Home » Resensi » Buku » Harian Indonesia Raya, Sebuah Pers Pembangkang

Harian Indonesia Raya, Sebuah Pers Pembangkang

Judul : Indonesia Raya Dibredel

Penulis : Ignatius Hariyanto

Penerbit : LKIS Yogyakarta

Tahun : 2006

Jumlah Halaman : 327 Halaman

Soekarno pernah mengatakan “Saya dengan tegas menyatakan bahwa dalam suatu revolusi tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang mendukung revolusi yang dibolehkan hidup.” (hal. 9).

Pembredelan demi pembredelan surat kabar dilakukan penguasa pada masa Orde Lama dan Orde Baru dengan dalih menggagu keamanan dan pemantik kerusuhan di Indonesia. Indonesia Raya, Pedoman, Merdeka adalah sebagian korban pembredelan pada masa rezim Soekarno. Sedangkan pada rezim Soeharto, ada puluhan surat kabar yang diberedel, seperti Indonesia Raya, Tempo, Detik, Harian Rakyat, Jakarta Times dan masih banyak lagi.

Dalam sejarah pers Indonesia, harian Indonesia Raya dapat dikatakan sebagai surat kabar yang cukup unik. Surat kabar ini dua kali dibredel dan hidup dalam dua periode yang diselingi oleh masa vakum cukup panjang, antara 1949-1958 dan 1968-1974. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya tujuan Ignatius Hariyanto menulis buku ini. Karakteristik Indonesia Raya yang sangat tajam dalam mengkritik pemerintahan yang sangat otoriter dalam membuat berbagai kebijakan, juga menjadi tujuannya untuk mengulas surat kabar ini dalam buku.

Buku ini mengajak para pembaca untuk menengok kembali perkembangan pers Indonesia sebelum reformasi. Pada masa itu, pers belum bisa mendapatkan kebebasannya karena terkekang dan terbelenggu dengan segala aturan-aturan yang ada. Mulai Surat Izin Terbit (SIT) yang muncul karena adanya Penetapan Presiden No. 6/1963 pasal 6 yang menegaskan perlunya izin terbit bagi surat kabar harian dan majalah, dan percetakan tidak boleh diperbolehkan mencetak jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah.

Selain SIT, ada pula ketentuan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Kemanan dan Ketertiban Daerah (Lakus Kopkamtibda) sejak pecahnya gerakan 30 September 1965. Dengan adanya SIC, Lakus Kopkamtibda berhak atas pemanggilan terhadap wartawan yang dinilai mengganggu kemanan karena tulisannya. Setelah dikeluarkannya SIC, pers pada waktu itu harus melewati dua tahap sebelum diizinkan menyebarkan surat kabarnya. Mendapatkan bukti SIC terlebih dahulu, kemudian SIT, setelah kedua-duanya didapatkan barulah pers boleh menyebarkan surat kabarnya ke masyarakat.

Meski demikian, pembahasan buku ini mengenai harian Indonesia Raya di dua periode tidak begitu mendalam. Buku ini lebih banyak membahas surat kabar Indonesia Raya pada Orde Baru saja. Terbukti pada bab tiga dan empat yang secara keseluruhan membahas penyebab pembredelannya pada Orde Baru serata banyaknya pembahasan mengenai peristiwa Malari. Dalam hal ini, mungkin karena si penulis kesulitannya dalam mencari data-data pada masa Orde Lama.

Dicetak pertama pada 2006, buku ini sangat tidak tepat jika dikatakan sebagai buku sejarah pers di masa Orde Baru. Sudut pandang si penulis yang terlalu menitikberatkan pada Indonesia Raya, dan tidak melihat pers lainnya secara luas. Menciptakan kesan pada pembaca bahwa hanya surat kabar Indonesia Raya  sajalah yang sangat berani dan tajam dalam mengkritik penguasa, dibandingkan media-media lainnya pada masanya.

Mungkin buku Pers Masa Orde Baru, karya David T. Hill, lebih tepat jika dijadikan referensi sejarah pers pada masa rezim Soeharto. T. Hill membahas secara gamblang mengenai perkembangan pers di masa Partai Golkar berkuasa selama 32 tahun. Dari pers yang berkarakter militer, pers pembangunan, pers politik, sampai pers alternati yang kebanyakan dijalankan oleh mahasiswa.

Hubungan Penguasa dan Indonesia Raya

“Koran ini dikatakan dekat dengan Partai Sosialis Indonesia dan Angkatan Darat (hal.3).” Kutipan tersebut memberikan anggapan bahwa Indonesia raya adalah korannya Pemerintahan Orde Lama. Karena si pemberi nama pada surat kabar ini adalah Teuku Syahrir, adik Sutan Syahrir. Di masa-masa awal terbitnya Indonesia Raya, sebagian besar biaya percetakannya juga berasal dari angkatan darat.  Namun anggapan tersebut sebenarnya dibantah oleh Mochtar Lubis dalam tajuk rencana pada edisi perdananya. Tajuk itu berisi “…Pada asasnya Indonesia Raya berdiri diluar segala partai-partai atau aliran-aliran politik. Bagi kami, terutama sekali kebenaran dan objektivitas akan terus menjadi obor dan pegangan dalam usaha. Kami akan menghindarkan diri dari politik pemberitaan yang berat sebelah, yang menguntungkan satu golongan dan merugikan golongan lain (kepentingan umum)” (hal.52).

Pada periode ke-2, Indonesia Raya juga dianggap sebagai pers yang sangat pro pada rezim Soeharto. Sebab, pada awalnya Mochtar Lubis menganggap bahwa rezim Soeharto telah memberikan kebebasan pers yang telah lama didambakan. hal ini dipaparkan oleh Mochtar Lubis pada tajuk rencana edisi perdananya di periode kedua.

“Harian ini memberikan dukungan pada pemerintahan Soeharto dan akan memberikan sumbangan sebesar mungkin dalam menciptakan iklim yang sehat dan konstruktif di negeri kita agar program-program pembangunan ekonominya untuk kemakmuran rakyat yang merata dan adil mendapat sukses sebesar mungkin….(hal.67)” Ditambah lagi tajuk ini dibagian bawahnya ditandatangani langsung oleh sang pimpinan redaksi, suatu hal diluar kebiasaan.

Akan tetapi, dukungan Indonesia Raya terhadap rezim Soeharto tidak bertahan selamanya. Setelah koran ini mengetahui adanya praktik-praktik tidak wajar kemenangan Golkar dalam pemilu tahun 1971, maka sikap koran ini pun berbalik arah. Mochtar lubis mengatakan, “akhir bulan madunya dengan Orde Baru.” dalam buku Pers di Masa Orde Baru.

Sikap Mochtar Lubis atau harian Indonesia Raya diatas bisa dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang digagas oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme yang diterjemahkan oleh Andreas Harsono. Buku tersebut membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan wartawan dan diharapkan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh buku Sembilan Elemen Jurnalisme, bahwa jurnalisme bertujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan publik agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur dirinya sendiri. Serta sikap seorang wartawan yang harus setia dan loyalitas terhadap masyarakat, karena mereka sebenarnya bekerja bukan untuk perusahaan, bukan untuk gaji, bukan untuk investor, tetapi wartawan bekerja untuk masyarakat.

Pembredelan Indonesia Raya

Buku ini menjelaskan bagaimana harian Indonesia Raya bisa dibredel dalam dua periode. Pembredelan yang didapatkan oleh surat kabar ini secara umum disebabkan karena sikap si pimpinan redaksi terlalu keras menyeraang para penguasa. Tanpa toleransi sedikitpun, tidak pandang bulu siapa yang jadi penguasa—bagi dia kebenaran, keadilan, dan kepentingan masyarakatlah yang utma.

Pada periode pertama, sebuah tajuk rencana ditulis oleh Mochtar Lubis yang menyatakan bahwa Presiden Sukarno atau KSAD Nasution dikatakan tidak tidak dapat mengatasi gerakan Dewan Banteng di Sumatra Tengah—gerakan yang dianggap kudeta Presiden—tanpa bantuan Bung Hatta. Dianjurkannya agar kabinet, bahkan kalau perlu Presiden dan KSAD, bersedia mengundurkan diri.

Hal tersebut menyebabkan para penguasa merasa diusik kursi kekuasaannya. Seperti Soekarno yang pernah mengatakan, “Saya dengan tegas menyatakan bahwa dalam suatu revolusi tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang mendukung revolusi yang dibolehkan hidup,” (hal. 9). Argumentasi Soekarno diatas menyebabkan beberapa surat kabar dibredel, termasuk Indonesia Raya dan dipenjarakannya Mochtar Lubis

Sementara di periode kedua, sifat otoriter Soeharto yang mengggap bahwa pers bebas dan tidak bertanggung jawab serta menghambat pembangunan harus dimusnahkan. Terbukti dari puluhan pers yang pernah dibredel pada rezim ini. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap Mochtar Lubis dan para redakturnya.

Mochtar Lubis dan para redakturnya bisa dikatakan sebagai jurnalis pembangkang dan tidak pernah kapok terhadap pembredelan yang mereka dapatkan pada periode pertama. Sikap yang tidak berubah sedikitpun pada periode kedua dalam mengkritik rezim Soeharto menyebabkan surat kabar ini dibredel untuk kedua kalinya. Walaupun sikap ini sempat surut pada awal Orde Baru, hal tersebut tidak berlangsung lama setelah Mochtar Lubis menyadari adanya ketidak beresan pada rezim Orde Baru.

Penyebab utama surat kabar ini dibredel pada periode ke-2 adalah, ketika Indonesia Raya membuat liputan mengenai peristiwa Mala Petaka Limabelas Januari (Malar) pada 1974. Liputan tersebut sangat menyudutkan para Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, yaitu Ali Murtopo dan Sujono Humardhani, di mana mereka dianggap sebagai penyebab peristiwa tersebut.

Setelah liputan tersebut beredar di masyarakat, Laksus Pangkopkamtibda mencabut SIT dan SIC Indonesia Raya pada 22 Januari 1974. Pencabutan tersebut dilakukan lewat Surat Keputusan Nomor KEP-007-PK/1947. Laksus Pangkpkamtibda tidak hanya mencabut dan menutup Indonesia Raya, tetapi juga memenjarakan si pimpinan redaksi dan melarang seluruh redakturnya untuk bekerja di media Indonesia manapun.

Pembredelan surat kabar Indonesia Raya dan media-media lainnya, mengungkapkan bahwa pers tidak berdaya di hadapan sebuah kepemimpinan yang otoriter dan sangat anti kritik. Namun bukan berarti pers terus diam dan tunduk terhadap ketidakberdayaannya. Pers harus tetap berdiri menghadang segala bentuk ketidakbenaran dan ketidakadilan yang dilakukan para penguasa terhadap masyarakatnya.

“Sekarang, Indonesia Raya mungkin tinggal legenda. Namun, kemunculannya di masa silam menjadi saksi bisu pergulatan panjang pers melawan kesewenang-wenangan penguasa.” Sebuah kutipan di sampul belakang buku  yang cukup menarik. Mungkin pers apapun bisa dibredel kapan saja, tetapi pers yang bebas dan berani akan terus bermunculan untuk menentang segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh para penguasa.

Reza Egis

Editor: Ikhsan Abdul H.

Check Also

Whiplash: Keterasingan Seorang Drumer yang Ambisius

Andrew Neiman datang ke sekolah musik paling prestisus di New York, Shaffer Conversatory, dengan semangat menjadi drumer. Tentunya bukan …