Home » Opini » Literasi Kesehatan Mental dan Stigma terhadap ODGJ

Literasi Kesehatan Mental dan Stigma terhadap ODGJ

Ilustrasi oleh Sunardi/Repro

Rendahnya tingkat literasi kesehatan mental di Indonesia menyebabkan berbagai masalah psikologis tidak tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, terdapat sekitar 6%  penderita gejala depresi dan kecemasan pada penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Jika dihitung, sekitar 14 juta jiwa mengalami gejala gangguan mental.

Tidak berbeda jauh, Dr. Eka Viora, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia menyatakan bahwa prevalensi penderita depresi di Indonesia mencapai angka 3,7%. Dengan kata lain, terdapat sembilan juta penduduk Indonesia mengalami gangguan depresi. Lebih berat lagi, sebanyak 14% rumah tangga dengan anggota keluarga mengalami gangguan jiwa berat melakukan tindak pasung dan 2,52% tindak pasung tersebut tejadi di wilayah perdesaan.

Tingginya angka gangguan kesehatan mental ini berbanding terbalik dengan literasi kesehatan mental yang beredar di masyarakat. Literasi di sini, maksudnya adalah pengetahuan umum terkait kesehatan mental. Bagaimanapun juga, kesadaran terhadap kesehatan fisik lebih mudah dijangkau daripada kesehatan mental.

Apabila seseorang menderita gangguan fisik, misal demam atau flu, dia langsung mengetahui aksi kuratif yang akan dilakukan. Mulai dari membeli obat generik hingga mendatangi dokter umum atau spesialis. Berbeda dengan penderita stres atau depresi yang biasanya bingung cara mengatasinya. Padahal, ada layanan profesional, dari konseling hingga klinik psikologi yang membidangi masalah kesehatan mental.

Tingkat literasi kesehatan mental di Indonesia juga menjadi salah satu yang disorot tajam. Dita Rachmayani, Psikolog Universitas Brawijawa melakukan penelitian terhadap 150 remaja pengguna internet pada tahun 2016 terkait pandangan mereka terhadap kesehatan mental.

Penelitian ini memetakan bahwa sekitar 52% remaja memberikan pandangannya tentang gangguan jiwa secara umum. Beberapa masih menyebut dengan istilah “stres”, “gila”, “cacat”, “berperilaku aneh”, dan “kelainan yang tidak dapat disembuhkan”.

Stigma atau pandangan yang mendiskreditkan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadikan masyarakat masih memandang rendah orang-orang yang tidak sehat mentalnya. Adanya diskriminasi dan label negatif adalah buah dari kurangnya literasi kesehatan mental di masyarakat.

Dampak negatif lain terkait literasi kesehatan mental yang buruk, adalah orang-orang tidak segera datang mencari bantuan profesional (Novianty & Hadjam, dalamLiterasi Kesehatan Mental dan Sikap Komunitas sebagai Prediktor Pencarian Pertolongan Formal”, Jurnal Psikologi, Volume 44, Nomor 1, 2017: 50–65). Bisa jadi, hal semacam ini menjadi akar maraknya kasus pasung dan pengusiran terhadap orang-orang yang tidak sehat mentalnya.

Buruknya literasi kesehatan mental inilah yang melahirkan stigma terhadap ODGJ. Tidak jarang, orang-orang dengan gangguan jiwa menyandang stereotip, prasangka, hingga diskriminasi. Wujudnya beragam: mulai dari diasingkan, dipasung, tak diacuhkan, hingga ditelantarkan di jalanan.

Upaya kuratif terhadap hal ini pun belum menyentuh sumbu utama. Terlebih lagi program prevensinya yang jauh panggang dari api. Undang-Undang Kesehatan Mental tumpang-tindih dengan program kesehatan secara umum. Belum ada indikator yang tertera secara jelas. Beberapa memang menjadi sorotan pemerintah, seperti lewat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15, bertanggal 11 November 1977 yang ditujukan kepada Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dan mengerahkan perawatan penyandang di Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Namun, surat ini belum terjewantahkan ke dalam program kerja yang jelas. Sehingga pada tahun 2008, dikeluarkan program Indonesia Bebas Pasung 2009 untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut. Sayangnya, program ini pun belum diaplikasikan secara maksimal, buntutnya program ini diperpanjang menjadi program Indonesia Bebas Pasung 2014. Sayangnya lagi, program ini pun tidak berhasil sehingga diperpanjang lagi menjadi Indonesia Bebas Pasung 2019.

Literasi kesehatan mental mengandung pengertian sebagai upaya promosi, prevensi, kurasi, dan rehabilitasi. Aspi Kristiati, salah satu staf bidang Kesehatan Jiwa Masyarakat RSJ Grhasia menuturkan bahwa upaya di masyarakat saat ini hanya terhenti di tahap kurasi. Padahal inti literasi kesehatan mental berpangkal di upaya promosi dan prevensi. Dua hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat gangguan kesehatan mental di masyarakat.

Kegagalan program promosi dan prevensi kesehatan mental berujung pada menjamurnya stigma di masyarakat. Apalagi dibumbui dengan ritus spiritual, orang-orang dengan gangguan jiwa di Indonesia dianggap mengalami gangguan makhluk halus sehingga kerap ditangani secara tidak profesional. Ahli agama dan “orang pintar” menjadi rujukan utama untuk mengobati ODGJ. Jika anggota keluarga tidak mampu menangani lagi, pasung menjadi pilihan terakhir.

Literasi kesehatan mental bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa terdapat ancaman gangguan kesehatan mental yang masih kurang diperhatikan. Karena stigma yang beredar luas, masih banyak anggota masyarakat yang malu mengakui bahwa mereka, atau salah satu anggota keluarga mereka, menyandang gangguan mental. Baik gangguan mental ringan, seperti stres, depresi, hingga gangguan mental akut seperti bipolar disorder, disabilitas psikosial, sampai skizofrenia.

Abdul Hadi

Editor: Ikhsan Abdul H.