Home » Opini » Menjadi Bandit untuk Melawan Penindasan

Menjadi Bandit untuk Melawan Penindasan

Ilustrasi oleh Eko/EKSPRESI.

Aksi perbanditan atau premanisme bukanlah peristiwa kontemporer. Di Indonesia, ia telah memiliki akarnya sendiri setidaknya sejak abad ke-19. Namun, aksi premanisme masa itu lebih didasari pada ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, alih-alih hanya sebentuk kejahatan semata.

Pada abad ke-19, Yogyakarta dan Surakarta merupakan daerah subur yang dijadikan perkebunan. Hasil-hasil perkebunan berupa tebu, tembakau, indigo, dan kopi dihasilkan dari perusahaan-perusahaan yang berdiri di kedua kota tersebut.

Walaupun Yogyakarta dan Surakarta berkembang menjadi kota produktif oleh aktivitas perkebunan, tetapi pertumbuhan tersebut juga dibersamai dengan fakta tingginya tingkat kriminalitas pada waktu itu: aksi perampokan dan pencurian muncul bak cendawan.

Dalam bukunya yang berjudul Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, Suhartono menjelaskan jika angka pencurian hewan di Yogyakarta cukup tinggi. Pada tahun 1919, tercatat ada 749 kasus pencurian. Kasus pencurian ini makin meningkat dan mencapai titik paling mengkhawatirkan di daerah Bantul tahun 1920.

Suhartono menggunakan beberapa terminologi untuk menggambarkan aksi perbanditan atau premanisme di Jawa. Misalnya, istilah kecu atau rampok diperuntukkan bagi kawanan yang terdiri dari 20 orang atau lebih. Koyok lebih dari 5 orang. Sedangkan culeng lebih dari 3 orang. Di Yogyakarta dan Surakarta, kecu adalah yang paling menonjol di samping aksi pembakaran tebu dan tembakau, serta begal.

Merebaknya perkecuan biasanya terjadi saat masa paceklik dan gagal panen, gangguan alam, pajak, dan kerja wajib yang berat. Aksi-aksi mereka sangat mengganggu dan menakutkan bagi penjaga perkebunan. Tak sekadar intimidasi, mereka juga dapat melayangkan nyawa orang jika memang menghalangi aksinya.

Di Surakarta, kasus-kasus kecu termuat dalam suatu laporan kolonial. Pada tahun 1867, pemilik perkebunan Melambong, D.C.L. Blommestein, takut akan kekejaman dan keganasan kecu. Demi keselamatannya, ia menyewa dua orang Afrika untuk menjaga diri.

Pada tahun 1871, tepatnya di Klaten, terjadi beberapa tindakan perkecuan. Ngabehi Onggodimejo yang tinggal di desa Keringan, Klaten menjadi korban kecu saat aksi dilakukan pada malam hari, tanggal 12 April. Para pelaku itu melarikan diri dengan aman setelah menggasak kekayaan di dalam rumah. Semalam berselang, rumah seorang Cina, yang ada di desa Jotangan, Klaten giliran menjadi korban.

Bukannya melapisi pertahanan rumah agar tetap aman, nasib sial justru menemui Sumowedono, seorang bekel yang tinggal di desa Onggopatran, Klaten. Sebanyak f 1.117,5 ludes dibawa lari pencuri. Kawanan kecu itu rupanya berhasil menemukan kunci rumah meskipun sudah disembunyikan di bawah tikar. Setelah diusut, rupanya kecu itu berasal dari Yogyakarta.

Casperz, seorang penyewa tanah di Gondangmanis, Ampel juga menjadi korban kecu pada tanggal 17 Juni 1880. Sebulan kemudian, pengusaha yang tinggal di Gebong, Simo didatangi kecu. Sudah sejak lama kecu itu mengincar uang dalam jumlah besar.

Disebabkan oleh perluasan perkebunan

Berbagai cara untuk mencegah kecu telah dilakukan. Pada tahun 1860-an, residen memerintahkan agar setiap jalan masuk ke desa ditutup saat malam hari. Pemerintah juga membagikan ketjoe serkuler, selebaran berisi peringatan tentang bahaya kecu.

Kendati telah dilakukan upaya-upaya itu, pemerintah tak bisa menghentikan terjadinya kecu. Pada 1850, terjadi kasus kecu yang cukup merepotkan. Kawanan kecu bersembunyi di perbatasan keresidenan Kedu, Surakarta, dan Semarang hingga sulit dikejar polisi.

Surat kabar Mataram tertanggal 24 November 1893 menyatakan, kurangnya polisi menyebabkan terjadinya kriminalitas. Rupanya upaya untuk mengatasi masalah ini tidak pernah tepat. Pemerintah kolonial tidak pernah (ingin) tahu penyebab sesungguhnya.

Di samping perampokan, maraknya pembakaran terhadap perkebunan tebu, los tembakau, dan bangunan-bangunan lain disebabkan oleh ketidapuasan atas kondisi waktu itu. Sejak dihapuskannya sistem tanah apanage pada 1870-an, pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan sistem pengganti, yaitu penguasaan atas tanah secara perseorangan atau individu.

Kebijakan ini muncul untuk mendukung masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan. Walaupun kepemilikan individu atas tanah mulai dihargai, namun pada praktiknya sistem ini mengatur soal sewa-menyewa tanah dari petani dalam jangka waktu 30 tahun. Dari sisi perusahaan, kebijakan ini menguntungkan karena secara ekonomi, posisi petani sangat lemah. Akibatnya, petani dapat dengan mudah melepaskan tanahnya untuk disewa.

Makin banyak lahan yang dijadikan perkebunan, makin menyusut pula lahan milik petani. Hal ini berdampak pada berkurangnya pemenuhan bahan pokok, sehingga menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Para petani merasa bahwa adanya perkebunan merugikan mereka.  Selain itu, kerja wajib, penyerahan wajib, dan berbagai sumbangan untuk penguasa setempat menjadi pemicu meluasnya pembakaran pada musim kemarau.

Residen Yogyakarta mengakui, selama masih terjadi persewaan dan perluasan perkebunan, masyarakat akan terus dalam keadaan menyedihkan. Hal inilah yang memantik aksi premanisme atau perbanditan, di mana ia selalu menyasar penguasa lokal atau penyewa tanah.

Sampai dasawarsa pertama abad XX, aktivitas kecu masih menunjukkan frekuensi yang tinggi dibanding dengan masa-masa kemudian. Namun, munculnya organisasi politik sedikit banyak mengurangi aksi premanisme atau perbanditan karena tersalurkannya aspirasi mereka dengan lebih mudah untuk diperjuangkan bersama.

Sumber:

Suhartono. 1993. Banditbandit Pedesaan di Jawa. Yogyakarta : Aditya Media.

Anonim. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/4894/MTM1OTA=/Perbanditan-di-wilayah-Surakarta-tahun-1870-1920-abstrak.pdf, diakses pada 14 Maret 2018.

Ahmad Yasin

Editor: Danang S

Check Also

Afiliasi Partai Politik dengan Geng di Yogyakarta