Home » Berita » Hari Buruh: Tuntut Perumahan Buruh dan Upah Minimum Sektoral

Hari Buruh: Tuntut Perumahan Buruh dan Upah Minimum Sektoral

Aksi Hari Buruh yang dilakukan di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, pada Selasa (1/5). Foto oleh Yongki/EKSPRESI.

Sebanyak sembilan tuntutan dibawakan oleh kurang lebih sekitar 300 massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota (FPPI PIMKOT) Yogyakarta pada peringatan Hari Buruh Internasional di Titik Nol, Yogyakarta, Selasa (1/5).

Dari sembilan tuntutan tersebut, ada dua poin utama tuntutan, yaitu Bangun Perumahan Buruh dan Terapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) di DIY. Kirnadi, koordinator umum aksi, menjelaskan pentingnya perumahan buruh untuk dimiliki buruh-buruh di Yogyakarta. Rendahnya upah buruh di Yogyakarta menjadikan perumahan buruh adalah kebutuhan mendesak. “Selama ini di Yogyakarta belum ada perumahan buruh, yang ada hanya rusunawa. Perumahan itu adalah hak milik. Buruh bisa mengansur rumah dan memilikinya di akhir nanti,” kata Kirnadi.

Kirnadi menambahkan, selama ini buruh tidak punya kemampuan mendapatkan fasilitas perumahan atau tempat tinggal yang layak. Hal itu disebabkan tingginya harga tanah dan properti di Yogyakarta, sementara upah buruh Yogyakarta sangat rendah se-Indonesia.

Selain itu, tuntutan untuk menerapkan UMS juga jadi kebutuhan buruh di Yogyakarta. Kirnadi menganggap jika UMS yang ditetapkan berdasarkan sektor-sektor unggulan masing-masing daerah akan lebih adil. “Sebab, ada kenaikan 5-10 persen dibandingkan dengan upah minimum kota/kabupaten yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya. Ia melanjutkan, “UMS harus segera ditetapkan karena ada banyak sektor-sektor industri yang mampu untuk menjalankan UMS.”

Dalam rilis pers tertulis, UMK DIY 2018 selama ini di bawah dua juta rupiah. Hal ini menjadi salah satu faktor DIY sebagai provinsi paling miskin di Jawa dan menduduki peringkat no. 3 provinsi termiskin se-Indonesia. Dalam pidatonya pada Maret 2017, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyebutkan penduduk miskin di Yogyakarta mencapai 48.000 jiwa (13,02%). Tingginya angka kemiskinan tersebut diperparah oleh lebarnya kesenjangan antara warga miskin dan kaya di DIY, dengan angka Rasio Gini sebesar 0,432, tertinggi di Indonesia.

Ahmad Yasin

Editor: Danang S.