Gema Pembebasan: Dakwah Khilafah di Kampus Pendidikan

Ekspresionline.com–Pada pertengah Oktober 2019, Gema Pembebasan menyebarkan undangan diskusi kepada DPM UNY. Undangan diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk “Refleksi Pendidikan Indonesia Dalam Diskursus Islam” itu tersiar ke grup-grup WhatsApp mahasiswa UNY.

UNY melarang mahasiswa mengikuti FGD Gema Pembebasan yang dilaksanakan di Museum Pendidikan UNY tersebut. Diskusi tetap berjalan. Meski sempat ada pemberitahuan pelarangan tersebut, Gema Pembebasan masih aktif mengadakan diskusi-diskusi.

Anik Ghufron, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengakui instruksi pelarangan mengikuti diskusi tersebut. Ia mengaku tidak sepakat dengan adanya diskusi Gema Pembebasan. “Ikuti Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak memaksakan karena Indonesia itu bukan negara Islam,” tegasnya.

Gema Pembebasan dikenal sebagai gerakan afiliasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena memiliki kesamaan ide. Namun, secara kelembagaan mereka independen. Gema Pembebasan mengklaim tidak berafiliasi dengan organisasi apa pun.

“Kalau secara ide kita sama. Kita muslim dari pemikiran membawa ide syariat Islam dan sistem politik khilafah itu sama,” ungkap Khalif (bukan nama sebenarnya), anggota Gema Pembebasan UNY saat diwawancara pada Rabu (4/12/2019).

Meski HTI sudah dibubarkan sejak 19 Juli 2019, geliat Gema Pembebasan masih ada dan aktif. Gema Pembebasan memiliki banyak medium untuk menyebarkan ide-ide yang mereka usung. Mereka juga aktif bergerak melalui medium media sosial, situsweb, jurnal opini, dan buletin. Laman resmi mereka (gemapembebasan.or.id) sudah tidak aktif sejak 2017.

Gema Pembebasan Yogyakarta adalah salah satu cabang yang aktif mengadakan diskusi dan mempublikasikan opini. Melalui kanal-kanal media sosial seperti Instagram dan Facebook, mereka aktif mendiseminasikan wacana tentang khilafah dan syariat islam.

Tujuan Gema Pembebasan membentuk opini terkait ideologi Islam di kalangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa. Visi mereka adalah membangun mainstream pergerakan ideologi islam. “Jadi kita ingin menciptakan agar gerakan mahasiswa ikut mengambil gagasan yang kami perjuangkan, meskipun wadahnya ada yang nasionalis atau sosialis, kita ingin syariat Islam,” jelas Khalif.

Gema Pembebasan bertujuan untuk menerapkan “Islam secara kaffah”. Salah satunya adalah membangunnya melalui kampus dengan jalur dakwah. Mahasiswa tidak harus langsung bersepakat, tetapi terbuka dengan ide-ide yang mereka bawa. Gema Pembebasan mengaku menolak revolusi, tetapi menghendaki perubahan sistematik dengan penyerahan kekuasaan.

Gerak Gema Pembebasan UNY

Gema Pembebasan berdiri pada 2004 di Auditorium Pusat Studi Jepang UI sebagai organisasi ekstrakampus. Gema Pembebasan kemudian memiliki cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka saat ini juga aktif berkegiatan di berbagai kampus di Yogyakarta yakni UGM, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara, Universitas PGRI Yogyakarta, dan Universitas Widya Mataram.

Di UNY, Gema Pembebasan mendirikan komisariatnya pada Februari 2019. Sebagai organisasi ekstra kampus, Gema Pembebasan UNY merupakan organisasi baru di lingkaran organisasi ekstra lainnya. Sepenuturan Khalif, Gema Pembebasan UNY merupakan pemekaran dari GP UIN Sunan Kalijaga. Sebelum didirikan, mahasiswa UNY yang berminat dengan kegiatan mereka bergabung dengan komisariat UIN.

Khalif menjelaskan bahwa komisariat UNY menginduk dengan komisariat UIN. “UIN ada lebih dahulu dan kampusnya berdekatan dengan UNY. Sehingga keterlibatan mahasiswanya karena ada ajakan dan teman di UIN,” jelasnya lebih lanjut.

Pengkaderan Gema Pembebasan UNY dimulai dari diskusi-diskusi terbuka yang diadakan oleh Gema Pembebasan UIN. Kegiatan diskusi mereka terbuka untuk umum, sehingga mahasiswa dari kampus lain dapat mengikuti acara tersebut.

Keanggotaan Gema Pembebasan boleh berasal dari kalangan mana pun. Gema Pembebasan menerima anggota dengan latar belakang apa pun, asalkan muslim dan bukan perempuan.

Fatih (bukan nama sebenarnya), pengurus Gema Pembebasan UIN Sunan Kalijaga menjelaskan tidak adanya kader perempuan karena Islam tidak mengenal campur baur antara laki-laki dan perempuan (ikhtilath), saat diwawancarai pada Rabu (4/12/2019).

Gema Pembebasan memiliki beberapa macam kegiatan diskusi, antara lain Dialogika, Ngopi, dan FGD. Dialogika, akronim “dialog intelektual”, mengundang anggota dari gerakan mahasiswa, baik UKM maupun organisasi ekstra kampus yang mengangkat isu yang sedang hangat untuk didiskusikan penyelesaiannya.

“Kalau Dialogika memang konsepnya adalah adu konsep. Para pembicara dari berbagai organisasi menyampaikan argumentasi berdasarkan tema yang diangkat,” jelas Fatih.

Ngobrol Pemikiran Islam atau lebih dikenal dengan Ngopi biasanya untuk merespons isu-isu nasional yang sedang berkembang. Dalam Ngopi, sama halnya dengan Dialogika, mereka sering mengundang organisasi atau pemateri lain untuk memantik diskusi. Sedangkan FGD sifatnya satu arah, yakni pembicara hanya dari Gema Pembebasan.

Akan tetapi, realisasi pendirian Gema Pembebasan UNY terhalang beberapa faktor, Khalif menyebut komisariat ini “belum cukup”. “Cukup bukan berarti hanya dalam jumlah anggota, lebih tepatnya tergantung dengan kemampuan mahasiswanya. Misal, banyak kader yang tidak siap untuk berdakwah itu sama saja bohong,” papar Khalif.

Gema Pembebasan mengukur minat calon kader lewat antusiasme mahasiswa ikut serangkaian agenda diskusi. Kemudian, agenda pengkaderan berlanjut ke pra-pelatihan yakni Aktivis Training.

Aktivis Training adalah agenda pengenalan tentang gerakan mahasiswa. Materi yang dibahas seperti fungsi dan alasan mengapa mahasiswa harus berorganisasi. Selepas Aktivis Training, mereka akan berlanjut ke Training Pembebasan. Pelatihan ini menyampaikan materi-materi landasan Gema Pembebasan dari segi ide dan organisasi.

Training Pembebasan  dipegang oleh pengurus wilayah Yogyakarta, diikuti oleh mahasiswa dari seluruh kampus. Sedangkan untuk Aktivis Training diadakan oleh masing-masing komisariat.

Diskusi tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk mengkader. Diskusi dan muhibbah (kunjungan politik) adalah akses dakwah tentang ide-ide khilafah dan syariat Islam kepada mahasiswa. Dakwah, bagi anggota Gema Pembebasan, merupakan kewajiban umat Islam.

Meski dihitung sebagai organisasi baru, Gema Pembebasan UNY aktif dalam berkegiatan. Sejak berdiri, mereka sudah melakukan diskusi, kunjungan organisasi, hingga aksi.

Berdasarkan data yang diunggah di Instagram Gema Pembebasan D.I. Yogyakarta yang dihitung sejak Maret 2019, GP UNY mengadakan serangkaian kegiatan seperti FGD, kunjungan atau muhibbah ke berbagai organisasi ekstra yang ada di UNY, dan Dialogika.

Kebebasan Akademik

Mengenai pelarangan untuk mengikuti diskusi pada Oktober tahun 2019 silam, Fahri (bukan nama sesungguhnya) salah satu pengurus Gema Pembebasan UNY, mengaku tidak tahu menahu adanya pelarangan tersebut. Fahri juga menyayangkan adanya pelarangan.

Khalif juga mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan pelarangan seperti pembubaran aksi. Jika pihak kepolisian meminta aksi bubar, maka mereka akan menempuh jalur lobi untuk menghindari bentrokan. Fatih juga mengalami kejadian serupa di UIN. GP UIN pernah dibubarkan pada masa awal-awal pembubaran HTI tahun 2017 silam.

Dalam berdiskusi tentang sistem khilafah dan penegakkan syariat Islam, mereka juga sering menemukan perbedaan pendapat dengan berbagai pihak. Namun, hal itu merupakan hal yang biasa. UNY sendiri menurut Khalif merupakan kampus yang cukup terbuka dengan berbagai adanya wacana.

Sementara itu, Anik Ghufron bersikeras menolak keberadaan Gema Pembebasan UNY. “Jika bertemu orangnya, saya butuh mereka menyadarkan diri bahwa [Gema Pembebasan] tidak berasaskan Pancasila,” ungkapnya. “Ideologi UNY Pancasila, jika tidak sepakat, tidak boleh di sini.”

“Apa harus pakai ideologi tandingan? Kan enggak boleh itu,” lanjutnya.  Anik tidak sepakat dengan ideologi Islam sebagai asas utama.

Pendapat lain datang dari HMI-MPO UNY, salah satu organisasi ekstrakampus yang dikunjungi Gema Pembebasan UNY. Selain itu, mereka juga mengundang Gema Pembebasan UNY untuk mengisi diskusi terbuka bertajuk “Urgensi Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik dalam Pendidikan Tinggi: Telaah Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun sampai Romo Mangun”.

Andri Muhyidin, demisioner pengurus HMI-MPO UNY, mengatakan bahwa diskusi terkait khilafah sebetulnya sah-sah saja selama tidak mengganggu ketertiban. “Selama itu tidak berbuat kacau dan SARA itu enggak apa-apa,” tegas Andri pada Senin (25/11/2019). Ia mengatakan bahwa forum-forum diskusi dalam ranah akademik seharusnya dibuka seluas-luasnya untuk tema apa pun.

Andri sendiri tidak masalah dengan adanya opini tentang khilafah. Baginya, setiap orang harus memiliki pemikiran kritis, yakni harus selalu mempertanyakan setiap gagasan yang diungkapkan. “Yang bermasalah jika memaksakan gagasan dengan cacian,” tegasnya.

Andina Dwifatma, Dosen Ilmu Komunikasi Univesitas Atma Jaya Jakarta, berpendapat bahwa wacana yang perlu dibangun yakni wacana kebebasan akademik saat diwawancara melalui surel pada Kamis (6/2/2020). Sayangnya, hal itu tidak akan tercapai jika pada dosen dan mahasiswa tidak berpikiran luas.

Menurutnya, pelarangan dan pembubaran bukanlah hal yang pantas dilakukan di kampus. Tugas kampus dalam merespons berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Andina menekankan bahwa membicarakan gagasan dan rangka pengetahuan, bukan untuk propaganda, tidak perlu dilarang. Dengan pengecualian jika forum tersebut terdapat indikasi kriminalitas. Seharusnya, kampus bukanlah barikade ilmu pengetahuan.

Kemampuan dalam berpikir kritis untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja tanpa dipertanyakan lagi merupakan satu hal yang perlu dibangun. “Kalau sudah mahir critical thinking, paham apa pun, tidak mesti khilafah, akan bisa dicerna dengan lebih baik,” tegasnya.

Khansa Nabilah

Reporter: Arta, Mia

Editor: Ikhsan Abdul Hakim