Anggota DPRD DIY Sepakati dan Janjikan Tindak Lanjut Tuntutan saat Temui Massa Aksi 10 November
Ekspresionline.com–Puluhan massa yang tergabung Forum BEM DIY dan beragam elemen lainnya sempat berorasi di depan Gedung DPRD DIY. Aksi berlangsung pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Massa melakukan aksi di titik tersebut sebelum akhirnya bergabung bersama massa lain di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Sekitar pukul 15.20, massa berusaha menerobos pagar Gedung DPRD DIY untuk menemui para anggota DPRD DIY. Namun, pagar tertutup rapat dan dijaga ketat oleh puluhan polisi. Berselang sepuluh menit, para anggota keluar menemui massa aksi setelah sebelumnya menolak keluar pagar dengan alasan keamanan.
Belasan anggota DPRD DIY tersebut tergabung dalam tujuh fraksi partai politik—Gerindra, PDI Perjuangan, PAN, PKS, Golkar, PKB—dan satu fraksi gabungan (PSI, Nasdem, PPP).
Massa menyampaikan bahwa mereka datang untuk menuntut para anggota dari fraksi sebagai wakil rakyat yang harus menyetujui dan mendukung apa yang sudah menjadi tuntutan dari rakyat Indonesia.
Sejumlah perwakilan massa dari Forum BEM DIY kemudian menyampaikan beberapa poin tuntutan dan persoalan. Mereka turut meminta masing-masing fraksi menanggapi isu yang berlangsung di depan massa, salah satunya pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto, tepat satu tahun sejak 10 November 2025.
Massa menolak dan menuntut pencabutan gelar tersebut, berdasar rekam jejak kelam Soeharto. Hal tersebut ditanggapi oleh Yan Kurnia dari fraksi PDI-P, “Terkait dengan pemberian gelar pahlawan, kami bersepakat untuk dievaluasi. Kami sepakat dengan kawan-kawan untuk menganulir,… dicabut sebagai pahlawan nasional.”
Terkait isu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, seluruh anggota DPRD menyepakati jika kebakaran tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional.
Di sisi lain, massa juga mempertanyakan sikap kelembagaan dan meminta pertanggungjawaban terkait mahasiswa yang ditangkap pada aksi 28 Oktober lalu. “Bagaimana sikap dari seluruh fraksi terhadap kawan-kawan kita, anak-anak BEM yang dipanggil oleh Polda Daerah Istimewa Jakarta. Sikap dari fraksi masing-masing,” tegas salah satu perwakilan massa.
Menanggapi penangkapan tersebut, fraksi PDI-P menyatakan, “Pertama, kami akan melakukan komunikasi dengan Polda DIY. Dan kami meminta agar para mahasiswa yang menjalankan proses demokrasi ini untuk segera dibebaskan, dicabut berita acara pelaporannya. Atas nama DPD PDI Perjuangan DIY tidak semata-mata hanya Fraksi tapi Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DIY.”
Para anggota DPRD kemudian menyepakati dengan menandatangani dan membaca pernyataan sikap. Dalam hal ini, massa menuntut agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan segera setelah aspirasi saat aksi 10 November tersebut disampaikan.
Luisa Diah Cahyaningtyas
Editor: Daisyi Nuroni Zahiroh
