organisasi mahasiswa (Ormawa) atau kepala institusi, ia dengan lantang mempidatokan bahwa pantas disebut pemimpin.

Sementara itu, individu lain yang tak memiliki jabatan struktural, tetapi di lingkungan keluarga atau masyarakat dianggap memiliki jiwa mengayomi, pribadi semacam ini jarang diakui, bahkan ditampik sebagai pemimpin. Fenomena ironi tersebut lazim ditemui di sekitar kita.

Kepemimpinan itu bukan hasil keputusan politik yang dapat dinilai secara kuantitatif, melainkan proses psikologis yang disadari secara kualitatif. Titik kualitas manusia demikian menjadi tolak ukur kepemimpinan seseorang.

Kendati demikian, ia juga terpaut oleh situasi-kondisi lingkup kepemimpinan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Subjek dan objek bersemuka saling berbalasan. Keduanya merupakan syarat mutlak makna kepemimpinan jika dilihat dari sudut pandang epistemologis.

Orang lebih mudah menganggap dirinya pemimpin karena posisi itu prestisius dan mendatangkan popularitas. Namun, tatkala menjalani proses kepemimpinan, ia acap kali menjaga jarak kepada khalayak di bawahnya dengan dalih menjaga kewibawaan.

Tipe orang seperti itu justru bersembunyi di balik identitas simbolik. Karenanya, pelajaran penting sebelum mengakui dirinya memiliki ruh kepemimpinan adalah belajar laku kerakyatan di arus bawah.

Seorang pemimpin—dalam konteks operasional—lahir di tengah kepercayaan masyarakat. Tanpa pengakuan kolektif itu mustahil pemimpin ditunjuk dan diberikan karpet hijau untuk mengurusi pelbagai keperluan bersama. Oleh sebab itu, daya kekuatan pemimpin itu sebetulnya terletak pada kekuatan publik.

Batas-batas pergerakan pemimpin itu berhulu pada kebutuhan massa yang dihimpun, didialogkan, dan digerakan bersama. Tiga poin tersebut merupakan bentuk inisiatif seorang pemimpin yang berposisi sebagai fasiliator.

Di samping menyediakan fasilitas pikiran dan tenaga, terdapat dua dasar elementer seorang pemimpin, yaitu konseptor dan eksekutor. Pertama, pemimpin wajib memiliki konsep atau ide yang visioner sehingga tujuan kepemimpinannya jelas.

Meskipun demikian, visi yang ia bawa tak final karena bersifat dinamis: bebas diterima atau ditolak. Ia masih membuka kemungkinan untuk berubah seiring dengan masukan konstruktif. Konteks demikian menyiratkan betapa seorang pemimpin itu harus demokratis.

Kedua, eksekusi kegiatan atas derivasi dari ide harus dikerjakan bersama. Peran pemimpin di sini sedemikian signifikan sebab ia ikut bahu-membahu menuntaskan visi yang telah disepakati.

Pemimpin tak berarti berdiri di menara gading sendirian, tetapi ia hendaknya berada di lapangan untuk turut serta memonitor dan merasakan jalannya kegiatan. Dalam terminologi Jawa posisi tersebut disebut rumongso melu handarbeni (merasa ikut memiliki).

Selain itu, manusia abad ke-21 cenderung luput pada pemikiran tentang kepemimpinan yang dikenalkan Ki Hadjar Dewantara seabad lalu: ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani.

Kini falsafah itu sekadar disimbolkan di atas prasasti batu sekolah semata. Padahal, apabila dimaknai secara semantik, ketiga petuah itu sangat relevan bagi pembentukan kepemimpinan diri.

Pertama, pemimpin harus memberi contoh di depan, baik dalam bentuk verbal maupun tindakan. Kedua, saat berada di tengah atau di antara individu lain, ia perlu menciptakan suasana damai melalui impuls motivasi yang membangun gairah psikis.

Ketiga, saat anggota dirundung rasa lunglai karena proses yang memberatkan, pemimpin sudah sepatutnya memberikan dorongan dari belakang. Yang terakhir ini membutuhkan kepekaan lebih saat menghadapi masa-masa sulit, baik yang timbul dari internal maupun eksternal.

Walaupun pelbagai persoalan mendera mereka yang berada di pucuk kepemimpinan, bukan berarti situasi itu menandakan kegagalan proses kepemimpinan, melainkan justru menguji kualitasnya di tengah kenyataan sosial. Bukankah tak ada pelaut yang ulung di lautan yang tenang?

Dikotomi Kanan dan Kiri

Ruang gerak kepemimpinan di UNY sering kali terbagi atas dua kubu. Pembagian ini bergantung pada konstruksi sosial dan orientasi politik kampus. Simplikasi dari kenyataan demikian berhulu pada tipe mahasiswa yang memiliki kecenderungan partikular seperti latar belakang organisasi.

Dampak partisi dua kubu di UNY itu kemudian menuai polemik di antara aktivis mahasiswa. Realitas tersebut dapat terlihat jelas manakala iklim Pemilwa di akhir tahun mengemuka. Masing-masing pasangan calon yang silat lidah di podium untuk memperebutkan atensi suara mahasiswa biasanya mewakili kepentingan kelompoknya.

Tak heran bila tiap perwakilan yang mendaftarkan diri di KPU itu sebetulnya tak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga atas nama faksi. Alih-alih kelompok itu membawa identitas internal kampus, kenyataan yang terjadi di lapangan justru berkebalikan: mengibarkan bendera organisasi eksternal kampus.

Potret “benturan” antarkepentingan di Pemilwa UNY sudah melibatkan organisasi ekstra kampus sebagai penguat yang tak kasat mata. Mereka bersembunyi di balik visi-misi para kader yang dijadikan tokoh untuk mengikuti kontestasi Pemilwa. Peta politik demikian tak sekadar di ranah universitas, tetapi juga di fakultas dan jurusan.

Fenomena politik mahasiswa semacam itu bisa ditemui di tiap universitas. Kepemimpinan mahasiswa, karenanya, intrik dengan kepentingan sektoral. Kalau politik dikatakan kejam, maka di mana letak kekejaman itu?

Barangkali bukan sistemnya yang kejam, melainkan manusianya. Bukankah ia dengan mudah mampu mengubah lawan dan teman dalam satu waktu? Pragmatisme berpolitik kita masih sebatas itu!

Editor: Danang Suryo

Check Also

Choirul Huda dalam Pelukan dan Hati Masyarakat Lamongan

Pemain Semen Padang FC (SPFC), Vendry Mofu menerima umpan lambung tepat di kotak penalti Persela, …