Ribuan mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Menolak Revisi Undang-Undang MD3 melakukan aksi yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar mengganti keberlakuan UU MD3 di depan Gedung DPRD pada Selasa (20/3). “Kami semua sepakat mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Karena itulah solusi terbaik untuk menggantikan UU MD3 saat ini,” ujar Billy Elanda, koordinator umum aksi.
Faadillah Adkiras, selaku narahubung aksi menjelaskan jika UU MD3 ini terus berlaku, dapat melemahkan masyarakat dalam penyampaian pendapat dan kritik terhadap anggota dewan. “Jika presiden tidak mengeluarkan Perpu dan (UU) MD3 ini terus berjalan, hal ini dapat membungkam kita dan masyarakat pada umumnya” jelas Faadillah.
Billy mengatakan lebih lanjut jika tidak ada sikap dari Presiden, rekan-rekan mahasiswa akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. “Terus melakukan aksi sampai tuntutan kami direalisasikan oleh Jokowi,” terang Billy.
Namun, belum ada kepastian waktu mengenai aksi lanjutan yang dikatakan oleh Billy. “Yang pasti akan kita lakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi saya belum bisa memastikan,” tambah Billy.
Berdasarkan rilis pers yang diterima oleh EKSPRESI, inilah isi lengkap tuntutan aksi tersebut.
- Menolak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkhusus (Pasal 15, 84, dan 260); (Pasal 73 ayat (4) dan (5)); (Pasal 112 huruf k); dan (Pasal 245).
- Menolak segala bentuk pelemahan penyampaian pendapat di muka umum dan kritik terhadap pejabat negara.
- Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengganti keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke-dua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
- Menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja DPR dan Pemerintah dalam proses legislasi serta memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan guna melahirkan produk hukum yang berkualitas dan responsif.
Reza Egis
Editor: Danang S
