Home » Berita » BEM SI Dinilai Tak Tepat Ambil Isu Gerakan
Ilustrasi Aksi BEM SI pada 4 November 2016. Dokumen Istimewa.

BEM SI Dinilai Tak Tepat Ambil Isu Gerakan

Ilustrasi Aksi BEM SI pada 4 November 2016. Dokumen Istimewa. Ilustrasi Aksi BEM SI pada 4 November 2016. Dokumen Istimewa

Ekspresionline.com – Ikut sertanya BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam aksi 4 November di Jakarta dinilai tidak tepat oleh salah seorang aktivis Gerakan Nasional Pendidikan (GNP), Himawan Kurniadi. “Ikut sertanya BEM SI atau gerakan mahasiswa lainnya dalam aksi 4 November di Jakarta menunjukkan kebingungan mereka dalam melihat realita masyarakat sosial hari ini,” ungkap Himawan saat ditemui dalam acara Layar Tancap Jakarta Unfair di Student Center UNY (4/11).

Himawan mengatakan ada banyak isu lain yang seharusnya lebih diperhatikan oleh gerakan mahasiswa. “Coba kita melihat konteks penistaan, masyarakat itu sudah dinistakan berulang kali,” ungkap Himawan. Isu-isu seperti konflik agraria, penggusuran, dan kapitalisasi pendidikan, lanjut Himawan, malah tidak benar-benar diambil oleh gerakan mahasiswa. “Mereka malah sibuk dengan euforia Pilkada Jakarta yang enggak jelas ujungnya mau ke mana,” keluh Himawan.

(Baca juga: BEM SI Ikut Aksi 4 November, Ini Kata Ketua BEM UNY)

Senada dengan Himawan, pengamat politik yang juga Dosen FIS UNY, Halili Hasan menyayangkan gerakan mahasiswa sekarang mudah terpancing dengan politik elektoral. “Gerakan mahasiswa mestinya mengedepankan politik kebangsaan, bukan menegaskan politik identitas kelompok tertentu yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral dalam Pilkada,” terang Halili saat dihubungi EKSPRESI pada Jumat Sore (4/11).

Halili menjelaskan, kepentingan politik Pilkada Jakarta sangat kentara dalam aksi 4 November ini. “Kelompok-kelompok seperti FPI, FUI, dll itu kan memang sejak dulu anti-Ahok,” terang Halili. Ia menceritakan polemik pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo. Saat itu, kelompok-kelompok tersebut tidak mengakui Ahok sebagai Gubernur DKI dan malah mengangkat orang lain menjadi gubernur tandingan. “Blunder Ahok soal Al-Maidah: 51 pas banget sebagai momentum mereka,” terang Halili.

Menanggapi Surat Edaran Dirjen Belmawa nomor 350/B/SE/2016 tentang himbauan terkait unjuk rasa 4 November 2016, Himawan juga sepakat jika ada hak demokrasi yang dilanggar. “Bukan berarti Aku menyetujui surat edaran Kemenristekdikti bahwa tidak boleh aksi ya, tapi kalau isunya seperti ini ya aku enggak sepakat,” ungkap Himawan. Isu penistaan agama, lanjut Himawan, rawan dimainkan untuk kepentingan politik pilkada.

Muhammad Aziz Dharmawan

Check Also

Kala Aksi Terjawab Represi

 GNP mendapat represivitas aparat setelah dituduh merusak mobil salah satu panitia FRI. Jalur hukum yang …