Home » Berita » Surat Penundaan Dilayangkan Ombudsman, Angkasa Pura I Tetap Lakukan Pembongkaran

Surat Penundaan Dilayangkan Ombudsman, Angkasa Pura I Tetap Lakukan Pembongkaran

Evakator meruntuhkan salah satu rumah warga yang telah dikosongkan pada Selasa (5/12). Foto oleh Khansa/EKSPRESI.

Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melayangkan surat per 30 November 2017 kepada pihak Angkasa Pura I agar menunda penggusuran. Surat tersebut dilayangkan atas laporan Fajar Ahmadi dan kawan-kawan berkenaan dengan pembongkaran rumah serta pemutusan aliran listrik di rumah-rumah warga yang masuk area IPL Bandara Kulonprogo.

Berdasarkan data keterengan awal yang diperoleh dari warga pada Rabu, 29 November 2017, Ombudsman menemukan informasi kebenaran adanya tindakan pemutusan aliran listrik, pembongkaran pintu dan jendela rumah warga, serta penggalian lubang di depan akses jalan rumah warga. “Selain itu, kami juga memperoleh keterangan dugaan sikap dan tindakan over acting aparat kepolisian, Kapolsek Temon dan jajaran yang dirasa warga sangat intimidatif,” tulis Ombudsman.

Menindaklanjuti laporan itu, Ombudsman DIY menyatakan sedang melakukan investigasi untuk melihat kemungkinan adanya dugaan maladministrasi atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pihak AP I menunda pembongkaran yang dilaporkan akan lebih massif pada 4 Desember 2017. Penundaan ini untuk memberikan suasana belajar yang relatif tenang mengingat anak-anak sedang menghadapi ujian akhir semester dan memberikan kesempatan kepada Ombudsman DIY untuk melakukan pemeriksaan.

Namun, Senin (4/12), AP I akhirnya tetap menjalankan pembongkaran rumah di bawah pengamanan aparat. Kapolres Kulon Progo, Irfan Rifai, mengakui bahwa ia belum membaca surat dari Ombudsman tersebut dan baru mengetahui lewat media cetak. “Namun, demikian, Angkasa Pura sudah menjadwalkannya, dan karena ini salah satu proyek nasional, jadi instansi terkait tetap mengamankan pelaksanaan pembangunan bandara Kulonprogo ini.”

Ia mengimbau warga yang masih mempertahankan lahan mereka untuk segera meninggalkan rumah masing-masing karena proyek New Yogyakarta International Airport merupakan proyek strategis nasional yang ditetapkan pemerintah. “(Kami) memiliki komitmen yang sama untuk mengamankan proses berjalannya bandara Kulon Progo ini,” pungkasnya.

Salah satu warga terdampak pembangunan bandara, Ponirah (35), menyatakan bahwa ia akan mempertahankan rumah dan lahannya yang dibangunnya bersama suami. “Saya kan dari nol, bersama suami selalu bekerja keras. Satu kamar demi satu kamar saya bangun,” ucapnya, Senin (4/12).

Ponirah tinggal bersama suami dan tiga anaknya. Dua dari tiga anaknya itu masih bersekolah dan masing-masing duduk di bangku SMP dan TK. Untuk kegiatan proses belajar di tengah ujian sekolah, Ponirah sementara menitipkan anak-anaknya di rumah saudara. “Saya titipkan ke rumah budenya. Kalau saya sama suami saya tetap bertahan di sini.” Ia menambahkan, jika rumah tetap dibongkar suaminya akan membuat tenda.

Khansa Nabilah

Editor: Ahmad Yasin

Check Also

Solidaritas Aksi Kamisan untuk Korban Kekerasan Kulon Progo

Amnesty Internasional, Social Movement Institute (SMI), dan KontraS mengadakan aksi Kamisan yang dilakukan dengan berdiam …