Home » Berita » Dekanat Intervensi Pemilwa FBS

Dekanat Intervensi Pemilwa FBS

Pusat Kegiatan Mahasiswa FBS UNY. Foto oleh fbs.uny.ac.id

Persiapan pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) mengalami kendala. Nuril Arifa, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FBS menyatakan bahwa Pemilwa FBS belum bisa berjalan karena pihak dekanat tidak menyetujui Komisi Pemilihan Umum (KPU) bentukan DPM.

“Di awal bulan November itu pembentukan KPU-nya, tetapi setelah kita sudah terbentuk KPU-nya, sudah wawancara ketua juga, ternyata belum disetujui sama birokrasi jadi belum bisa jalan Pemilwa-nya sampai sekarang,” ungkap Rifa ketika ditemui di Sekretariat DPM FBS pada Senin (27/11).

Alasan dekanat tidak menyetujui keanggotaan mahasiswa semester 1 di dalam KPU diberlakukan seiring hadirnya peraturan baru dari Senat FBS. “Jadi di ormawa ada peraturan sendiri, di birokrasi juga ada peraturan,” terang Rifa.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Etika, Tata Tertib, Organisasi, dan Cara Berorganisasi Mahasiswa FBS UNY bertanggal 23 Agustus 2017. Rifa menyatakan jika peraturan tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh.

“Kita cuma dikasih tahu kayak gini. Jadi kalau ketua hima itu sekarang peraturannya jika ingin mencalonkan ketua hima harus mendapatkan rekomendasi dari jurusan, kalau ketua BEM-DPM juga ormawa lain itu harus mendapatkan rekomendasi dari dekanat,” ungkap Rifa.

Rifa mengaku jika langkah intervensi dekanat dalam pembentukan KPU baru kali ini terjadi dan hanya di FBS saja. “Bahkan kebanyakan dari KPU fakultas lain, ketua KPU fakultas lain itu semester 1, (angkatan) 2017,” lanjut Rifa.

Ketika dikonfirmasi soal sosialisasi, Kun Setyaning Astuti, Wakil Dekan III FBS, mengaku sudah berencana mensosialisasikan peraturan tersebut. Akan tetapi, sebelum sosialisasi peraturan secara menyeluruh terlaksana, KPU FBS sudah dibentuk oleh DPM.

“Hanya saja sebelum saya sampaikan ternyata KPU sudah dibentuk. Jadi KPU yang sekarang terbentuknya saya tidak tahu, tiba-tiba ada informasi bahwa malam ini ada pemilihan ketua KPU. Sementara saya belum tahu oprec-nya kapan, mungkin itu sudah beredar ya di teman-teman, tetapi saya sama sekali tidak diberi tahu,” terang Kun ketika ditemui di kantornya pada Selasa (28/11).

Rifa menyatakan jika keanggotaan mahasiswa semester 1 dalam KPU juga bermaksud sebagai pembelajaran. Ia juga mengaku jika banyak ormawa FBS yang tidak setuju dengan keputusan dekanat. “Kebanyakan ormawa itu nggak setuju, kalau misalkan (mahasiswa) semester 1 enggak diikutkan KPU. Untuk pembelajaran tahun depannya juga,” kata Rifa.

Sementara itu, Kun beralasan jika pelarangan mahasiswa semester 1 menjadi anggota KPU karena mengingat posisi KPU yang strategis. “Ketika KPU itu hanya sebagai pembelajaran, saya rasa itu kurang tepat, karena itu nanti akan menentukan nasib mahasiswa FBS,” terangnya. Kun beranggapan jika mahasiswa semester 1 belum punya pengalaman apa-apa terkait pemilwa, berkaca dari pengalaman pemilwa-pemilwa UNY sebelumnya. Ia menambahkan, mahasiswa semester 1 sebagai anggota KPU tidak bisa bertanggung jawab saat ada ketidakberesan dalam proses pemilwa. “Untuk itu kami memilih yang sudah semester 5, yang sudah paham betul FBS itu bagaimana,” jelasnya.

Selain karena kurang pengalaman, Kun juga mengkhawatirkan KPU yang dijalankan mahasiswa semester 1 akan mudah disusupi pengaruh organisasi ekstra kampus yang politis. Pengaruh tersebut dikhawatirkan akan membuat KPU punya tendensi untuk memenangkan salah satu kontestan. “Ketika seseorang itu menjadi anggota (organisasi) eksternal dan dia masuk ke dalam KPU, pasti dia mau tidak mau akan terdorong atau entah didorong untuk memenangkan salah satu kontestan,” terang Kun.

Kun menjelaskan bahwa organisasi ekstra yang dimaksud adalah organisasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan kader-kadernya untuk menjalankan visi dan misi organisasi eksternal ke dalam FBS UNY. Menurut Kun, dari tahun ke tahun selalu ada campur tangan organisasi ekstra kampus dalam pemilwa. Selama enam kali menjabat sebagai WD III, Kun beranggapan jika ajang pemilwa sering digunakan organisasi ekstra kampus untuk mendudukkan kader di posisi-posisi strategis.

“Di FBS saya amati selalu ada dua calon, calon yang dari organisasi eksternal dan calon yang murni dari FBS. Harusnya yang terjadi adalah calon-calon itu murni dari FBS semua, karena mereka adalah warga FBS. Harusnya yang terjadi adalah persaingan antar itu, tetapi yang terjadi adalah seakan-akan kami harus melawan orang dari luar untuk mempertahankan wilayah kami sendiri,” ujarnya. Kun berpendapat jika itu terjadi, maka visi dari fakultas dan UNY tidak bisa berjalan dengan baik. “Mereka lebih cenderung loyal pada organisasi eksternalnya daripada kepada universitasnya atau fakultasnya yang notabene memasukkan dia pertama kali menjadi keluarga di FBS ini,” terang Kun.

Terkait peran organisasi ekstra kampus dalam pemilwa, Rifa berkata sebaliknya. Rifa menyatakan jika anggota KPU yang terpilih telah melalui proses penjaringan oleh DPM. Rifa menyatakan, selama ia menjadi pengurus DPM yang berperan mengawal KPU, tidak ada anggota KPU yang menjadi anasir organisasi ekstra kampus yang dimaksudkan Kun. “Untuk sejauh ini tidak ada anggota KPU yang ikut organisasi ekstra. Ikut pun itu pasti (organisasi) kepemudaan di daerah atau himpunan mahasiswa yang sedaerah. Biasanya seperti itu, cuma yang ditakutkan birokrasi kalau ada campur tangan politik praktis gitu lho, tetapi kan enggak selamanya seperti itu,” kata Rifa.

Meskipun pemilwa adalah pesta demokrasi mahasiswa, Kun merasa pihak dekanat perlu untuk mengintervensi. “Memang pemilwa itu demokrasi, tetapi ketika dekanat tidak mengontrol, itu dimanfaatkan oleh organisasi eksternal untuk masuk ke kita. Itu adalah sebagai tanggung jawab saya untuk mempertahankan teritorial FBS dari pengaruh-pengaruh itu,” ucap Kun.

Selain itu Kun juga mengaku ingin mengembalikan hak-hak mahasiswa FBS terhadap BEM. Menurutnya selama ini keberadaan BEM seakan-akan hanya milik kelompok tertentu. Kun menegaskan kalau seluruh mahasiswa FBS harus ikut bertanggung jawab dalam hal memilih ketua dan wakil ketua BEM.

Sementara itu, Nuril Arifa beranggapan kalau tidak seharusnya dekanat mengintervensi sampai ke masalah teknis. Menurutnya, birokrasi hanya sebatas menanggungjawabi soal sportifitas dan kedamaian pemilwa, sedangkan untuk pelaksanaan dilakukan oleh mahasiswa sendiri. “Kan demokrasi ya kita, belajar untuk berdemokrasi. Itu kan dari mahasiswa kembali ke mahasiswa, kayak gitu,” terang Rifa.

Menyikapi intervensi tersebut, Rifa mengatakan jika DPM akan terus berkomunikasi dengan birokrasi dan ormawa-ormawa FBS yang tergabung dalam Forum Organisasi Mahasiswa FBS. Sebelumnya DPM dan BEM sudah meminta klarifikasi dekanat, dan sempat ada forum antara ketua-ketua ormawa di FBS dengan WD III. Akan tetapi, keputusan dekanat tetap belum berubah.

Rifa menyatakan kalau sampai saat ini DPM masih mencari jalan keluar. Karena ketika berita ini ditulis, Rifa menyatakan jika Pemilwa seharusnya sudah berjalan. Namun, intervensi dari dekanat membuat KPU belum bisa bergerak. “Nah untuk sementara keputusannya masih seperti itu, belum bisa berubah. Maka dari itu mungkin kita nanti dari DPM akan punya cara lain untuk mengatasinya.” pungkasnya.

Ikhsan Abdul Hakim

Editor: Danang S

Check Also

Solidaritas Aksi Kamisan untuk Korban Kekerasan Kulon Progo

Amnesty Internasional, Social Movement Institute (SMI), dan KontraS mengadakan aksi Kamisan yang dilakukan dengan berdiam …