Delusi Agen Perubahan

Oleh Windu Jusuf

(Kolumnis Indoprogress.com)

Saya hanya bisa geleng-geleng kepala saat mendengar istilah “hipokrisi mahasiswa saat ini”. Sebabnya sederhana: bukannya kesimpulan itu selalu didasari prasangka bahwa generasi mahasiswa hari ini dan yang akan datang selalu saja lebih bodoh, cetek, lembek, tidak peduli masyarakat, dan hanya kepingin bersenang-senang?

Kata “lebih” di sini menjadi problematis. Lebih dari siapa? Jika hanya “kita” yang dijadikan ukuran, artinya mahasiswa angkatan 90-an akan menganggap kita bodoh, cetek lembek, tidak peduli masyarakat, dan hanya kepingin bersenang-senang. Mahasiswa angkatan 80-an akan menganggap mahasiswa 90-an bodoh, cetek, lembek, tidak peduli masyarakat, dan hanya kepingin bersenang-senang. Jika cerita itu mau diteruskan, kecerdasan, sikap belarasa, dan kekuatan fisik hanya dimiliki oleh mahasiswa STOVIA. Atau kalau mau ditarik lebih jauh lagi, cuma gerombolan murid-artisan di gilda-gilda para empu pembuat keris zaman Singosarilah yang jadi juaranya. Begitu seterusnya dan seterusnya hingga Homo Sapiens generasi pertama adalah satu-satunya makhluk paling jenius dan berbudi luhur sepanjang masa.

Kekeliruan seperti itu bisa jadi lahir karena tesis mahasiswa sebagai agen perubahan tidak kunjung terwujud. Mungkin ditambah lagi dengan kecintaan pada yang serba antik, perasaan gampang terpesona oleh era yang tidak pernah kita alami; bahwa segala yang berasal dari zaman dulu pasti baik-bijak-bestari, pasti heroik, pasti “penak jamanku, toh?”

Akan tetapi, dengan berat hati saya harus mengatakan, anggapan bahwa mahasiswa secara esensial adalah agen perubahan itu murni delusi. Orang Melayu-Medan bilang “gilba” alias gila bayangan. Mungkin suatu waktu mereka pernah jadi pelopor perubahan, tapi saya ragu jika selamanya mahasiswa akan menempati posisi istimewa itu.

Memang benar bahwa “bapak-bapak pendiri bangsa” yang tercatat dalam kanon sejarah Indonesia pernah makan bangku sekolah tinggi. Mereka mendapatkannya akibat kebijakan etis kolonial Belanda yang memberikan kesempatan kalangan bumiputera untuk sekolah. Namun pertanyaannya, jika benar bahwa mahasiswa dari sononya adalah agen perubahan, dengan mengambil contoh “bapak-bapak bangsa yang mantan mahasiswa itu” (lalu mau dikemanakan Semaun?), apakah ribuan orang berstatus mahasiswa bumiputera lainnya saat itu mau bersusah payah mengorganisasi kaum jelata yang 90 persen buta huruf? Apakah jumlah ribuan itu bersedia repot-repot berkorban meringkuk di penjara-penjara kolonial lantaran bikin onar? Apakah ribuan cerdas-cendekia itu bersedia meninggalkan trilogi buku-pesta-cinta demi sungguh-sungguh mempelajari kondisi masyarakat jajahan, menuliskannya dalam laporan yang baik, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut seluas-luasnya?

Menempatkan mereka dalam posisi agen perubahan artinya menihilkan peranan ratusan ribu pemuda lain yang tak pernah sekolah tapi siap bentrok, siap di-Digoel-kan, siap tewas untuk menggergaji kaki-kaki kekuasaan Belanda saat itu. Memang benar mahasiswa punya peran historis pada 1998. Namun, glorifikasi bahwa hanya mahasiswa yang menurunkan Suharto itu, apa namanya kalau bukan pelupaan peran kaum miskin kota (termasuk Wiji Thukul dan banyak lagi yang tak sekolah)? Memang benar mahasiswa turun membela warga yang digusur di zaman pembangunan dan Kedung Ombo. Namun lagi, tanpa Kedung Ombo sendiri, dan segala jenis warga yang mempertahankan hidupnya di sana, tidak akan ada aktivitas mahasiswa di sana, toh?

Tidak semua lapangan politik di mana mahasiswa turun itu niscaya berbuah perubahan yang baik dan benar bagi masyarakat luas. Pada 1966 mahasiswa turun ke jalan menggocoh kekuasaan Soekarno. Namun, di sinilah kita bisa lihat kecacatan “gerakan moral” mahasiswa yang berisiko jadi stempel kekuasaan; ingin pemerintahan bersih, ingin konglomerat brengsek dihajar, ingin koruptor dijambak, tapi karena buta relasi kuasa akhirnya menyerahkan diri untuk ditipu tentara dan dikerjain teknokrat-teknokrat PSI. Sederhana saja, orang tidak bisa mengubah masyarakat hanya dengan modal sentimen moral.

Asumsi mahasiswa sebagai privilese agen perubahan tampaknya juga muncul karena mereka dilatih untuk berpikir abstrak, memiliki kesempatan dan akses ke pengetahuan global. Apalagi sebagian mahasiswa lahir dari golongan kelas menengah dan priayi. Mereka tak perlu banting tulang untuk cari biaya kuliah sehingga diberkahi banyak waktu luang, lalu sudah pasti mereka akan membela orang kecil dan kaum tertindas. Tentu dalam semesta pemikiran moralis ini, privilese tersebut sulit didapat dari rekan-rekan mereka yang tak makan bangku sekolah tinggi dan akhirnya terpaksa memilih jadi buruh rendahan.

Jika asumsi ini diterima, celakalah karena aktivisme mahasiswa hanya jadi hobi paruh waktu yang tak dijamin berlanjut setelah lulus. Namun, di luar itu, pandangan yang diyakini banyak orang ini pun sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Sebab, implikasinya adalah pemuda manapun yang tidak pernah jadi mahasiswa pastilah bodoh, tidak kosmopolit, tak punya insting belarasa, dan tidak bisa membela diri sendiri di hadapan kekuasaan politik dan modal.

Membenarkan pandangan ini boleh jadi sama dengan mengamini ideologi pembangunisme Orde Baru dalam lapangan politik secara murni dan konsekuen. Orde Baru dan orde-orde kerdil setelahnya percaya bahwa agar cita-cita masyarakat makmur-adil-sejahtera terwujud, anggota masyarakat yang perlu dibikin gemuk dulu adalah kelas menengah. Barulah setelah itu kemakmuran menetes dari atas ke kelas di bawahnya. Berhasil? Tidak. Sarjana-sarjana liberal pun rata-rata punya pandangan serupa: mendidik kelas menengah adalah jalan surga menuju demokrasi. Berhasil? Tidak. Coba lihat, wong aspirasi politik kelas menengah terdidik Indonesia tidak pernah jauh-jauh dari propaganda TNI “NKRI Harga Mati” dan mimpi siang bolong mendirikan khilafah atau negara syariah. Intelektual Orde Baru percaya mantra trickle down economy. Sementara kita yang percaya “kelas menengah sebagai panglima” (termasuk mahasiswa di dalamnya) diam-diam percaya trickle down politics.

Akan tetapi, di sisi lain, bermimpi mahasiswa menjadi agen perubahan adalah omong kosong jika tanpa menengok kondisi di kampus. Pertanyaannya, apakah kampus hari ini menyediakan ruang yang kondusif untuk persebaran gagasan-gagasan kritis? Apabila mahasiswa saat ini kurang berminat pada aktivisme dan lebih suka aktif dalam event organizer, mungkin memang demikianlah yang diajarkan kampusnya. Orang masih percaya bahwa hal ideal dari sekolah tinggi-tinggi adalah belajar sebanyak-banyaknya sebelum akhirnya mengamalkan ilmu di lapangan pekerjaan yang dipilih.

Kenyataannya, di banyak kampus hari ini, mahasiswa, sebelum akhirnya lulus dan bekerja, perlu bekerja sejak bangku kuliah. Bukan untuk gali lubang tutup lubang biaya SPP, tetapi untuk mendapatkan pengalaman bekerja, atau membiayai praktikum (yang tidak melulu ditanggung kampus) hingga hobi (yang kalau bisa juga menghasilkan duit). Walhasil, kerja-kerja-kerja itu tidak hanya berlaku buat kenyataan setelah lulus, tapi bahkan sudah sebelum lulus.

Barangkali begitulah hakikat manusia—termasuk sistem pendidikan yang membesarkannya—dalam falsafah neoliberalisme. Tentu yang saya maksud di sini neoliberalisme sebagai sebuah weltanschauung di mana tiap orang dan tiap ihwal yang melekat pada dirinya pada dasarnya bisa dikomersialisasikan dan menghasilkan profit. Mau jadi penyanyi dan meraup untung besar dari klik? Raihlah subscriber sebanyak-banyaknya di youtube. Punya ide bikin gawai dan aplikasi brilian? Carilah angel investor agar kamu bisa jadi CEO sebuah startup. Oh iya, tidak sedikit pula kampus yang mulai mengadaptasikan hal-ihwal jual diri via media sosial itu ke kurikulumnya.

Begini. Saya punya mixed-feelings mengenai neoliberalisasi kampus. Pada dasarnya saya tidak sepakat dan mungkin tidak akan pernah sepakat. Namun, bukankah neoliberalisasi kampus justru menguak kenyataan pahit bahwa saya, Anda, dan kita semua harus mengeksploitasi diri bahkan sejak dalam kampus supaya bisa kerja-kerja-kerja sampai mampus?

Namun demikian, itu juga berarti ada banyak hal yang bisa dilawan mahasiswa dan bersama kaum-kaum lain yang bukan mahasiswa, toh?

Tulisan ini kali pertama tayang di majalah EKSPRESI Diskriminasi Rasial Pertanahan Yogya.