Home » Berita » Untuk Kesekian Kali, AP I dan Aparat Kembali Berupaya Membersihkan Lahan

Untuk Kesekian Kali, AP I dan Aparat Kembali Berupaya Membersihkan Lahan

Ratusan aparat dikerahkan dalam pembersihan lahan di Kulon Progo, Senin (8/1). Foto oleh Rimba/EKSPRESI.

Ratusan aparat kepolisian kembali dikerahkan dalam kegiatan land clearing (pembersihan lahan) di Kecamatan Temon, Kulon Progo yang dilakukan Senin pagi (8/1). Pembersihan lahan ini kembali dilakukan setelah jeda selama beberapa pekan. Menurut Ponijah, salah satu warga penolak bandara, sekitar pukul delapan pagi, rombongan pihak Angkasa Pura I (AP I) dan aparat tiba di lokasi. Aparat kepolisian yang kemudian ditambah sekaligus diperkuat oleh Satpol PP, TNI AD juga AU tersebut berdalih, pengosongan lahan tersebut didasarkan atas asas hukum yang sah karena tanah sudah dibebaskan dengan mekanisme konsinyasi.

Konsinyasi adalah pemberian ganti rugi untuk pemilik tanah yang dititipkan melalui pengadilan pada proses pengadaan lahan di proyek pembangunan yang disokong pemerintah. Ketentuan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu. Terkait hal ini diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pada dasarnya perubahan UU ini terletak pada pemangkasan di beberapa satuan tugas pelaksana pembangunan.

Dikutip dari Tribunjogja.com, Project Manager Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) PT AP I, Sujiastono mengatakan pihaknya mulai Senin melakukan pembersihan lahan atas sejumlah bidang yang sudah diputuskan penetapan konsinyasi ganti ruginya oleh Pengadilan negeri (PN) Wates. Senada dengan ucapan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Sudarmawan, pembersihan lahan kali ini hanya bagi tanah yang pemiliknya sudah menerima konsinyasi. Lanjutnya lagi, pembersihan lahan kali ini akan dilakukan sampai empat hari kedepan. “Rencananya sampai empat hari kedepan, namun jika misal dua hari sudah selesai, ya sudah,” ujarnya. Mereka juga dikejar deadline karena waktu maksimal pembersihan lahan jatuh pada satu Februari mendatang, ungkap Sudarmawan.

Bagi rumah dan lahan yang masih berpenghuni, ujarnya, akan digusur pada tahap selanjutnya. Akan tetapi, Sudarmawan mengatakan, dalam pembersihan lahan kali ini bukannya tidak ada rumah yang masih berpenghuni. “Ada juga yang masih berpenghuni, tapi secara hukum sudah sah,” tegasnya. Sudarmawan tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa penghuni rumah yang dimaksud.

Menjelang sekitar pukul sebelas siang, sempat terjadi percekcokan antara warga dan aparat beserta AP 1. Pasalnya, ada sebidang tanah yang ditanami kayu jenis mahoni milik warga penolak tiba-tiba akan dirobohkan. Selain itu, akses jalan ke rumah warga penolak juga digali agar tak memiliki akses.

Sontak, beberapa warga yang sebelumnya berdiam diri di depan rumah Ponijah langsung barhamburan keluar sambil berteriak, “Itu milik warga!” Pihak kepolisian di bawah komando Kompol Setyo Heri Purnomo seketika memanggil bantuan. Akhirnya, satu truk yang berisikan puluhan anggota Sabhara diterjunkan ke lokasi.

Pemerintah Harus Aktif

Mengenai mekanisme konsinyasi, Teguh Purnomo sebagai kuasa hukum warga, menolak pandangan pemerintah seperti yang diungkapkan Sudarmawan. Menurutnya, hak-hak warga dalam hal ini juga harus terpenuhi. “Jangan main secara formal saja, tapi juga secara material,” paparnya. Lanjut Teguh, aspek material itu meliputi soal warga yang menolak konsinyasi, yang tetap bertahan sampai sekarang juga harus punya solusi yang tepat. Bukan dengan cara terus memaksakan hukum. Menurut Teguh, pemerintah harus aktif mencari solusi bagi mereka yang menolak.

Selain itu, persoalan warga yang menerima konsinyasi juga bisa terjadi, semisal bagaimana mata pencaharian warga di tempat mereka tinggal yang baru. Jangan sampai, lanjut Teguh, pemerintah menciptakan hal baru sekaligus masalah baru. Teguh menegaskan, persoalan tanah memang bukan urusan sepele. Masyarakat yang tidak mau tanahnya dibeli ataupun diambil, ini juga harus dihormati. Menurut Teguh, salah satu faktor adalah hubungan sosiologis dan historis. Jika ingin diselesaikan secara menyeluruh, juga harus melihat masalah ini secara menyeluruh. “Jangan anggap dengan ganti rugi selesai, terus uangnya dititipkan ke pengadilan (konsinyasi – red.),” pungkas Teguh.

A.S. Rimbawana

Editor: Danang S

Check Also

Wakil Dekan III FIS Sebut Spanduk Solidaritas Tidak Berizin & Provokatif

Muhammad Nur Rokhman, Wakil Dekan (WD) III Fakultas Ilmu Sosial (FIS) pada Senin sore (11/12), …